Page 69 - MAJALAH 86

PERNIK

berfungsinya Badan kehormatan ke- melanjutkan strata tiganya di salah milih (rakyat) dan mereka yang me-
tika dihadapkan pada persoalan me- satu kampus di Berlin, Jerman ini. wakilnya. Legislator, mestinya men-
nyangkut pelanggaran etika anggota Sejalan dengan Faisal, Wakil jaga kesinambungan hubungannya
DPR RI. Ketua DPR Pramono Anung meng- dengan konstituen. baik melalui pe-
“Setiap rekomendasi dari Badan himbau BK tegas terhadap anggota rangkat reses atau saluran lainnya
Kehormatan (BK) DPR RI, selalu tidak yang bermasalah hukum. “Badan Ke- seperti organisasi pendukung dan ke-
punya taring. Kasusnya lebih banyak hormatan harus proaktif menjadikan lompok atau dan komunitas yang ada
dikembalikan kepada fraksi masing- DPR sebagai etalasi terbuka bagi pe- di daerah pemilihannya.
masing atau kalau memang mengan- negakan hukum demi perbaikan citra Tapi ternyata diantara 560 wakil
dung unsur pidana, bisa di-take over DPR,” ujar Pramono Anung beberapa rakyat, tidak sampai lima persen yang

aparat penegak hukum,” jelas laki-laki waktu lalu sebagaimana dikutip dari senantiasa membuka komunikasi
yang akrab dipanggil Faisal ini. salah satu situs berita nasional. dengan konstituennya, baik secara
Akibatnya, upaya untuk menjaga Selain ketegasan BK, Faisal men- langsung melalui media elektronik
kehormatan lembaga dan kredibili- yoroti kinerja DPR dalam menjalankan atau jaringan partainya. Jika persoalan
tas anggota menjadi banyak terken- fungsi legislasi yang menurun. “Dari konstituen ini tidak bisa diselesaikan,
dala. Hubungan intra-organisasi an- 70 rancangan undang undang (RUU) Faisal menengarai hasil legislasi hanya
tara anggota DPR dan sekterariat DPR yang terdaftar di program legislasi terbentuk dari pola pikir dan kepen-
menyangkut penegakan tata tertib nasional hanya 6 yang disahkan men- tingan elitis saja. Sementara kepen-
organisasi pun tidak mudah dijalan- jadi undang-undang,” jelas pengamat tingan rakyat tidak banyak tersentuh
kan. “Sekretariat dewan merasa tidak yang fokus pada penelitian “De- dan terakomodasi,” jelas Faisal.
mempunyai kewenangan menegak- mokratisasi dan Politik Elektoral” ini. Persoalan lainnya bisa dijumpai
kan tata tertib yang semestinya sudah Hal ini menurut Faisal menun- dalam hal penyelesaian kasus, pem-
disepakati bersama itu,” jelas Faisal. jukkan tiadanya mekanisme pertang- bagian anggaran, titik konsentrasi
Ia mencontohkan kasus Nazarud- gungjawaban hasil kunjungan kerja pembangunan masyarakat dan distri-
din ternyata masih menerima gaji se- ke luar negeri yang mestinya bisa busi aset publik. “Semuanya menjadi
tiap bulan. “Mestinya, sebagai kepan- tercatat dalam memori organisasi un- tidak sistematis dan mempunyai ala-
jangan eksekutif, Sekwan mempunyai tuk memudahkan pelacakan dampak san yang tepat untuk diajukan dalam
insiatif mengajukan permohonan ke- signifikan kunjungan tersebut dalam penganggaran,” jelas Faisal.
pada pimpinan lembaga (DPR) agar pembuatan legislasi. Ia menegaskan seharusnya, le-
memberikan keputusan terkait hal Faisal pun menilai telah terjadi gislator mempunyai bidang konsen-
tersebut,” tegas dosen yang akan keterputusan mata rantai antara pe- trasi dan menjaga komunikasi secara

1
7
70 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 71
TH. XLII, 201 |
ARIA |
70 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 86
ARLEMENT
P