Page 70 - MAJALAH 86

intens dengan konstituennya seperti yang tinggi pada DPR RI menunjuk- sedang menjalankan rencana besar
yang dilakukan Budiman Sudjatmiko kan tingkat ekspektasi masyarakat road map pembenahan kinerja DPR.
(Partai Demokrasi Indonesia Perjua- yang semakin meningkat dalam era “Ada pikiran untuk mengefektifkan
ngan) yang konsisten dengan Ran- keterbukaan publik. tugas-tugas konstitusional dewan
cangan Undang Undang tentang Karena itu ia berharap anggota dari sektor legislasi, anggaran dan
Desa. “Legislator juga harus mem- dewan semakin hati-hati menjalan- pengawasan. ” jelas Priyo.
punyai skala prioritas dalam bentuk kan amanat masyarakat. Mekanisme Rencana tersebut, tambah Priyo
yang fenomenal agar publik bisa me- pelaporan hasil kerja sesuai dengan sebagaimana dikutip dari salah satu
lihat konsistensi dan usaha mereka Undang-Undang terus dijalankan. berita nasional, masih dalam tahap
dalam pertarungan di gedung DPR “Partisipasi masyarakat perlu terus pematangan agar kinerja dan kredi-
itu,” katanya. dilibatkan. Terutama terkait peng- bilitas DPR meningkat. “Kami fokus
Menyikapi hal ini, Taufik me- gunaan APBN, jangan sampai tidak membenahi kinerja DPR. Ini adalah
ngatakan “Kritik seperti ini sangat transparan dan terbuka,” tegas rencana jangka panjang yang tidak
konstruktif dan sangat disyukuri. Ini Taufik. mendadak dapat direalisasikan,” jelas
merupakan bagian dari proses.” Wakil Ketua DPR Priyo Budi Priyo. [TIM-Parle]
Taufik meyakini harapan masyarakat Santoso menambahkan, DPR saat ini ***

RUU yang telah disetujui menjadi Undang-Undang 2010 sd 2011

Tahun 2010 Tahun 2011
a. RUU Tentang Keprotokolan (DPR RI) a. RUU tentang Mata Uang (DPR RI)
b. RUU tentang Cagar Budaya (DPR RI) b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun
c. RUU tentang Gerakan Pramuka (DPR RI) 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (DPR RI)
d. RUU tentang Hortikultura (DPR RI) c. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 9
e. RUU tentang Perubaan atas UU nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (DPR RI)
tentang Partai Politik (DPR RI) d. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 32 Tahun 1997
f. RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (DPR RI)
(DPR RI) e. RUU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan
g. RUU tentang Perubahan UU nomor 22 tahun 2002 Perundangan-Undangan (DPR RI)
tentang Grasi (pemerintah); dan f. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin (DPR RI)
h. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak g. RUU tentang Transfer Dana (Pemerintah)
Pidana Pencucian Uang (Pemerintah) h. RUU tentang Informasi Geospasial (pemerintah)
i. RUU tentang Akuntan Publik (Pemerintah)
j. RUU tentang Keimigrasian (Pemerintah)
RUU Kumulatif Terbuka RUU Kumulatif Terbuka

a. Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10
dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
Batas Laut Wilayah Kedua Negra di bagian Barat Selat
Singapura, 2009.
b. Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Kerjaan Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan
Yang Di-Pertuan Negra Brunei Darussalam tentang
Kerjasama di Bidang Pertahanan.
c. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2008.
d. Perubahan atas UU nomor 47 tahun 2009 tentang
APBN Tahun Anggaran 2010.
e. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2009.
f. APBN Tahun Anggaran 2011.
g. Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7
1
70 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 71
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
70 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 86