Page 7 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMA

Pada tanggal 25 Oktober 2010 dan pa point penting yaitu definisi BPJS, nan Kecelakaan Kerja, Program Jami-
24 November 2010, Pansus RUU BPJS jumlah BPJS, Badan Hukum, struktur, nan Kematian, Program Jaminan Hari
mengadakan dua kali rapat kerja de- transformasi, kepesertaan dan iuran Tua dan Program Pensiun. Sementara
ngan Pemerintah. Dari dua kali rapat serta ketentuan tentang sanksi. seleksi Dewan Pengawas BPJS dilaku-
kerja tersebut ditemukan bahwa ada Sampai saat pembahasan RUU kan fit and proper test oleh DPR.
perbedaan konsep yang mendasar BPJS lebih dari 20 kali, akhirnya di- Lebih lanjut Nizar mengatakan,
antara Pansus dengan Pemerintah sepakati prinsip transformasi dianta- sebelum RUU ini disahkan, beberapa
mengenai beberapa hal diantaranya ranya adalah tidak boleh ada Pemutu- peristiwa penting terkait materi dan
adalah apakah RUU BPJS bersifat san Hubungan Kerja (PHK) dan tidak sistematika RUU ini telah terjadi.
penetapan saja atau bersifat peneta- boleh ada penghilangan hak-hak nor- Pemerintah, kata Nizar, menyam-
pan dan pengaturan. matif dari karyawan ke-4 BUMN. paikan 2 (dua) kali Daftar Inventarisasi
Selain itu, bagaimana bentuk Pemerintah diamanatkan untuk Masalah (DIM) Sandingan RUU BPJS,
badan hukum BPJS, apakah BUMN, menyelesaikan seluruh peraturan yaitu pada 24 Oktober 2010 dan tang-
BUMN khusus atau Badan Hukum pelaksanaannya yang diperlukan ter- gal 8 Mei 2011. Pada DIM sebelumnya
Publik dan apakah akan dibentuk satu kait transformasi 4 BUMN dengan ba- Pemerintah menyampaikan 201 DIM,
BPJS yang menjalankan seluruh pro- tasan waktu paling lambat 24 bulan. substansi yang belum disetujui 194
gram jaminan sosial (BPJS tunggal) Selain itu, proses pengalihan aset DIM, 140 DIM menunggu persetujuan
atau dibentuk beberapa BPJS (BPJS dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan DIM No. 11.
multi). aset dana jaminan sosial dilakukan Namun pada DIM sandingan yang
Sementara Rapat Kerja Tang- dengan prinsip kehati-hatian. baru, Pemerintah menyampaikan 263
gal 7 April 2011, yang dipimpin ber- Rapat berikutnya, 29 September jumlah DIM dengan perincian 18 DIM
sama Ketua DPR Marzuki Alie dan 2011, melalui lobby yang dilanjut- tetap, 22 DIM penyempurnaan redak-
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, kan dengan Raker Pansus BPJS dan sional, 24 DIM perubahan substansi,
Pemerintah menyatakan siap mem- Pemerintah 4 Oktober 2011 disepaka- 55 DIM penambahan substansi dan
bahas RUU BPJS dan menyepakati ti beberapa hal yaitu operasionalisasi 143 DIM dihapus.
bahwa RUU BPJS bersifat pengaturan BPJS 1 dan BPJS 2 dilaksanakan secara Nizar menjelaskan, beberapa hal
dan penetapan. bersama-sama pada 1 Januari 2014. substantif yang diatur dalam RUU
Selanjutnya, pada tanggal 6 – 8 Adapun BPJS 1 menyelenggarakan tentang Badan Penyelenggara Jami-
Juni 2011 antara Pansus RUU BPJS DPR Program Jaminan Kesehatan dan BPJS nan Sosial diantaranya adalah Kelem-
dan Pemerintah menyepakati bebera- 2 menyelenggarakan Program Jami- bagaan BPJS, tugas pokok, fungsi,
organisasi dan mekanisme kerja BPJS
dalam mengelola dana amanat, peng-
umpulan iuran, pembayaran manfaat,
pemberian informasi lima program ke-
pada masyarakat, hak dan kewajiban
BPJS, pengembangan aset, pelaporan
penyelenggaraan kepada Presiden,
pengenaan sanksi dan pembuatan
kesepakatan dengan asosiasi sesuai
standar yang ditetapkan pemerintah.
Nizar berharap, dengan disetujui-
nya RUU tentang Badan Penyelengga-
ra Jaminan Sosial ini akan memberikan
kepastian hukum dalam penyeleng-
garaan program jaminan sosial seb-
agaimana diatur dalam UU Nomor 40
Tahun 2004 secara efektif, efisien dan
terarah sesuai dengan standar kom-
petensi dan profesionalitas sehingga
mampu memperluas cakupan kepe-
sertaan dan meningkatkan manfaat
jaminan soaial sebesar-besarnya bagi
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
rakyat yang layak. (tt,sc)
Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar memberikan laporannya mengenai RUU BPJS kepada Pimpinan DPR RI

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 9
9
TH. XLII, 201 |
ARIA |
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
Edisi 88

1
ARLEMENT
P