Page 6 - MAJALAH 112
P. 6

ASPIRASI




          Laporan Pertambangan Ilegal


           Menyampaikan laporan adanya kegiatan penambangan   perjanjian awal, dimana aparat kepolisian menghentikan
          emas illegal yang berlangsung sejak 2007 di sekitar aliran   kegiatan pertambangan milik masyarakat dan membiarkan
          sungai Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan  yang merusak   pertambangan milik PT GSS tetap beroperasi, sehingga me-
          lingkungan dan infrastruktur jalan karena lalu lalang ekska-  nimbulkan kekecewaan dan tindakan pembakaran tambang
          vator dan mencemari Sungai Batang Hari yang merupakan   oleh masyarakat. Akibatnya terjadi penangkapan terhadap
          sumber air minum bagi masyarakat. Bahkan kegiatan penam-  masyarakat yang dituduh melakukan pembakaran.
          bangan illegal tersebut didukung oleh tindakan dan kebijakan
          aparat yang sangat meresahkan masyarakat            Bahwa setelah kejadian tersebut, sistem dan mekanisme
                                                             penambangan sering berubah-ubah, dimana masyarakat
           Pada 2007, investor asing dari Beijing, Cina atas nama PT   yang menjalankan usaha pertambangan dan menyewa ekska-
          Giominex Solok Selatan (PT. GSS) melakukan penambangan   vator milik perusahaan diharuskan membayar biaya perizinan
          emas di Kabupaten Solok Selatan melalui sistem izin pert-  yang besarnya bervariasi untuk disetor baik kepada perusa-
          ambangan rakyat (IPR) dengan nota kesepahaman yang me-  haan maupun kepada pejabat pemerintahan Kabupaten Solok
          nyatakan masyarakat sekitar memperoleh kesempatan yang   Selatan.
          sama dalam penambangan emas tersebut.
                                                              Marlis, S.pd./Ikatan Masyarakat Lubuk Ulang Aling Seki-
           Namun 2 (dua) tahun kemudian, PT. GSS menyimpang dari   tarnya (IMLUAS)


          Usulan Pensiunan Perum Pos disamakan Pensiunan PNS.


           Pelapor telah beberapa kali menyampaikan usulan penye-  sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan mantan pejabat
          suaian penghasilan pensiunan Perum Pos dengan pensiunan   PT POS melalui Ketua Pensiunan PT POS agar usulan yang di-
          PNS karena adanya kesenjangan penghasilan dimana peng-  sampaikan kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD, namun
          hasilan pensiunan PNS lebih besar.                sampai saat ini belum dapat terealisasi dapat segera diproses
                                                            di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
           Pelapor menyampaikan, bahwa uang pensiun dengan
          pangkat Patu 1/II D dan masa kerja 32 tahun per 1 Juni 1998   Pelapor memohon agar Pimpinan DPR RI menindaklanjuti
          diterima sebesar Rp. 540.000,- dan per 1 Oktober 2013   dan membantu merealisasikan usulan tersebut.
          sebesar Rp820.000 sedangkan PNS golongan II B sebesar
          Rp2.700.000.                                        H. Nana Sumarna, Jalan Raya Cileunyi Bandung, Jawa
                                                            Barat
           Pelapor menyampaikan bahwa usulan tersebut adalah


          Usulan Pembentukan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang
          Pengembalian Nilai Tunai Himpunan Dana Hasil Pemotongan Gaji


           Aspirasi mewakili para purnawirawan TNI-POLRI dan PNS   Militer Sukarela, Pasal 2 huruf a UU No. 11 Tahun 1969 ten-
          Hankam, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, mengenai usu-  tang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/ Duda Pegawai;
          lan pembentukan UU yang mengatur tentang pengem-
          balian nilai tunai himpunan dana hasil pemotongan gaji   Pasal 1 ayat (1) huruf a Keppres No. 8 Tahun 1977 tentang
          secara paksa atas hak milik para pemohon/pelapor, seb-  Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56
          agaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945.         Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemoto-
                                                            ngan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut
           permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa   dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;
          gaji dan upah adalah hak pegawai atau pekerja yang diteri-
          ma dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan   Pasal 2 Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian,
          dari Negara yang ditetapkan dan dibayar berdasarkan   Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya
          peraturan. Hal tersebut adalah milik pegawai dan meru-  Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Neg-
          pakan bagian dari harta bendanya, berdasarkan Pasal 1   ara, dan Penerima Pensiun.
          huruf b angka 1 UU No. 6 Tahun 1966 tentang Pemberian
          Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada   Temon Sulamto, Jombang, Jawa Timur




          6  PARLEMENTARIA  EDISI 112 TH. XLIV, 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11