Page 9 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMA

embahasan Rancangan Un-
dang-undang Badan Penyeleng-
Pgara Jaminan Sosial (RUU BPJS)
merupakan salah satu pembahasan
terpanjang suatu undang-undang.
Perjalanan panjang pembahasan
RUU BPJS berawal dari Paripurna DPR
RI 29 Juli 2010 yang telah mengesah-
kan RUU BPJS sebagai usul inisiatif
DPR. Kemudian draft beserta naskah
akademik RUU tersebut telah disam-
paikan kepada Presiden RI tertanggal
9 Agustus 2010. Paripurna DPR RI 31
Wakil Ketua Pansus dan Ketua Panitia Kerja (panja) RUU BPJS Ferdiansyah
Agustus 2010 telah pula menyetujui
pembentukan Panitia Khusus (Pan- DIM-nya baru berarti kita memba- yang tadinya lima menjadi delapan.
sus) untuk membahas RUU BPJS ber- hasnya dari awal,” terang politisi dari Walaupun memang ada yang terpa-
sama pemerintah. Fraksi Partai Golkar. kai dan ada yang hilang,” papar Ferdi.
Pada awal September 2010 Pre- “Makanya kami sebagai pimpinan Dari awal pembahasan Ferdi sudah
siden melalui surat kepada Pimpinan pansus minta pembahasan diperpan- menyatakan bahwa undang-undang
DPR RI menugaskan enam menteri jang karena beranggapan bahwa 9 ini tidak akan mendapat nilai A, kare-
sebagai wakil pemerintah dalam pem- Mei itu pansus baru menerima DIM na banyak sekali kepentingan. Ti-
bahasan RUU BPJS. kemudian perte- baru”, jelas Ferdi. dak kurang dari 22 teori yang terjadi
ngahan September menjadi tujuh DIM baru yang disampaikan dalam pembahasan undang-undang
menteri, dan terakhir 29 September pemerintah berjumlah 263 DIM, ke- ini beserta cabang-cabangnya. Se-
2010 menjadi delapan menteri. mudian berkembang menjadi 367 perti kesehatan, contoh keuangan,
Ferdiansyah Wakil Ketua Pansus DIM. Hal ini terjadi jelas Ferdi dise- pemasaran, hukum (perdata dan
dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU babkan ketika pembahasan deadlock, pidana), hukum internasional, akun-
BPJS menceritakan bahwa setelah dicari solusi akhirnya DIM bertambah. tansi (akutansi perusahaan dan aku-
penunjukkan delapan menteri oleh “Penambahan DIM yang cukup ba- tansi negara), Sosiologi, Komunikasi
Presiden, DPR bersama-sama peme- nyak ini merupakan salah satu hal dan lain-lain.
rintah mulai membahas RUU BPJS yang menarik dari pembahasan RUU “Saya menghitung kira kira tidak
namun tanpa Daftar Inventaris Ma- ini,” terangnya. kurang dari 22 cabang ilmu berikut
salah (DIM). “Dalam pembahasan RUU BPJS cabang cabangnya itu ada didalam
“Pemerintah baru menyerah- ini penyelesaiannya di tingkat panja pembahasan RUU BPJS. Jadi memang
kan DIM pada awal Desember dan relatif cukup banyak yaitu sekitar 328 RUU BPJS ini paling ruwet, paling be-
pemerintah waktu itu diwakilkan DIM, sisanya diputuskan di Rapat rat, paling banyak menterinya, pa-
Patrialis Akbar sebagai Menkumham Kerja (Raker),” imbuh Anggota Komisi ling sensasional, paling lama pemba-
menyatakan siap membahas,” papar X DPR RI ini. hasannya,” ujar Ferdi.
Ferdi. Sebagai Ketua Panja Ferdi mera- Ferdi yakin BPJS yang diidam-
Namun pada kenyataannya saat sakan benar betapa beratnya dalam idamkan masyarakat banyak pasti ter-
pembahasan DIM, pembahasan menyelesaikan 328 DIM di tingkat bentuk. Namun apakah dilaksanakan
deadlock pada DIM nomor sebelas panja. “Sebagian besar yang diputus- dengan baik dan benar, masih menjadi
sampai Februari 2011. kan di tingkat raker hanya yang sifat- pertanyaan. “Itulah yang sebenarnya
Menurut Ferdi saat itu atas de- nya substansial saja misalkan tahun, kami dari Fraksi Partai Golkar sejak
sakan pansus dan dibantu Pimpinan tapi bagaimana menjabarkan tahun awal menanyakan kepada pemerin-
Dewan Marzuki Alie dan Priyo Budi itu menjadi tugas panja,” katanya. tah bagaimana perencanaannya ter-
Santoso akhirnya pemerintah me- Ferdi memberikan contoh, misal- hadap transformasi keempat BUMN
ngirim DIM baru yang diterima pan- nya pansus memutuskan bahwa BPJS (PT Taspen, PT Askes, PT Jamsostek
sus 9 Mei 2011. I adalah bidang kesehatan, dan BPJS II dan PT Asabri) baik dari segi aset,
Dengan dikirimnya DIM baru oleh adalah bidang jaminan hari tua dan maupun kepesertaan,” papar Ferdi.
pemerintah menurut Ferdi, sebenar- pensiun. Namun bagaimana imple- “Dan bagaimana pelaksanaannya,
nya RUU BPJS baru dibahas dua kali mentasinya, diputuskan di panja. evaluasinya, dimana peran pemerin-
masa sidang dan melakukan perpan- “Penjabaran lebih lanjut inilah yang tah dalam melakukan evaluasi dan
jangan satu kali masa sidang. “Karena kerap kali menambah jumlah DIM, pengawasan pelaksanaan BPJS”, tam-

1
1

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 11
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 88
1
ARLEMENT
P