Page 25 - MAJALAH 88
P. 25
SUMBANG SARAN
RUU BPJS anggal 28 Oktober 2011 sebuah
ukiran sejarah baru Indonesia
Ttelah hadir. Pada hari bersejarah
itu, di luar gedung DPR ribuan akti-
vis Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS)
Kemenangan Rakyat melakukan unjuk rasa yang kesekian
kalinya menuntut diundangkannya
RUU Badan Penyelenggara Jaminan
RUU BPJS memperbaiki Sosial (BPJS) yang telah tertunda satu
kali masa sidang. Pada hari itu, sesung-
nasib pekerja (formal dan guhnya prinsip-prinsip pengaturan
informal), memperbaiki BPJS yang telah dituntut pekerja lebih
dari 20 tahun sudah disepakati. Yang
jaminan sosial pekerja, masih mengganjal adalah waktu mu-
dan memberi porsi lai beroperasinya BPJS Ketenaga Ker-
jaan, transformasi dari PT (Persero)
pengawasan lebih besar Jamsostek. Pemerintah masih “ngo-
kepada pekerja atas dana tot” bahwa BPJS Ketenagakerjaan,
yang kini mengendalikan uang pe-
mereka di BPJS. kerja sebesar Rp 110 Triliun, memulai
Kok, ada serikat pekerja beroperasi Januari 2016; sementara
pihak DPR menuntut BPJS tersebut
yang menolak? mulai beroperasi Januari 2014. Ada
apa? Hanya Pihak Pemerintah yang
tahu. Pada sore hari yang sama, Wakil
Hasbullah Thabrany Presiden Boediono memimpin rapat
bersama ketua-ketua Partai Koalisi
untuk memutuskan menerima atau
menolak RUU BPJS. Jika saja tidak ada
unjuk rasa yang menutup jalan tol
dan melumpuhkan Jakarta pada hari
itu, mungkin persetujuan Pleno DPR
dan Pemerintah atas RUU BPJS ma-
sih ditunda lagi. Perjuangan panjang
pemilik dana Jaminan Sosial untuk
memiliki suara dan kendali atas dana
miliknya akhirnya disepakati.
Mengapa Harus ada
Transformasi?
Di seluruh dunia, semua negara
menengah dan maju memiliki Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
kuat. Itulah tujuan didirikannya se-
buah negara, menjamin rakyatnya
mendapat kepastian memenuhi kebu-
tuhan dasar hidup yang layak. Perintah
untuk pengembangan Jaminan Sosial
untuk seluruh rakyat sudah dikelu-
arkan MPR tahun 2001 dan menjadi
amandemen keempat UUD di tahun
2002. Untuk menjalankan amar UUD
tersebut, UU nomor 40/2004 tentang
SJSN telah ditanda-tangi Presiden
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
