Page 54 - MAJALAH 107

BAKN DPR minta penjelasan Kepala BP Batam dan jajarannya terkait permasalahan yang
diungkapkan dalam laporan BPK RI atas laporan Keuangan BP Batam tahun 2012.

atas akun tersebut. Catatan-catatan
dan dokumen yang tersedia tidak
memungkinkan BPK melakukan
prosedur pemeriksaan untuk dapat
meyakini kewajaran saldo Piutang
Tidak Lancar dan Saldo Lainnya
(Aktiva Lain-Lain).

Catatan 15 atas Laporan Keuangan
juga mengungkapkan, saldo Titipan
Pihak Ketiga pada Neraca per 4
Februari 2011 dan 31 Desember
2010 masing-masing sebesar
Rp43,76 miliar dan Rp40,79 miliar.
Dari saldo sebesar Rp43,76 miliar
tersebut, diantaranya merupakan
saldo Penerimaan Sementara
sebesar Rp5,83 miliar dan saldo
Lain-lain sebesar Rp16,04 miliar.
BP Batam tidak dapat menyajikan
dasar kebijakan akuntansi untuk
tam baru melakukan verifikasi dan Tetap pada Neraca per 4 Februari pembentukan akun Penerimaan
pendataan kembali piutang UWTO 2011 dan 31 Desember 2010 masing- Sementara dan akun Lain-lain dan
hanya sejak tahun 2006 hingga se- masing sebesar Rp14,18 triliun dan tidak ada dokumen pendukung
karang, padahal penyewaan la han Rp14,18 triliun. BP Batam belum atas akun tersebut. Catatan-catatan
telah dilakukan sejak tahun 1991. menindaklanjuti rekomendasi BPK dan dokumen yang tersedia tidak
Catatan-catatan dan dokumen yang pada LHP atas LK BP Batam Tahun memungkinkan BPK melakukan
tersedia tidak memungkinkan BPK 2010 untuk melakukan rekonsiliasi prosedur pemeriksaan untuk
untuk dapat menelusuri dan meya- dan mempertanggungjawabkan dapat meyakini kewajaran saldo
kini kewajaran saldo piutang usaha. perbedaan pencatatan aktiva tetap Penerimaan Sementara dan saldo
sebesar Rp37,72 miliar, sehingga Lain-lain.
Catatan 8 atas Laporan Keuangan permasalahan tersebut masih
juga mengungkapkan saldo Aktiva terjadi pada tahun 2011. Catatan- Catatan 19 atas Laporan Keuang-
catatan dan dokumen yang tersedia an juga mengungkapkan, Belanja
Catatan 11 atas tidak memungkinkan BPK untuk Operasional pada Laporan Surplus
Laporan Keuangan juga melakukan prosedur pemeriksaan Defisit pada periode yang berakhir
untuk dapat meyakini kewajaran pada tanggal 4 Februari 2011 sebe-
mengungkapkan saldo saldo aktiva tetap. sar Rp39,95 miliar. BP Batam mem-
Aktiva Lain-lain pada bebankan belanja tahun sebelum-
Catatan 11 atas Laporan Keuangan nya minimal sebesar Rp15,22 miliar
Neraca per 4 Februari juga mengungkapkan saldo Aktiva pada periode 1 Januari s.d. 4 Febru-
2011 dan 31 Desember Lain-lain pada Neraca per 4 Februari ari 2011. BPK berkeyakinan bahwa
2010 masing-masing 2011 dan 31 Desember 2010 masih terdapat belanja tahun-tahun
sebesar Rp107,39 miliar masing-masing sebesar Rp107,39 sebelumnya yang dibebankan pada
miliar dan Rp89,57 miliar. Dari saldo tahun 2011 dan data yang tersedia
dan Rp89,57 miliar. sebesar Rp107,39 miliar tersebut, tidak memungkinkan BPK untuk
Dari saldo sebesar diantaranya merupakan saldo melakukan verifikasi terhadap po-
Rp107,39 miliar tersebut, Piutang Tidak Lancar dan saldo pulasi belanja operasional sehingga
Lainnya masing-masing sebesar BPK tidak dapat meyakini kewajaran
diantaranya merupakan Rp34,80 miliar dan Rp5,41 miliar. saldo belanja operasional tersebut.
saldo Piutang Tidak Saldo Piutang Tidak Lancar tersebut Karena permasalahan yang diu-
yang terdapat pada beberapa
Lancar dan saldo Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak raikan tersebut, BPK tidak dapat
Lainnya masing-masing didukung dengan rincian debitur menerapkan prosedur pemeriksaan,
sebesar Rp34,80 miliar dan faktur sebesar Rp31,18 miliar, lingkup pemeriksaan BPK tidak cu-
dan saldo Lainnya sebesar Rp5,41 kup untuk memungkinkan BPK me-
dan Rp5,41 miliar. miliar tidak memiliki dasar kebijakan nyatakan, dan BPK tidak menyatakan
akuntansi atas pembentukannya pendapat atas Laporan Keuangan BP
serta tidak ada dokumen pendukung Batam tanggal 4 Februari 2011.

54 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013