Page 43 - MAJALAH 86

KUNJUNGAN KERJA

garan dan lain sebagainya.
Diungkapkan bahwa Balai Moni-
tor Riau menghadapi tantangan yang
cukup erat dalam bidang pengawasan
frekuensi ini karena banyak sekali
beroperasi radio yang tidak memiliki
izin siaran. Pada tahun 2010 PPNS
Balai Monitor kelas II Pekanbaru, ber-
hasil melaksanakan proses penyidikan
pelanggaran telekomunikasi (spe-
ktrum frekuensi radio) sebanyak 3
berkas perkara dan telah mendapat-
kan putusan pengadilan.
Dalam kunjungan langsung ke
stasiaun TVRI Pekanbaru Riau, sa-
rana atau perlengkapannya jauh dari
kondisi ideal karena kurangnya biaya
perawatan. TVRI Riau hanya memiliki
i Stasiun Transmisi VHF dengan usia
pimpinan Kunker Komisi I TB. Hasanuddin yang sudah sangat tua. Jenis transmisi
publik. Namun Komisi DPR RI yang bukit dan berpulau-pulau, dengan ini sangat tertinggal jika dibanding
membidangi Komunikasi dan Infor- Luas total wilayah Provinsi Maluku dengan jenis transmisi televisi lainnya
masi menemukan Komisi Penyiaran Utara mencapai 140.255,32 km². Se- yang sudah menggunakan UHF. Hal
Indonesia Daerah belum terbentuk. bagian besar merupakan wilayah per- ini berpangaruh terhadap kualitas si-
Selain itu, TVRI Maluku Utara belum airan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² aran yang diberikan TVRI Riau di dae-
memiliki stasiun permanen, hanya (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² rah serta daya jangkau siarannyapun
memiliki 1 pemancar relay dengan 3 (23,73%) adalah daratan, dan jumlah hanya 1 km (dari yang seharusnya 10
karyawan. pulau sebanyak 1.474. “Seharusnya ti- km) TVRI Riau juga hanya memiliki 1
Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga dak ada celah kosong, seluruhpenjuru stodio untuk berita dan wawancara
diperlihatkan dengan kondisi pera- maluku utara hingga seluruh pulau dengan fasilitas seadanya.
latan yang dimiliki RRI dalam keadaan yang ada dapat menikmatinya infor- Mahfudz Siddiq juga mengatakan
lebih dari 50% rusak berat, ditambah masi. Dan itu adalah hak dari rakyat bahwa permasalahan demi perma-
lagi jangkauannya hanya memiliki 100 dan bangsa. pemerintah daerah dan salahan dapat dilihat langsung seperti
watt yang hanya berkemampuan 3 pusat harus bertanggung jawab,” te- permasalahan di RRI Pekanbaru juga
kilometer. Ironisnya swasta mampu gas TB. Hasanuddin. masalah perijinan yang sentralistik se-
3000 watt. “Tidak habis pikir negara Komisi I sangat mendukung per- hingga memakan waktu dan proses
kalah dengan swasta, bukan dalam cepatan pembangunan bidang Komu- yang sangat lama. Sebagai contohnya
urusan duit tetapi urusan kebijakan, “ nikasi dan Informasi, seluruh temuan adalah RRI Pro 3 Pekanbaru ke-
keluh TB. Hasanuddin. di Provinsi Maluku Utara akan segera beradaannya dianggap sebagai siaran
Dia menegaskan demi kepen- dibahas dan ditindaklanjuti dalam ilegal karena belum memiliki izin. Ala-
tingan publik, rakyat harus selalu rapat kerja dengan Menteri komuni- san tidak adanya ijin tersebut adalah
mendapatkan informasi bahwa nega- kasi dan Informatika, di Jakarta. proses yang lama dan mekanisme
ra ini masih ada dan negara ini masih Sedangkan di provinsi Riau, Ke- yang berbelit-belit.
berdiri, kemudian memiliki tugas pe- tua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq juga Ketua Komisi I DPR Mahfudz
nyelenggaraan, dan rakyat juga ha- menyoroti masalah hubungan yang ti- Siddiq mengungkapkan dengan rasa
rus ikut memeliahara dan menikmati dak harmonis serta koordinasi dan ko- prihatin, bahwa sampai saat ini Pro 3
siaran negara yang bernama RRI dan munikasi yang kurang baik khususnya masih tetap siaran berlindung dibalik
TVRI, tetapi mengapa kita lalai. “Selu- antara unsur-unsur komunikasi dan uniform sebagai lembaga milik peme-
ruh elemen pemerintah pusat harus informasi di daerah dengan pusat. Hal rintah. Terkait dengan kasud Pro 3
bertanggung jawab dan pemerintah ini terjadi perdebatan antara pelaku tersebut, Komisi I DPR melihat adanya
daerah juga harus berkomunikatif un- kominfo di daerah dengan kominfo disinformasi dan kesenjangan komu-
tuk menyingkapinya,” kata TB. pusat/pemerintah dan ada upaya sa- nikasi antara RRI dengan KPID, Bilmon,
Padahal kondidi geografis dae- ling menyalahkan terkait persoalan Dinas Kominfo Riau dan Kominfo Pu-
rah Maluku Utara merupakan ber- mekanisme perijinan, dukungan ang- sat, tegas Mahfudz Siddiq. (As/Spy)

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 86
ARLEMENT
P