Page 9 - MAJALAH 107

si di Indonesia, serta sepenuhnya
mendukung penciptaan kawasan
Asia Tenggara yang bebas korupsi.
Terlebih, negara-negara di kawasan
Asia Tenggara saat ini tengah me-
ngusung agenda besar regional,
yakni pembentukan Komunitas
ASEAN 2015. Tentu tidak mungkin
agenda besar Komunitas ASEAN
2015 tersebut akan berjalan lan-
car, bilamana isu korupsi masih
meruyak masif di dalam kehidupan
masyarakat di kawasan Asia Teng-
gara. Dalam konteks ini, adanya
fakta kedekatan geografis serta ke-
miripan sosial-budaya yang dimiliki
oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara lama 3 tahun. Atas dasar beragam melemahkan kohesi sosial di dalam
sepatutnya turut memberikan kon- dampak kerusakan besar yang dia- masyarakat, serta munculnya bu-
tribusi positif bagi keberhasilan kibatkan oleh korupsi, tindak pidana daya antri berkorupsi di berbagai
penciptaan kawasan Asia Tenggara ini tergolong jenis kejahatan luar tingkatan generasi bangsa. Sebagai
yang bebas korupsi. biasa (extra-ordinary crime), yang tindak kejahatan yang luar biasa, ko-
dampak buruknya, di antaranya rupsi sepatutnya ditangani dengan
Pada tingkat regional, berbagai berupa tingginya biaya politik dan tindakan yang luar biasa pula, baik
negara di kawasan masih mendapa- ekonomi, tidak tercapainya target- dalam hal pencegahan, pemberan-
ti persoalan korupsi ini sebagai isu target pembangunan, lemahnya tasan, maupun penegakan hukum-
yang masih sangat relevan dan penegakan hukum, menurunnya nya.Selesainya persoalan korupsi
l
popu er dalam proses pembang- tingkat kepercayaan masyarakat tidak bisa ditangani dalam kerangka
unan nasionalnya. Data Indeks terhadap pengelolaan negara, ter- business as usual.
Persepsi Korupsi (IPK) yang dike- jadinya sikap apatis di dalam ma-
luarkan oleh organisasi Transpar- syarakat, terjadi pertikaian di antara Atas fakta kompleksitas isu anti-
ency International (TI) menunjuk- unsur-unsur oknum pejabat yang korupsi ini, pertemuan SEAPAC di
kan beragam skor nilai yang diraih melakukan korupsi beserta pihak Medan Sumatera Utara mendapat-
negara-negara ASEAN dalam pe- pendukungnya, yang berhadapan kan relevansinya yang tinggi, seka-
ringkat bebas korupsi pada tahun dengan pihak masyarakat yang ligus pula menggambarkan wujud
2012 yang lalu. Peringkat Indonesia menggugat tindak pidana korupsi komitmen penciptaan kawasan Asia
(2012) merosot dari peringkat 100 yang dilakukan, dan ini jelas akan Tenggara yang bebas dari korup-
menjadi ke urutan 118, dari 176 si, dalam kerangka kerja bersama
negara yang diukur, sejajar dengan mencapai tujuan bersama. Perwu-
Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Pada tingkat judan kawasan Asia Tenggara yang
dan Mada gaskar. Bahkan, untuk nasional, sejak periode bebas dari korupsi secara mendasar
kawasan ASEAN, Indonesia masih mensyaratkan keberadaan ragam
berada dibawah Singapura yang 2001–2012, tindak individu yang berintegritas mo-
memiliki skor IPK 87 (peringkat 5), pidana korupsi telah ral, berilmu, berani,terlibat dalam
Brunei Darussalam dengan skor 55 merugikan Indonesia pemerintahan (pejabat publik) dan
(peringkat 46), Malaysia dengan terhadap jalannya transparansi ser-
skor 49 (peringkat 54), Thailand sebesar 168,19 trilyun ta akuntabilitas kegiatan pemerin-
dengan skor 37 (peringkat 88), dan rupiah, di mana angka tahan di setiap tingkatan. Hal lain
bahkan masih dibawah Filipina de- tersebut bila disalurkan yang sangat penting adalah keterli-
ngan skor 34 (peringkat 108). batan media massa yang berkiprah
ke dalam program BLSM adil dan objektif dalam mengawal
Pada tingkat nasional, sejak peri- senilai seratus ribu serta mengawasi kerja penyeleng-
ode 2001–2012, tindak pidana ko- rupiah per bulan, maka gara negara sehingga sesuai de-
rupsi telah merugikan Indonesia ngan amanah rakyat. Karenanya
sebesar 168,19 trilyun rupiah, di akan dapat disalurkan keberadaan media massa harus be-
mana angka tersebut bila disalur- kepada 3,2 juta warga rada pada posisi yang kokoh dalam
kan ke dalam program BLSM senilai kerangka sistem demokrasi suatu
seratus ribu rupiah per bulan, maka miskin di Indonesia negara.**
akan dapat disalurkan kepada 3,2 selama 3 tahun.
juta warga miskin di Indonesia se-

PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 9