Page 47 - MAJALAH 86

KUNJUNGAN KERJA

kewajiban dari pemilik tambang ijin yang terakhir/belakangan,” imbuh hadir dalam pertemuan tersebut anta-
dalam rangka melaksanakan UU No- Asfihani. ra lain PT. Alam Sambas Sejahtera, PT.
mor 4/2009.” Katanya. Jika tumpang tindih berkaitan Alu Sentosa, PT. Dinamika Sejahtera
Sedangkan mengenai tumpang dengan kegiatan perkebunan dan Mandiri, PT. Mega Citra Utama, PT.
tindih ijin, Asfihani menjelaskan bah- sebagainya bisa diselesaikan dengan Persada Pratama Cemerlang, dan PT.
wa yang menjadi persoalan adalah cara B to B, artinya si pemilik lahan Citra Mineral Investindo.
adanya tumpang tindih berkaitan yang diatasnya itu ada kegiatan ke- Dalam pertemuan, perusahaan
dengan ijin dengan ijin. Misalnya di bun dengan syarat ijin pertambangan pertambangan yang hadir tersebut
satu areal ada ijin PKP2B dan ijin KP, lebih dulu diterbitkan, maka tentunya menyampaikan keluhan tidak adanya
tapi kemudian dikeluarkan lagi ijin yang menanam diatas kegiatan tam- sosialisasi yang baik, sehingga per-
yang sama. bang itu harus legowo untuk mene- syaratan-persyaratan yang ditentukan
“Hal ini yang harus disikapi, arti- gosiasikan lahannya itu untuk bisa oleh Dirjen Minerba tidak bisa dilaku-
nya bahwa pemerintah pusat tidak dijadikan areal tambang. kan secara optimal. (sc) foto:sc/parle
dapat melegalkan atau memverifikasi Perusahaan pertambangan yang ***

DPR RI Inginkan Peningkatan Rasio

Elektrifikasi Sulteng

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan
jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulteng baru sekitar
60%, yang berarti belum sepenuhnya penduduk di Sulawesi Tengah dapat menikmati listrik.

ernyataan tersebut disampaikan “Masalah yang dialami Prov. Konsumen listrik di Prov. Sulawe-
oleh Wakil Gubernur Sulawesi Sulteng saat ini yaitu hampir semua si Tengah masih didominasi dengan
PTengah, Sudarto saat pertemuan pembangkit masih didominasi oleh kebutuhan sektor rumah tangga dan
dengan Tim Kunjungan kerja Komisi system PLTD, yang berarti dalam ope- bangunan sosial sehingga biaya ope-
VII yang dipimpin oleh Zainudin Ama- rasionalnya sangat tergantung dari rasioanl tidak seimbang, yang ber-
li (F-PG) di Kantor Gubernur Provinsi ketersediaan BBM dan cadangannya akibat subsidi pemerintah dalam hal
Sulawesi Tengah, Rabu (27/7). semakin menipis,”ujar Sidarto. usaha penyediaan tenaga listrik cukup
besar.
Sidarto mengatakan, kelistrikan
di daerah Prov. Sulawesi tengah belum
dapat dikatakan andal, karena suatu
sistem kelistrikan dapat dikatakan an-
dal apabila memenuhi tiga unsur yaitu
tegangan konstan, frekuensi konstan
dan menyala terus menerus.
“Berdasarkan data yang ada
bahwa ketersediaan daya pembang-
kit pada suatu system masyarakat
yang dilayani oleh system tersebut
mengalami pemadaman karena tidak
ada cadangan daya. Karena itu di-
harapkan untuk menambah pasokan
daya pada masing-masing system
agar masyarakat tidak mengalami
pemadaman,”harapnya.
Menanggapi hal tersebut, ang-
gota tim Kunjungan Kerja Komisi VII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII saat pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah DPR RI, S Milton Pakpahan (F-PD)

9

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 9
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 86
1
ARLEMENT
P