Page 70 - MAJALAH 173
P. 70
pernik
Reformasi Birokrasi kita lakukan ini jangan hanya
untuk memenuhi pelaporan,
Demi Perbaikan Sistem sehingga hasilnya formatif dan
dokumentatif tanpa memberikan
perubahan terhadap organisasi,”
Kerja organisasi tuturnya.
Langkah yang sudah dilakukan
oleh Ittama DPR RI agar seluruh
unit kerja memahami tugas
fungsi serta ukuran keberhasilan
adalah dengan terus melakukan
Pelaksanaan Reformasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sosialisasi terkait dengan sistem
Birokrasi (RB) diharapakan dan Badan Keahlian DPR RI untuk pengendalian internal.
dapat memperbaiki sistem terus memahami mengenai tugas “Jadi sistem pengendalian intern
kerja pada suatu organisasi. fungsi dan ukuran keberhasilan itu yang tadi disebutkan banyak
pelaksanaan tugas. unsur, ya. Tapi secara sederhana
“Ini sangat tragis, hanya 8,07 saya ilustrasikan bahwa setiap
persen yang memahami tugas pimpinan, setiap atasan dari
ejak tahun 2010 fungsi dan ukuran keberhasilan level kasubag, kabag, kabiro, dan
Kementerian pelaksanaan tugas. Sisanya eselon I nya inilah mengendalikan,
Pendayagunaan Aparatur 84,21 persen hanya memahami sehingga mereka atasan itu
Negara dan Reformasi tugas dan fungsi, namun tidak dikasih tahu ini anak buahnya,
sBirokrasi (PAN-RB) memgetahui ukuran keberhasilan kamu itu jabatannya ini, tugasnya
meminta setiap organisasi pelaksanaan tugas. Dan 7,01 tidak ini, alat kerjanya adalah demikian,
melakukan Penilaian Mandiri mengetahui keduanya. Maka perlu referensi yang digunakan dalam
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sosialisasi secara masif dari awal bekerja seperti ini, kemudian cara
(PMPRB) untuk meninjau sejauh perencanaan,” paparnya. dan mekanisme kerjanya ada SOP
mana pelaksanaan RB telah Ketidakpahaman tersebut akan (Standard Operational Proccedure)
diimplementasikan. berdampak terhadap penilaian RB nya,”paparnya.
Inspektur Utama DPR dan tunjangan kinerja (tunkin) Dan menurut Totok hal yang
RI Setyanta Nugraha pegawai di lingkungan Setjen dan disebutkan diatas itulah yang
mengatakan, pihaknya telah BK DPR RI. “Untuk itu saya ingin belum dilaksanakan dengan baik
mengimplementasikan RB RB menjadi roh kita. PMPRB yang oleh para pejabat di setiap unit
ke seluruh unit kerja dan
melakukan evaluasi secara berkala
pelaksanaan RB di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI. Ia mengakui,
hasilnya belum mencapai nilai
maksimum, sebesar 75,00.
“Tahun 2015 nilai yang dicapai
65,99, tahun 2016 sebesar 66,22,
tahun 2017 sebesar 71,05 dan
tahun 2018 sebesar 72,71. Kurang
sedikit lagi untuk mencapai
75,00,” jelasnya saat membuka
kegiatan sosialisasi PMPRB dan
Penilaian Mandiri Pembangunan
Zona Integritas (PMPZI) di
Tangerang, Banten, beberapa
waktu lalu.
Untuk itu, Totok, sapaan akrab
Setyanta mengajak seluruh unit
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Oji/jk
parlEmEnTaria Edisi 173 TH. 2019
70 70 parlementaria edisi 171 tH. 2019
