Page 71 - MAJALAH 173
P. 71
pernik
kerja, oleh karenanya itulah yang
mengkonfirmasi setiap temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI bahwa rekomendasinya adalah
adanya kelemahan pada sistem
pengendalian internal.
Sistem pengendalian internal
domainnya ada pada manajemen
yaitu Sekjen dan seluruh
aparatnya yang berkewajiban
untuk melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang
sekarang ini seolah-olah SPI itu
adalah domainnya Ittama, maka
inilah problem yang terjadi,
padahal Ittama DPR RI tugasnya
adalah melakukan pengawasan,
sedangkan Sekjen dan aparatur
Sekertaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/jk
pejabatnya bertugas melakukan
pengendalian yang memastikan
seluruh anak buahnya memahami suBMiT PMPRB, seTjen Dan BK DPR Birokrasi (PMPRB) Online Tahap
tugas dan fungsi juga ukuran DaPaTKan niLai 83,02 3, Tahun 2019.
kinerjanya. Sementara Pada submit Reformasi Birokrasi (RB)
“Jadi kita mendorong, tapi Penilaian Mandiri Pelaksanaan menurut Indra, merupakan
kembalinya seolah-olah Reformasi Birokrasi (PMPRB) pijakan dasar bagi suatu
domainnya punya kita, tahap 1 dan tahap 2, terdapat Kementerian/Lembaga untuk
sehingga perlu kesadaran dan salah satu nilai yang masih menjadi organisasi modern.
komitmen dari manajemen rendah. Setelah dilakukan Tidak hanya Setjen dan BK
dan ini ternyata tidak hanya di evaluasi, ada peraturan yang DPR RI melainkan K/L seluruh
kita saja, tapi hampir seluruh mendukung untuk menutupi Indonesia. “Seluruh instansi
KL seolah-olah SPIP itu adalah kekurangan nilai itu. Maka di kementerian dan lembaga itu
domain pengawasan intern. tahap ke-3, Sekretaris Jenderal wajib melaksanakan Reformasi
Oleh karena itulah maka BPKP (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar Birokrasi. Maka tentunya dengan
menginisiasi ada pertemuan menggunakan diskresinya untuk kita melaksanakan RB secara
sekjen-sekjen memahamkan ini memasukkan kekurangan nilai serius, output dari kita kepada
bahwa SPI itu adalah domainnya di salah satu unit kerja. Berkat Dewan sebagai supporting system
sekjen,”ungkapnya. diskresi tersebut, terdapat itu akan lebih baik, dan kita
Adapun 8 kategori yang menjadi peningkatan nilai yang signifikan berharap kinerja Dewan ke depan
penilaian RB adalah tata laksana, menjadi 83,02 bagi Setjen dan BK terus menerus akan jadi lebih
pengelolaan sumber daya manusia DPR RI. baik,” ungkapnya.
(SDM), Peraturan Perundangan, “Atas diskresi saya sebagai Sementara itu, Inspektur
Manajemen Perubahan, Penguatan Sekjen, nilai itu saya masukkan Utama DPR RI Setyanta
Organisasi, Akuntabilitas Kinerja, dan nilai kita ada peningkatan Nugraha berharap, dengan
Pengawasan dan Pelayanan Publik. yang cukup signifikan, sebesar meningkatnya nilai Setjen
Dan 5 hasil survei dari pihak 83,02. Dan ini penting bagi kami dan BK DPR RI menjadi 83,02,
eksternal yang digunakan adalah (Setjen dan BK DPR RI) secara kedepan akan dilakukan evaluasi
hasil pengawasan kearsipan, keseluruhan untuk terus menerus oleh KemenPAN-RB. Untuk
Maturitas Sistem Pengendalian meningkatkan rasa percaya diri mendukung evaluasi tersebut, ia
Intern Pemerintah (SPIP), dalam melaksanakan proses mengemukakan bahwa Setjen dan
Penyampaian LHKPN dan penilaian Reformasi Birokrasi BK DPR RI membutuhkan data
LHKASN, Indeks Internal Audit di intern kami,” katanya Indra pendukung berupa dokumen atau
Capibilitas Model (IACM) dan Hasil usai melakukan Submit Penilaian eviden yang dapat menguatkan
Pengaduan Masyarakat. Mandiri Pelaksanaan Reformasi nilai yang telah di-submit. l ndy/es
TH. 2019 Edisi 171 parlEmEnTaria 71
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 71
