Page 6 - MAJALAH 107

ASPIRASI

Pelaporan Penggelapan Tanah Negara

Laporan dari Ketua Umum BPD Lembaga Berdasarkan data yang dimilki pelapor tanah
Ekaprasetya Pancakarsa Indonesia Provinsi yang dilelang tersebut seluas 166,5 Ha, namun
Sumatera Utara menyampaikan laporan setelah dilakukan pengukuran oleh pelapor maka
mengenai tindak pidana penggelapan tanah luas tanah tersebut menjadi 240 Ha. Pelapor
milik negara eks PTPN IX yang dilakukan oleh menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan
PT. Mulia Sakti Perkasa (Developer Perumahan tanah negara seluas 73,5 Ha yang dilakukan PT.
Graha Metropolitan) bekerjasama dengan oknum Mulia Sakti Perkasa dengan oknum pemerintah
Pemerintah Daerah Sumatera Utara. daerah setempat. Bila dihitung jumlah kerugian
negara akibat tindak pidana penggelapan tanah
Tanah tersebut adalah tanah negara yang tersebut sebesar Rp. 1.460.000.000.000,- karena
merupakan tanah garapan masyarakat yang harga tanah per meternya sekitar Rp. 2.000.000,.
digunakan oleh perusahaan Belanda NVVDM.
Kemudian masyarakat melalui pelapor Bahwa pelapor telah melaporkan permasalahan
menggugat kepemilikan tanah tersebut melalui tersebut kepada KPK RI dengan surat No. 50/
PTUN Medan dan dimenangkan oleh masyarakat. BPD/Lepindo/SU/V/2013 tgl 7 Mei 2013, namun
Namun kemudian secara sepihak tanah berdasarkan telaahan KPK permasalahan tersebut
tersebut dilelang oleh PTPN IX kepada PT. Mulia tidak dapat ditindaklanjuti mengingat belum
Sakti Perkasa (Pengusaha Perumahan Graha ada fakta/informasi yang dapat dijadikan bukti
Helvetia atau dikenal dengan Perumahan Graha permulaan kasus tindak pidana korupsi.
Metropolitan).

Desakan Penghentian Program Coremap

Surat dari Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu
Perikanan (KIARA) menyampaikan aspirasi karang program COREMAP II belum seluruhnya
mengenai desakan untuk penghentian Program sesuai dengan desain yang benar-benar
COREMAP yang merupakan Program Rehabilitasi dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dan Indikator
dan Pengelolaan Terumbu Karang. kondisi biofisik pada terumbu karang dan tutupan
karang hidup tidak mengalami perubahan
Bahwa pada Januari 2013 yang lalu, Badan signifikan atau cenderung mengalami penurunan
Pemeriksa Keuangan RI menerbitkan Laporan dibandingkan dengan kondisi awal.
Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Perlindungan
Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 s.d. Selain itu pelapor juga mendapatkan fakta
Semester I Tahun 2012 pada Kementerian bahwa di Kabupaten Wakatobi, program
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan konservasi terumbu karang tersebut membatasi
Perikanan Provinsi dan Kab/Kota di Wilayah akses nelayan tradisional dan mengabaikan
Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. kearifan lokal dalam mengelola dan meman-
Audit secara khusus dilakukan terhadap kinerja faatkan sumber daya laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan total anggaran COREMAP
Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) II mencapai lebih dari Rp. 3,1 triliun tidak
serta Program Rehabilitasi dan Pengelolaan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pertang-
Terumbu Karang (Coral Reff Rehabilitation and gungjawaban yang semestinya. Dalam
Management Project/COREMAP). pelaksanaannya program konservasi terumbu
karang ini berjalan tidak efektif dan rawan
Dalam audit tersebut BPK RI menemukan kebocoran dana.
fakta-fakta antara lain mengenai desain dan

6 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013