Page 66 - MAJALAH 86

tuhkan proses panjang dalam pem-
bahasan. Sementara tata tertib (tatib)
sudah mengatur batas waktu pemba-
hasan satu RUU, hanya dua kali masa
persidangan, dan dapat ditambah
satu kali masa persidangan, dengan
persetujuan Badan Musyawarah (Ba-
mus) DPR. Selain ini, sulitnya mem-
peroleh kesamaan pendapat antara
DPR dan pemerintah dalam hal sub-
stansi RUU yang sedang dibahas, se-
hingga akhirnya menjadi materi yang Ketua DPR RI saat membuka acara HUT DPR RI Ke-66 dengan pemotongan tali
cukup krusial.
“Namun perbedaan pendapat
tersebut, sebagai hal yang wajar
karena adanya upaya optimal dengan
mempertimbangkan banyak kepen-
tingan untuk mencapai kepentingan
masyarakat dan bangsa yang lebih
besar,” ujar Marzuki.
Sedangkan di bidang penga-
wasan, antara lain dibentuknya Tim
Pengawas Century, Tim Khusus DPR
terhadap Penanganan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di Saudi Arabia, Tim
Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan
Papua, juga ada Tim Pengawas DPR
terhadap Penanggulangan Bencana
Alam (PBA) yang terjadi di Provinsi
Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jambi. Jajaran Pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI saat foto bersama pada acara HUT DPR RI Ke-66
Selama masa persidangan 1 sampai IV, ngan Negara, dalam sidang yang juga tian sementara) pengiriman tenaga
DPR juga telah membentuk beberapa dihadiri beberapa mantan ketua DPR kerja tidak terampil ke seluruh negara
Panitia Kerja (Panja) antara lain Panja RI seperti Akbar Tanjung ini, DPR me- Timur Tengah. “Karena negara-negara
Mafia Pemilu, Panja Aset-aset Negara, minta pemerintah segera menyele- ini (Timur Tengah, red) belum memi-
Panja Alat Utama Sistem Persenjataan, saikan penyempurnaan perundang- liki mekanisme perlindungan hukum
dan Panja Sistem Pelayanan Kesehatan undangan penerimaan negara bukan dan perjanjian kerja sama dengan In-
Dasar dan Sistem Rujukan. pajak (PNBP). “Serta memberikan donesia,” jelas Marzuki.
Dihadapan anggota sidang pari- sanksi kepada lembaga atau kemen- Sedangkan untuk menangani
purna dan undangan yang hadir, Mar- terian yang mengelola PNBP di luar 303 TKI yang terancam hukuman mati
zuki juga menyampaikan 23 Agustus mekanisme APBN,” tegas Marzuki. di Saudi Arabia dan Malaysia, DPR
lalu DPR RI telah menyelesaikan pem- Pada kasus-kasus besar, DPR, meminta pemerintah membentuk tim
bahasan RUU tentang Pertanggung- lanjut Marzuki telah berupaya maksi- task force. DPR, lanjut Marzuki berjan-
jawaban atas Pelaksanaan APBN ta- mal melakukan fungsi pengawasan ji akan terus memantau keberlanjutan
hun 2010 dengan rekomendasi. DPR dengan membentuk tim pengawas tim ini dan pemberlakuan moratorium
meminta pemerintah meningkatkan (timwas) seperti Timwas Century. sampai semua draft perbaikan efektif
kualitas pengelolaan keuangan dan Tim yang masa kerjanya diperpan- serta upaya hukum dan diplomasi
laporan keuangan, terutama ke- jang hingga akhir tahun ini, sepakat berjalan maksimal. “Ke depan peme-
menterian atau lembaga yang ma- melaksanakan audit forensik dan rintah diharapkan hanya mengirim
sih mendapat opini audit “tidak me- cross examination data dengan KPK. tenaga kerja terampil ke luar negeri,”
nyatakan pendapat” dan opininya Yang tak kalah penting, DPR juga ujar Marzuki.
menurun dari tahun sebelumnya. membentuk tim khusus penanganan Didampingi para pimpinan DPR
Menyoroti tentang pengelo- tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab RI yang lain, Marzuki menjelaskan
laan Penerimaan Negara Bukan Pajak Saudi dan mendesak pemerintah hingga saat ini pimpinan dewan telah
(PNBP) yang tidak sesuai UU Keua- melakukan moratorium (penghen- menerima pengaduan sejumlah 1.525

6
7

66 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 67
66 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 86
1
ARLEMENT
P