Page 23 - MAJALAH 102

serentak karena akibat kepada adanya ketidakadilan menentukan sikap, apakah UN akan tetap dilaksanakan
peserta ujian, termasuk munculnya efek psikologis masih akan dikaji.
yang jelek terhadap pelaksanaan UN. Di sisi lain, adanya
implikasi anggaran akibat penundaan UN ini sangat Kalau UN tetap dilaksanakan, kekisruhan yang terjadi
disesalkan berbagai pihak. sekarang ini harus menjadi pelajaran yang berharga,
tidak bisa lagi model UN yang sekarang ini kita
Dengan kejadian itu pula, Komisi X mendesak kepada pertahankan karena mengandung resiko yang tinggi.
menteri untuk mempertimbangkan agar UN 2013 tidak
menjadi syarat kelulusan. Maksudnya, sebagai bentuk- Sebenarnya, sambung Zul, UU Sistem Pendidikan
terhadap kelalaian jajaran Kemendikbud apapun Nasional itu tidak ada amanah yang mengharuskan
alasannya, jangan sampai mengorbankan siswa. Kemendikbud itu melaksanakan ujian nasional.
UU Sistem Pendidikan Nasional itu yang ada
“Komisi X juga mendesak kepada menteri untuk mengamanahkan untuk mengevaluasi belajar itu ada di
mempertimbangkan agar UN 2013 ini tidak menjadi sekjen pendidikan, sekjen pendidikan yang mempunyai
faktor kelulusan dan cukup hanya untuk sebagai alat kewenangan untuk melakukan evaluasi, tapi tiba-tiba
pemetaan saja. Itu dasar pemikiran kita,” ujarnya. pemerintah mengeluarkan PP nomor 19 tahun 2005
atau 2006 itu tentang standar nasional pendidikan.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa Kemendikbud
menunda hanya 11 propinsi saja. Semestinya, kalau Dari standar nasional pendidikan itulah pemerintah
menghadapi persoalan seperti ini agar semua peserta memasukkan bahwa salah satu tugas badan standar
didik itu mendapat perlakuan yang sama, menteri nasional pendidikan itu melaksanakan ujian nasional,
melakukan penundaan keseluruhan atau serentak. “ padahal UU Sistem Pendidikan Nasional tidak ada
Jangan alasan menteri karena khawatir kebocoran. amanahnya.
Kalau khawatir kebocoran kan bisa meminta bantuan
aparat keamanan untuk menjaga soal,” tegasnya “ Itu menjadi titik awal, sehingga kita anggap bahwa
dengan menambahkan bahwa, menunda tidak serentak UN itu tidak punya kekuatan hukum. Karena usia
itu merupakan kebijakan yang salah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini sudah
10 tahun dari tahun 2003 hingga sekarang, maka sudah
Bentuk Panja selayaknya UU Sistem Pendidikan Nasional itu dilakukan
perubahan,” tandasnya.
Atas kejadian ini sejumlah anggota Komisi X
mengusulkan dibentuknya Panja evaluasi UN untuk Dikemukakannya, banyak hal yang sudah tidak sesuai
mem -bahas secara komprehensif setelah investigasi lagi dijalankan saat ini, termasuk memperbaiki sistem
oleh Irjen Kemendikbud dan BPK selesai. Selanjutnya, evaluasi belajar siswa ini, agar dipertegas landasan
Dewan akan mendalami persoalan UN 2013 ini sekaligus hukumnya. “ Jangan sampai menjadi polemik terus”.

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 23
Tim Kunker Komisi X DPR periksa soal dan lembar
jawaban pada UN tingkat SMP di Kota Makassar.