Page 53 - MAJALAH 160

SOrOtaN

kecelakaan yang melibatkan sepeda sebesar Rp3000 – Rp 4000/km dengan Komisi V DPR RI mempertanyakan
motor menjadi salah satu faktor R2 metode subsidi dari perusahaan ketegasan pemerintah dalam
tidak diakui sebagai transportasi publik. aplikasi. Ketiga, status yang jelas antara menangani sekelumit polemik ojek
Untuk tahun 2017 saja, Data Korlantas aplikator dengan driver, apakah sebagai online. Bambang Haryo dari Fraksi
Polri mencatat 133.130 kecelakaan yang mitra atau pekerja. Gerindra menyebutkan Perpres bisa
melibatkan sepeda motor dari 167.141 Sementara itu, Menteri Budi menjadi salah satu alternatif bagi
atau 79.65% dari kejadian laka lantas. Karya Sumadi mengatakan, saat ini pemerintah untuk merangkul ojek
Kekosongan hukum tersebut, pemerintah tengah menyusun kajian online sebagai transportasi umum.
akhirnya menimbulkan polemik di mengenai penyelenggaraan angkutan Pasalnya, akan terlalu lama, jika
tengah masyarakat. Apalagi keberadaan orang dengan menggunakan sepeda masyarakat harus menunggu hingga
ojek online sudah tidak bisa dibendung. motor (R2). peraturan perundang-undangan dibuat.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Ia mengatakan, pemerintah Selain karena jumlahnya yang
menilai pemerintah terlalu lamban melakukan dengan kehatia-hatian semakin besar, kini keberadaan ojek
merespons keberadaan ojek daring.
Karenanya, Komisi V DPR RI meminta
pemerintah segera mengatasi
permasalahan transportasi online agar
tidak berlarut-larut dan menimbulkan
permasalahan di kemudian hari.
“Kami minta Kementerian
Perhubungan untuk meningkatkan
koordinasi lintas sektoral dan
melakukan pengaturan agar
perusahaan aplikasi yang bergerak
pada sektor transportasi dapat
mematuhi seluruh peraturan di bidang
transportasi angkutan sewa khusus,”
ungkap Fary dalam Rapat Kerja dengan
Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi terkait regulasi transportasi FOTO : JAKA/IW
online.
Fary menegaskan, regulasi yang
dimaksud bukan hanya pengaturan Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menerima dokumen aspirasi dari forum ojek online
terhadap driver, tetapi juga menyangkut karena memiliki kompleksitas masalah online telah menjadi angkutan point to
aspek konsumen yang saat ini serta menyangkut hidup orang banyak, point atau dari satu titik ke tujuan yang
dinilai belum mampu menjamin sehingga memerlukan waktu yang sudah ditentukan tanpa harus pindah
aspek perlindungan terhadap relatif serta melibatkan banyak pihak. angkutan lain. Tentunya, ini menjadi
keduanya. Menurutnya, penyedia jasa Selain itu, lanjutnya, tidak semua efisien dan efektif bagi masyarakat,
transportasi umum berbasis aplikasi daerah berkeinginan menjadikan R2 mengingat negara pun belum
wajib memberikan jaminan keamanan sebagai kendaraan bermotor umum. memberikan transportasi publik yang
terhadap para konsumennya. Budi menambahkan, hal-hal yang nyaman dan aman bagi masyarakat.
Selain itu, Komisi V juga menyoal akan diatur dalam penyusunan kajian Hal senada diungkapkan Anggota
terkait kuota driver ojek online. Menurut tersebut, antara lain: persyaratan Komisi V DPR RI Nurhasan zaidi
Fahri, perusahaan aplikasi perlu teknis, perizinan, kategori kompetensi mengatakan pemerintah harus
membatasi, jika perlu melakukan pengemudi, wilayah operasi, menyikapi dengan cepat permintaan
moratorium penambahan driver perencanaan kebutuhan jumlah driver angkutan ojek daring, karena
online karena dinilai sudah melebihi kendaraan, waktu operasi, tarif, hingga dinilai sangat rawan menciptakan
permintaan pasar. Standar Pelayanan Minimum (SPM). konflik horizontal di masyarakat.
Menurutnya, poin tersebut menjadi Dalam jangka pendek, pemerintah “Bila dirasa terlalu lama, maka kita
salah satu aspirasi sejumlah driver ojek juga meminta aplikator mengakomodir mendesak pemerintah mengeluarkan
online yang melakukan unjuk rasa di tuntutan para pengemudi ojek online, Perpres khusus untuk menangani
depan Istana Negara dan Gedung DPR seperti menaikan tarif, mengurangi masalah ini dan untuk mengisi
RI. Setidaknya, ada tiga tuntutan para profit sharing antara aplikator dan mitra, kekosongan hukum,” sebutnya
pengemudi ojek online, antara lain: dan menghilangkan sistem bonus dengan berharap, aturan-aturan atau
perlindungan hukum atau pengakuan dengan poin. payung hukum sementara terhadap
negara bagi ojek online sebagai bagian transportasi daring hendaknya berlaku
dari sistem transportasi publik. Keluarkan Perpres Ojek adil bagi seluruh stakeholder, baik
Kedua, adanya rasionalisasi tarif Online aplikator, driver maupun penumpang.
atau penetapan standar tarif bawah Sementara itu, beberapa Anggota ANN/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53