Page 14 - MAJALAH 88
P. 14

mereka ini termasuk orang yang anti
            SJSN.
               Terhadap  isi  Pasal  17  UU  SJSN                                                                Internet/satunews.com
            tentang  iuran,  Sri  Edi  Swasono  me-
            ngatakan,  UU  tersebut  melanggar
            Undang-Undang  Dasar  1945  yang
            diujimaterikan  di  yudisial  review  di
            Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Masih
            menurut  Edi,  untuk  BPJS,  diartikan
            memasung orang-orang miskin. Surya
            sendiri tidak mengerti apa arti mema-
            sung dalam UU BPJS ini seperti yang
            disampaikan Sri Edi Swasono.
               Keputusan  Mahkamah  Konstitusi
            menolak uji materi bahwa SJSN tidak
            melanggar  Undang-Undang  Dasar
            1945. SJSN itu memadukan dua mo-
            del dari social security di dunia yaitu
            model iuran di Jerman dan model pa-
            jak dari Inggris.
               Di  sini  memadukan  antara  orang   Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta
            yang  mampu  bayar  iuran  dan  yang   tersebut  di  rumah  sakit  Surabaya.     lau dia sudah bekerja, kematian, hari
            tidak  mampu  bayar  iuran.  Yang  ti-  Jamkesmas  yang  berlaku  sekarang,   tua,  pensiun  supaya  seseorang  tidak
            dak mampu mmbayar iuran. iurannya   penduduk Depok mau berobat ke Ja-  jatuh  martabatnya  jika  sudah  tidak
            dibayar sama perintah melalui pajak,   karta, kartu tersebut tidak berlaku di   bekerja.
            melalui APBN atau APBD. “Jadi di sini   Jakarta. “Tentu saja dengan mobilitas   Dengan adanya UU ini, kita tidak
            menggabungkan dua model,  dan ini   yang tinggi sekarang ini, hal tersebut   mau  mendengar  lagi  orang  orang
            tidak bertentangan dengan UUD 45,”   tentunya menghambat peserta dalam   yang  tertolak  dari  rumah  sakit,  me-
            kata politisi F-PDI Perjuangan ini.  mendapatkan  jaminan  kesehatan,”   reka semua harus mendapatkan pela-
               Pajak  di  sini  sangat  berperan   katanya.                      yanan, apalagi rumah sakit pemerin-
            dalam menunjang pembayaran iuran     Jadi,  kata  Surya,  dia  tidak  habis   tah.  Sebagai  konsekuensinya,  tugas
            peserta. Namun sayangnya pembayar   mengerti  dengan  orang-orang  yang   dari  Kementerian  Kesehatan  adalah
            pajak kita tahun 2010 saja hanya 7,5   menolak UU ini. Padahal UU ini mem-  memperbaiki fasilitas pelayanan kese-
            juta orang dari 240 juta penduduk In-  berikan jaminan kecelakaan kerja ka-  hatan, termasuk memperbaiki fasilitas
            donesia. Padahal pajak itu manfaaat-
            nya  sangat  banyak,  termasuk  untuk
            fasilitas umum.
               Jadi, kalau Pemerintah hanya me-
            ngandalkan dari pajak saja juga tidak
            mungkin., maka juga diperlukan iuran
            dari para peserta.
               Jika  seseorang  menjadi  peserta
            jaminan  kesehatan,  dimanapun  sakit
            dengan  membawa  kartu  itu  akan
            mendapatkan  pengobatan  gratis.
            Jaminan kesehatan yang ditanggung
            mulai  dari  penyakit  ringan  sampai
            penyakit berat termasuk operasi jan-
            tung,  cuci  darah,  kanker,  semua  itu
            ditanggung gratis.
               Portabilitas  berlaku  lintas  dae-
            rah,  penduduk  Jakarta  yang  datang
            ke  Surabaya  tiba-tiba  dia  sakit  di
            sana,  dia  dapat  menggunakan  kartu





                                                                                                               1

  14                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 1
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
  14 | PARLEMENTARIA |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
                                                                              P
                                                                                                             1

                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi 88
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19