Page 42 - MAJALAH 86

sertifikat secara sah, namun Pemda
telah memberikan surat himbauan
kepada para pemilik tanah di lahan
tersebut untuk tidak mendirikan ba-
ngunan.
Lebih lanjut dikatakan, anjuran
tersebut tidak memiliki kekuatan hu-
kum paksa sehingga jalan keluarnya
adalah pemda tidak memberikan
ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi
msyarakat yang hendak mendiirikan
bangunan diareal tanah tersebut.
Pada perkembangannya jumlah
bangunan diprekdisi akan terus me-
ningkat sehingga ketika akan dibe-
baskan harga lahan akan melambung
dan akan menimbulkan konflik de-
ngan warga. Terkait dengan hal terse-
but, Lanud meminta agar segera di-
anggarkan pembebasan lahan diareal
lahan untuk mencegah konflik yang
lebih besar. dian melanjutkan pertemuan dengan jepang.
Berdasarkan hal tersebut, Mah- Dan Yon Arhanudse 13/Pariga Bhuana Dia menilai ada kontek penentu-
fudz juga meminta Kementerian Per- Yudha Pekanbaru dengan penjela- an tempat. Selain untuk kepentingan
tahanan dan kementerian Perumahan san efektifitas alutsista hanud dalam pertempuran dengan jepang, tentu
bisa mensinergikan program-program mamayungi wilayah dari serangan ada pemikiran geostrategic lokasi.
perumahan bagi prajurit TNI, dan udara aktif pihak lawan. “Saya mendorong agar lokasi Pulau
setelah reses ini Komisi I DPR akan Selain itu, saat mengjunjungi Morotai dapat dijadikan Pangkalan
koordinasikan masalah hal ini. Provinsi Maluku Utara, dalam perte- Militer oleh TNI,” tegas Teguh Juwarno
“Kalau masalah uang lauk pauk muan dengan Pangdam XVI/Patimu- dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
kan sudah ada dianggaran dan ting- ra, Danlanal Maluku Utara serta Dan-
gal disalurkan saja,” imbuhnya. lanud Morotai, Senin (25/7), Komisi I Komunikasi dan Informasi
Tim Kunker Komisi I DPR juga DPR RI menilai Pulau Morotai layak Kondisi pada bidang komuni-
melakukan pertemuan dengan Pang- dijadikan Pangkalan Militer Tentara kasi dan informasi di Provinsi Maluku
dam I/Bukit Barisan dengan dihadiri Nasional Indonesia (TNI). Utara, Komisi I DPR RI menemukan
Danrem 031 Wira Bima, Danlanal Du- Letak Geografis Pulau Morotai kondisi yang sangat memprihatinkan.
mai Pekanbaru dengan penjelasan yang strategis, merupakan pulau ter- Kondisi TVRI hanya mampu relay,
tentang peran Kodam I/Bukit Barisan depan dan wilayah pintu gerbang ma- peralatan rusak berat dan jangkauan
di wilayah dalam mendukung pem- suk Indonesia melalui Samudera Pa- RRI sangat terbatas, serta KPID belum
bangunan di daerah, serta penjelasan sifik, bertetangga dengan Asia Timur, terbentuk.
tentang peran Lanal dalam mendu- dan berada pada jalur utama menuju “Rakyat berhak menikmati laya-
kung pengamanan wilayah laut sektor Australia dan Selandia Baru. nan komunikasi dan informasi publik,
barat dan kesiapan mendukung MEF Demikian dorongan Komisi DPR maka Pemerintah Pusat dan daerah
Matra Laut. RI bidang Pertahanan saat melakukan harus bertanggungjawab untuk per-
Selanjutnya Tim Kunker Komisi pertemuan dengan Pangdam XVI/ cepatan pembangunan bidang komu-
I DPR melakukan pertemuan dengan Patimura, Danlanal Maluku Utara ser- nikasi dan informasi,” tegas pimpinan
Danlanud Pekanbaru dengan penjela- ta Danlanud Morotai, Kunjungan Kerja Kunker Komisi I TB. Hasanuddin, Senin
san kemampuan Lanud dengan di Provinsi Provinsi Maluku Utara. (25/7) di RRI Malut.
kekuatannya dalam menjaga, meng- Anggota Komisi I Teguh Juwar- Telah 12 tahun sejak dikukuhkan
amankan Wilayah Udara Nasional no, menjelaskan Pulau Morotai meru- dengan Undang-Undang Nomor 46
Sektor Barat dari berbagai hakekat pakan wilayah pulau terdepan dari Tahun 1999,seharusnya Maluku Utara
ancaman, kemudian dilanjutkan pe- NKRI. Pulau Morotai pernah dipilih yang merupakan daerah sebagai
ninjauan kelapangan melihat lang- Amerika serikat untuk menjadi lokasi wilayah provinsi selayaknya memi-
sung Pesawat Hawk MK-53, kemu- Pangkalan militer dalam menghadapi liki perangkat-perangkat informasi

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 |
|
TH. XLI, 201 |
ARIA |
P
1

ARLEMENT

Edisi 86