Page 11 - MAJALAH 88
P. 11
LAPORAN UTAMA
na ini menyangkut khalayak ramai dilakukan ketika masa transisi. Orang membahas RUU Prioritas semesti-
seharusnya undang-undang ini me- lengah akhirnya dibatalkan,” terang nya Pimpinan Dewan mengawal dan
lalui uji publik terlebih dulu. “Un- Ferdi. mengawasi. Hal ini agar jangan sam-
dang-undang BPJS tidak dilakukan uji Misalkan diajukan Juni 2014 saat pai terjadi kevakuman. Perlu dibuat
publik walaupun sifatnya dapat bukan orang lengah, wajar saja bagi Ang- strategi ulang untuk penuntasan
harus”, katanya. gota DPR yang tidak terpilih kembali pembahasan RUU di DPR.
Walaupun demikian Ferdi dalam
konteks melakukan perintah yang di-
aspirasikan masyarakat menyatakan
puas atas hasil yang telah dicapai
dalam pembahasan RUU BPJS. Wa-
laupun dalam proses perjalanan
pembahasan banyak ketidakpuasan.
“Menurut saya paling tidak sebagai
wakil ketua pansus dan ketua panja
merasa pemerintah belum optimal
berkoordinasi satu sama lain,” jelas-
nya.
Pemerintah belum optimal
berkoordinasi, bahwa ketika me-
mutuskan sesuatu yang diputuskan
itu tidak menyuarakan satu suara
pemerintah. Artinya masih ada si-
lang pendapat diantara pemerintah
itu sendiri. Silang pendapat itu bukan
sekedar silang pendapat yang seke-
darnya tapi silang pendapat yang
substansi. Silang pendapat substansi
seyogyanya kedepan tidak ada lagi.
Jika di DPR silang pendapat, di-
Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta
ambil voting, kemudian selesai. Atau
Sebagai mantan pimpinan pansus tidak terlalu concern, kemudian Juni lewat lobi, kemudian musyawarah
maupun mantan ketua panja Ferdi dibahas di MK, bulan agustus meru- lalu selesai. Tapi di pemerintah apa-
menyatakan ada beberapa hal yang pakan masa transisi, 1 Oktober sudah kah bisa voting? Jadi kedepan men-
nampaknya kurang lajim dalam pem- pelantikan baru. “Saya khawatir ada jadi pelajaran bagi pemerintah ketika
bahasan RUU BPJS. sebuah strategi menarik bagi si peng- membahas undang-undang khusus-
Prosedur sudah dilalui hanya gugat, dia melihat kapan pergantian nya di bidang legislasi harus meman-
menjadi kurang lazim, terutama ke- dewan, kapan pergantian pemerin- tapkan koordinasi terlebih dulu.
tika penetapan di paripurna para ang- tahan. Dan di bulan-bulan itu orang Ada satu hal lagi yang juga me-
gota tidak memegang final draft. “Hal tidak concern,” paparnya. narik dan sempat dipertanyakan
yang lucu masa kita mengesahkan se- Menjadi catatan pribadi Ferdi dan diperbincangkan, tapi menu-
suatu tetapi kita tidak tahu apa yang bahwa pembahasan RUU BPJS ini rut Ferdi, dewan belum mengetahui
disahkan, idealnya dua hari sebelum merupakan pengalaman panjang, secara detail terkait dengan hutang
paripurna naskah sudah diterima para Satu tahun lebih pembahasan dan itu reformasi yaitu sebuah jaminan sosial
anggota dewan,” terangnya. lebih banyak pemerintah yang meng- ternyata menggunakan dana hutang
Ada sebuah indikasi bahwa jika ulur-ulur waktu. 250.000.000 US.
nanti undang-undang ini sudah jalan “Ketika reshufle kabinet kemarin “Mudah-mudahan tidak akan ter-
beberapa bulan atau mungkin setahun saja, sepuluh hari pansus tidak ada jadi apapun, tapi saya sempat ter-
Ferdi memperkirakan Undang-un- kegiatan dalam konteks RUU BPJS. Itu henyak juga sebagai dewan, untuk
dang ini sudah ada yang mengajukan juga menjadi catatan sehingga harus- reformasi sebuah jaminan sosial kita
gugatan. “Tinggal nanti kita lihat saja nya ini juga dipahami oleh pimpinan harus hutang 250.000.000 US. Agar
gugatan itu, saya khawatir gugatan itu dewan,” kata Ferdi. dicatat apakah ini akan menjadi suatu
dilakukan seperti pada Undang-un- Ferdi menyarankan kepada Pimpi- masalah dikemudian hari?”, ujar ayah
dang Badan Hukum Pendidikan yaitu nan Dewan, saat dewan sedang dua anak ini. (parle)
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 1
1
TH. XLII, 201 |
ARIA |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 88
ARLEMENT
P
