Page 8 - MAJALAH 107

PESAN PIMPINAN

OLeH dr. MarzUki aLie

Pertemuan Sidang Umum The Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), yang
diprakarsai oleh DPR RI di Medan–Sumatera Utara, pada tanggal 23–24 Oktober 2013 yang lalu, memuat
semangat kuat dari para anggota parlemen di kawasan untuk merumuskan langkah pencegahan dan
penindakan yang efektif atas berbagai peluang tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan oleh berbagai
level pejabat publik, termasuk para anggota parlemen. Komitmen kuat tersebut dikemas dalam tujuan
bersama pencapaian kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi serta dilakukan secara bersama-sama
(Corrupt-free Southeast Asia :Common Goal, Common Action).

Upaya kerjasama anti- bahwa para anggota parlemen
korupsi di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara
merupakan langkah strategis berkomitmen dan mendukung
yang perlu dikokohkan, penuh Konvensi PBB mengenai
mengingat kejahatan korupsi Anti Korupsi (UNCAC) serta
sudah melampaui batas- beragam kerjasama hukum
batas negara (trans-boundary internasional lainnya. Pada
crime) dan bersifat kompleks tingkat nasional, Indonesia
terkait kemajuan arus uang sendiri telah lama melakukan
dan teknologi yang semakin ratifikasi terhadap UNCAC
terbuka di era globalisasi melalui UU Nomor 7 tahun
sekarang ini. Kompleksitas 2 0 0 6 , da n j u ga t e l a h
persoalan korupsi berkembang menetapkan Strategi Nasional
ke berbagai dimensi, baik Pemberantasan Korupsi
d i m e ns i p e n c e g ah an melalui Perpres No. 55 tahun
s e m is a l p e m b a n gu n a n 2012, di samping pula telah
insan berkarakter hingga dihasilkannya UU Nomor 30
dampak pasca korupsi seperti tahun 2002 Pemberantasan
perihal penetapan sanksi, Tindak Pidana Korupsi yang
pemulangan aset (asset menjadi dasar terbentuknya
recovery), justice collaborator, lembaga pemberantasan
perlindungan saksi dan korupsi di Indonesia (KPK),
korban, serta kebutuhan serta UU Nomor 28 tahun
pembentukan rezim anti 1999 tentang Penyelenggara
pencucian uang. Negara yang Bersih dari
para anggota parlemen dapat KKN, dan yang menjadi landasan
Pertemuan SEAPAC ini sebagai mendalami lebih komprehensif legal bagi pembentukan Komisi
wujud kerjasama antar bangsa mengenai berbagai isu, seperti Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
yang dapat dimanfaatkan sebagai perihal good governance di sektor Negara (KPKPN).
forum berbagi pengalaman, best publik, perumusan kebijakan anti
practices, lessons learned, serta korupsi, peran masyarakat dalam Disamping itu, implementasi
pengembangan networking, proses pengawasan sektor publik, agenda Sidang Umum SEAPAC di
serta penguatan kapasitas di relasi antara gender, kultur dan Medan Sumatera Utara ini, juga
antara para anggota parlemen di korupsi, serta akuntabilitas partai dapat mengukuhkan citra Indonesia
kawasan Asia Tenggara. Melalui politik dan sebagainya. Kiprah ini sebagai negeri yang berkomitmen
Sidang Umum SEAPAC tersebut, sekaligus merupakan bukti nyata kuat dalam penegakan anti-korup-

8 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013