Page 62 - MAJALAH 124

SOROTAN

an ekonomi. Pemberian modal dan dang­undang atau aturan yang ada.
kemudian pendampingan seutuh­
nya untuk merubah perilaku mere­ “Percuma kalau kita membuat un­
ka,” papar Ledia. dang­undang baru dan merevisi
KUHP jika implementasinya tidak
Ketiga menurut Ledia adalah Indo­ tegas. Oleh karena itu, pemerintah
nesia belum punya regulasi untuk harus secara tegas menjalankan
melindungi konsumen yang tidak atau mengimplementasikan semua
mau menerima penawaran macam­ UU yang dibuat untuk meminimal­
macam yang dikirimkan secara kan tindak prostitusi,” tegasnya.
acak oleh mucikari lewat media on­
line. Hal ini jelas sangat merugikan Dalam hal regulasi, sejatinya pe­
bentuk karakter atau akhlak anak konsumen. merintah masih bisa melakukan
dengan norma dan agama yang perlindungan dari praktek prosti­
berlaku di Indonesia. Bisa dengan Meski begitu, implementasi dari tusi. Khusus untuk website, peme­
memasukkannya dalam kurikulum. semua Undang­undang yang ada rintah sudah dapat memblock atau
adalah cara tepat untuk memini­ menutup pemilik akun itu. Di sosial
“Kedua adalah dengan pemberda­ malkan tindak prostitusi. Wacana media seperti FB, Twitter dan BB
yaan ekonomi. Ketika Walikota pe nyusunan UU anti prostitusi me­ (belakangan mucikari mengguna­
Surabaya, Bu Risma menutup Dolly mang tidak salah, namun UU itu ti­ kan BB sebagai media transaksi­
yang merupakan lokalisasi terbesar dak bisa berdiri sendiri, harus dikaji red) seharusnya pemerintah Indo­
di Asia tenggara, hal itu ternyata lebih tepat. Karena pada dasarnya nesia juga masih memiliki peluang
bisa kok dilakukan. Ada banyak dalam Kitab Udang­undang hukum besar untuk meminta pemilik sosial
stakeholder yang memberikan ban­ Pidana (KUHP) ada bab yang isinya media menjaga konten­konten yang
tuan modal usaha. Ini bisa dicontoh. pelarangan prostitusi. Apakah itu tidak sesuai dengan norma yang
Terlebih lagi, Kementerian Sosial kemudian harus direvisi? Yang pa­ ada di Indonesia. Karena Indonesia
memiliki anggaran khusus yang di­ ling penting ditambahkan Ledia merupakan pengguna sosial media
tujukan bagi program pemberdaya­ adalah implementasi dari semua Un­ terbesar. (Ayu) Foto: Andri/Parle/HR

Kamsul Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Pers PWI DKI Jakarta
PELAKU PROSTITUSI ONLINE

BISA DIJUNTOKAN DENGAN UU ITE

Kepada wartawan, Kepala saksi prostitusinya, maka but adalah pidana penjara
Polres Jakarta Selatan, sejatinya hal itu bisa di­ paling lama 6 (enam) ta­
Kombes Wahyu Hadining­ juntokan dengan Undang­ hun dan/atau denda pa ling
rat sempat mengatakan undang ITE (Informasi dan banyak satu miliar rupiah.
bahwa sejauh ini AA masih Transaksi Elektronik) No.11 Bahkan khusus di Ibukota
sebatas saksi. Sementara RA Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1 juga memiliki Perda No.8
si mucikari dikenakan pasal yang berbunyi: Tahun 2007 tentang Ke­
296 dan 506 KUHP dengan tertiban Umum yang dapat paling lama 90 hari,atau
ancaman hukuman 1 tahun “Setiap Orang dengan menjerat para pelaku pros­ denda paling sedikit Rp 500
6 bulan. Tentu hal ini sangat se ngaja dan tanpa hak titusi, mulai PSK (pekerja ribu, paling banyak Rp 30
ringan. mendistribusikan dan/atau seks komersial), pengguna, juta. Dengan dijuntokannya
mentransmisikan dan/atau dan pe rantaranya (muci­ berbagai pasal yang disang­
Padahal jika polisi memu­ membuat dapat diaksesnya kari). kakan terhadap pelaku,
lai penggalian informasi Informasi Elektronik dan/ tentu hukuman yang akan
kasus ini melalui jaringan atau Dokumen Elektronik Dalam pasal 61 ayat 2 Perda diterima pelaku lebih berat,
elektronik seperti menggu­ yang memiliki muatan yang tersebut, pelanggar atas sehingga diharapkan dapat
nakan BB atau WA (What­ melanggar kesusilaan”. ketentuan itu dikenakan lebih memberikan efek jera
sap) yang digunakan pelaku ancaman pidana kurungan terhadap para pelaku. (Ayu)
dalam menjalankan tran­ Ancaman dari pasal terse­ paling singkat 20 hari dan

62 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015