Page 20 - MAJALAH 88
P. 20
Pemerintah Lalai
Jalankan UU Nomor 40/2004
ksi demo yang digelar di depan
gedung DPR saat pengesahan
ARancangan Undang-Undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) pada 28 Oktober yang lalu, di-
gelar oleh Komite Aksi Jaminan Sosial
(KAJS).
KAJS yang terdiri dari 54 Orga-
nisasi Massa sangat pro aktif menga-
wal pembahasan RUU BPJS ini sampai
disahkan di paripurna. Bahkan, sejum-
lah aksi demo telah dilakukan untuk
menggoalkan RUU BPJS ini, dengan
perlawanan ekstraparlemen, mimbar
rakyat, mogok nasional dan satu juta
petisi rakyat.
Begitu gencarnya aksi ini dilaku-
kan KAJS semua itu bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat. Data yang ber-
sumber dari DPR menyebutkan 24
juta jiwa di Indonesia yang terlindungi
jaminan sosial oleh empat BUMN.
Sementara 70 juta jiwa lainnya sudah
terdaftar sebagai penerima jaminan
kesehatan masyarakat (jamkesmas).
Sisanya, 164 juta jiwa belum terlindu-
ngi jaminan apa-apa oleh negara.
Bagaimana KAJS menanggapi UU
BPJS pasca disahkan di Sidang Pari-
purna DPR Oktober lalu. Berikut peti-
kan wawancara Parlementaria dengan
Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial
Indra Munaswar.
Tanggal 28 Oktober yang lalu,
Rapat Paripurna DPR telah men-
sahkan RUU BPJS menjadi UU.
Bagaimana menurut pendapat
bapak dengan disahkannya RUU ini
setelah melalui proses yang begitu
panjang.
Lahirnya UU BPJS ini merupakan
kemenangan seluruh rakyat Indone-
sia. UU BPJS adalah UU yang berfung-
si untuk menegakkan Pasal 34 ayat (2)
juncto Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I
1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 88
1
ARLEMENT
P