Page 15 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMA

rumah sakit kelas tiga. Dikawal Pimpinan DPR adalah lembaga negara, bukan lem-
Ke depan, tambah Surya, tidak Sebagai mantan Wakil Ketua Pan- baga swasta. Di sini justru merubah
ada lagi sebutan kelas. Kalau selama sus RUU BPJS, Surya merasa bangga dari lembaga swasta (PT Persero)
ini rumah sakit membuat kelas, itu akhirnya UU ini berhasil disahkan. UU menjadi badan hukum publik.
karena subsidi silangnya berada di ini merupakan satu satunya undang- Pendapat yang salah jika orang
rumah sakit. Kalau sekarang tidak di undang yang dikawal terus oleh se- mengatakan jaminan sosial itu hanya
rumah sakit, subsidi silangnya berada luruh Pimpinan DPR, dari pemerintah untuk orang yang tidak mampu. Jami-
di badan ini,dan rumah sakit tinggal dibahas oleh delapan menteri dan nan sosial ini untuk setiap Warga Ne-
terima, bayar. dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. gara Indonesia. Karena orang mampu
Surya menegaskan, kalau Sri Edi Dan setiap rapat, baik rapat kerja, pun jika terkena penyakit serius, bisa
Swasono mengatakan ini asuransi rapat panja, rapat pansus, rapat lobi jatuh miskin.
komersial, pernyataan tersebut tidak terbuka, semua dilakukan secara ter- Terhadap kewajiban petugas BPJS,
benar. BPJS ini adalah asuransi sosial. buka, tidak ada yang tertutup. Jika nantinya para petugas ini bertugas
Dia menambahkan, selama ini PT rapat dilakukan di Hotel pun, rapat- untuk mendatangi tiap-tiap rumah
Askes hanya melayani PNS, TNI/Polri nya rapat terbuka yang dapat diliput untuk mendata rakyat yang betul-
dan keluarganya. Jika dihitung ma- langsung oleh televisi. betul tidak mampu yang asuransinya
syarakat yang mendapatkan jaminan Jadi, kata Surya, pembahasan RUU dibayarkan pemerintah.
kesehatan di Indonesia baru sekitar BPJS tidak ada yang rahasia, lobi juga Dalam hal transformasi, Surya
20 persen saja, 80 persen penduduk terbuka, yang dapat diikuti terus para berjanji transformasi PT Askes dan
Indonesia tidak mempunyai perlin- insan Pers. UU ini juga satu satunya PT Jamsostek ini tidak akan ada Pe-
dungan sosial. undang- undang yang tidak melaku- mutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi
Ke depan, uang BPJS (dana jami- kan studi banding ke luar negeri, bah- pegawai-pegawainya. Di sini malahan
nan hari tua, jaminan pensiun) bisa kan tidak turun ke daerah. dibutuhkan banyak pegawai untuk
dipinjam oleh pemerintah. Ini berbi- Sistem Jaminan Sosial Nasional mendata penduduk. “Jadi tidak perlu
cara untuk waktu yang panjang seki- memang seharusnya mulai diubah. ada kekhawatiran pegawai Askes dan
tar 20 atau 30 tahun lagi, pemerintah Dengan sistem pensiun yang diberi- Jamsostek akan nasib mereka,” tam-
tidak perlu pinjam ke dana asing, kan PNS dan TNI/Polri sekarang ini bah Surya.
pemerintah dapat meminjam punya lama kelamaan akan memberatkan Menurut Surya, salah satu pasal
rakyat sendiri. Dan ini terjadi pada ta- APBN kita. dalam UU BPJS ini juga telah me-
hun 1998 di Malaysia dimana mantan Jika semua pekerja dipikirkan jami- ngatur dalam hal pengawasan. Di sini
Perdana Menteri Mahatir Muham- nan pensiunnya, maka sarjana-sar- akan dibentuk Dewan Pengawas yang
mad menolak tawaran IMF. Saat itu jana yang baru menamatkan pendi- merupakan wakil dari buruh, wakil
dia mengatakan bahwa pemerintah dikannya tidak akan berpikir menjadi dari pengusaha, wakil dari pemerin-
Malaysia dapat meminjam dana tabu- pegawai negeri, dengan alasan ingin tah. Yang terpenting di luar Pemerin-
ngan rakyat Malaysia, dana pensiun mendapatkan pensiun, karena selain tah, DPR juga akan melakukan penga-
rakyat Malaysia. Demikian juga Ne- PNS pun nantinya juga mendapatkan wasan dan semua rakyat juga dapat
gara China juga punya dana tabungan pensiun. melakukan pengawasan.
rakyat China. Surya meyakinkan, iuran yang Untuk itu Surya berharap, dengan
dibebankan pada pekerja yang me- telah disahkannya UU ini semua dapat
mang harus membayar tidak akan ikut mengawasi implementasinya di
memberatkan peserta, tergantung lapangan, bukan hanya DPR saja yang
dari kesanggupan peserta. Untuk itu- mengawal UU ini tapi seluruh rakyat.
lan Badan Penyelenggara Jaminan So- Jika UU ini sudah ditandatangani
sial ini dibentuk untuk mengantisipasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
kemunginan terburuk uang peserta semua diharapkan dapat ikut mem-
dilarikan. Soalnya, jika badan tersebut bantu mensosialisasikannya.
swasta, kalau terjadi bangkrut bisa Surya juga berharap UU BPJS ini
saja uang peserta dibawa lari. jangan hanya menjadi UU di atas
Surya menggarisbawahi, BPJS 1 kertas saja, tapi tidak ada pelaksa-
dan BPJS 2 itu bukan badan usaha naannya. Untuk itulah jauh-jauh hari
berupa PT Persero, jadi pendapat Sri sebelum tanggal operasional 1 Janu-
Edi Swasono salah besar mengatakan ari 2014, sosialisasi ini harus gencar
BPJS itu asuransi kapitalis liberalis. dilakukan agar masyarakat tahu UU
Karena yang mengelola BPJS ini. (tt,sc)

1
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 17
7
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 88