Page 60 - MAJALAH 124

KUNJUNGAN KERJA Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau langsung pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara

nyusunan dari RUU menjadi UU sanya dibagi ke seluruh kabupaten Politisi Gerindra ini menyambut
tidak menjadi hak absolut DPR, atau kota. Sangat tidak adil, karena positif seluruh masukan dan as­
namun juga bersama Pemerintah, yang merasakan degradasi lingku­ pirasi daerah dari Pemerintah
itu yang menyulitkan kami. Kami ngan adalah daerah penghasil,” te­ Provinsi Kalsel, maupun stakeholder
akan melakukan negosiasi dengan gas Rudy. di Kalsel. Ia mengaku, Baleg sangat
pemerintah, apa kira­kira yang membutuhkan masukan dari pihak
menjadi solusi dari permintaan Untuk itu, ia mengaku lebih me­ yang berkepentingan di UU. Ia me­
daerah ini,” kata Firman. milih wilayah yang dia pimpin ti­ nambahkan, bila diperlukan, Baleg
dak memiliki tambang batu bara akan mengundang Rapat Dengar
Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini dari pada harus menanggung risiko Pendapat Umum (RDPU) Pemerin­
mengakui, selama ini dalam pem­ kerusakan alam yang luar biasa tah Provinsi atau jajaran, untuk me­
bahasan UU di Panja sangat ter­ seperti saat ini. “Kalau disuruh me­ nyampaikan aspirasi mengenai RUU
batas waktunya, sehingga kurang milih, saya lebih memilih Kalsel ti­ yang sedang dibahas.
melibatkan aspirasi dari daerah. dak memiliki tambang, tetapi tetap
Biasanya, Panja hanya melibatkan mendapatkan bagi hasil dari pusat, “Sekali waktu Gubernur maupun
akademisi dan perguruan tinggi. dari pada harus menanggung risiko jajaran, bisa kita undang RDPU,
kerusakan alam yang luar biasa untuk menyampaikan masukkan­
“Kami katakan kepada Gubernur seperti saat ini,” protes Rudy. nya. Sehingga, UU yang dihasilkan
Kalsel, ini bukan pertemuan yang
terakhir, tapi kita akan melakukan
pertemuan berikutnya di Jakarta.
Gubernur dan masyarakat bisa
menyampaikan masukan kepada
DPR RI. Saya rasa ini sangat bagus,
karena memang dalam proses pe­
nyusunan UU jarang itu melibatkan
daerah. Kami ke Kalsel ini jemput
bola, jangan sampai RUU yang diun­
dangkan itu banyak menimbulkan
kekecewaan di masyarakat,” jelas
Firman.

Dalam sesi pendalaman materi,
Gubernur Provinsi Kalsel Rudy Giatkan Sosialisasi nanti tidak hanya sekedar kepen­
Ariffin mempertanyakan kecilnya tingan DPR ataupun Pemerintah,
presentase pembagian royalti sum­ Ketua Baleg Sareh Wiyono mene­ tapi menjadi payung hukum untuk
ber daya alam yang diterima dae­ gaskan Baleg berencana akan se­ seluruh masyarakat,” tambah Poli­
rah penghasil, seperti daerah yang makin menggiatkan sosialisasi tisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini.
dipimpinnya. Ia menilai, selama UU, baik RUU yang sedang dalam
ini belum ada keadilan perimba­ penyu sunan, maupun RUU yang Kunker ke Provinsi Kalsel ini juga
ngan keuang an antara Pemerintah sudah diundangkan. Pasalnya, UU diikuti oleh Ketua Baleg Sareh Wi­
Pusat dan daerah, khususnya sektor yang dihasilkan DPR dan Pemerin­ yono (F­PG), kemudian Anggota
penerimaan pajak dan royalti tam­ tah Pusat, nantinya akan menjadi Baleg dari F­PDIP Hendrawan Su­
bang. payung hukum bagi masyarakat. pratikno, My Esti Wijayati, Da niel
Lumban Tobing dan Rieke Diah
“Yang dipungut dari miliaran atau “Kunjungan ini bagus sekali. De­ Pitaloka. Dari F­PG mengirimkan
triliunan rupiah ekspor batubara ngan adanya sosialisasi ini, sehing­ Neni Moerniaeni dan Tabrani Maa­
sebesar 13,5 persen. Sebagian besar ga kita banyak mendapatkan ma­ mun. Kemudian, hadir pula Jefirst­
dipungut pemerintah pusat, Kalsel sukan dari daerah untuk UU yang son Riwu Kore (F­PD), Ammy Ama­
hanya mendapat 3 persen dari 13,5 masuk Prioritas Prolegnas dan se­ lia Fatma Surya (F­PAN), Abdul Fikri
persen itu. Itu juga harus dibagi dang diharmonisasikan. Ini sangat Faqih (F­PKS), dan Ali Umri (F­Nas­
lagi dengan Kabupaten atau Kota baik bagi Baleg, sehingga bila perlu dem). (sf) Foto: Sofyan/Parle/HR
di Kalsel. Dari 3 persen itu, Provinsi ditingkatkan ke daerah­daerah
hanya mendapat 40 persen dan si­ lain,” jelas Sareh.

60 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015