Page 30 - MAJALAH 88

sannya pemerintah Indonesia, apa-
lagi kita tidak mempunyai bargaining
power dengan pemerintah Arab Saudi
jadi posisi Indonesia lemah dimata
Arab Saudi.
Persoalan Transportasi
Terkait transportasi dalam penye-
lenggaraan ibadah haji, lanjutnya,
DPR menyoroti persoalan transportasi
yang seringkali telat melakukan antar
jemput jamaah haji Indonesia. Yang
dikatakan Taradudi yaitu peng-
angkutan jamaah haji dari Arafah ke
Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina
harusnya jamaah haji kita di Musdali-
fah itu setelah tengah malam (jam 12
malam) diberangkatkan ke Mina, teta-
pi sampai jam 12 malam lewat masih
banyak jamaah haji kita yang belum
terangkut. “Ini bagaimana bisa terjadi, itu tetap oleh pemerintah, tambah- maka persoalan-persoalan yang sama
jamaah haji kita ‘kan bayar Dam,” kata nya. Kedua, lanjutnya, DPR mengu- akan selalu muncul dalam setiap pe-
Chairunnisa seraya menambahkan sulkan segera dibentuk Badan Khusus nyelenggaraan ibadah haji di masa-
memang agak repot karena sistem- Penyelenggaraan Ibadah Haji, kalau masa mendatang.
nya adalah sistem pemerintahan Arab perlu Kementerian Khusus Penyeleng- Dia menambahkan, pengelolaan
Saudi dan bargaining power pemerin- garaan Ibadah Haji dan Wakaf seperti ibadah haji ini bukan semata persoa-
tah Indonesia sangat lemah. kementerian yang ada di Arab Saudi, lan beribadah haji saja, tetapi lebih
Menurutnya, kalau namanya yaitu Kementerian Haji dan Wakaf. merupakan persoalan manajemen.
Taradudi mestinya pemerintah Arab “Komisi VIII DPR sudah sepakat untuk Bagaimana me-“manage” seluruh ke-
Saudi harus menyediakan kendaraan membentuk sebuah Badan,” katanya. giatan dari Tanah Air ke Saudi Arabia,
busnya lebih banyak sehingga para Dia menambahkan, penyeleng- dan kembali lagi ke Tanah Air berjalan
jamaah haji kita yang belum terang- garaan ibadah haji ini belum maksi- dengan baik sesuai dengan harapan
kut dapat terangkut, tidak ada lagi mal karena masih ada kekurangan- para jamaah haji.
yang terbengkalai. Jadi kelemahan kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam penyelenggaraan haji me-
pemerintahan Indonesia sesungguh- Saya tidak menyalahkan siapa-siapa mang diperlukan sistem manaje-
nya soal manajemen. Penyelenggara- tetapi memang masih ada kekura- men yang baik, penanganan yang
an ibadah haji ini bukan hanya semata ngan yang harus dievaluasi. “Jadi ada cermat, dan didukung Sumber Daya
persoalan beribadah haji saja tetapi beberapa hal yang perlu dievaluasi Manusia (SDM) yang handal dan
lebih daripada itu. Jadi manajemen dalam penyelenggaraan ibadah haji amanah, tutur Adang. Selain itu, lan-
penyelenggaraan ibadah haji harus dan perlu perbaikan kedepannya,” jutnya, dalam pelaksanaan haji harus
diperbaiki, tegasnya. imbuhnya. mengedepankan prinsip-prinsip yang
Pertama, jelasnya, adalah pemisa- Sementara Adang Ruchiatna Pura- mengedepankan para jamaah haji, se-
han regulator dengan operator. “Jadi diredja (F-PDI Perjuangan) ditempat hingga dalam melaksanakan ibadah
yang terjadi sekarang ini regulator terpisah mengatakan, Kementerian haji tidak terganggu.
pemerintah, operator pemerintah, Agama tidak boleh lagi berperan gan- “Sebaiknya Kementerian Agama
semua oleh pemerintah,” kata Chai- da sebagai regulator, eksekutor dan hanya fokus menempatkan diri se-
runnisa. Oleh karena itu, lanjutnya, sekaligus supervisor dalam pelayanan bagai regulator dan pengawas ibadah
DPR akan merevisi UU Nomor 13 ta- ibadah haji. “Tanggungjawab penye- haji saja. Begitu juga dengan UU No-
hun 2008 tentang Penyelenggaraan lenggaraan ibadah haji sangat berat mor 13 tahun 2008 tentang Penye-
Ibadah Haji. dan komplek sehingga tidak bisa lagi lenggaraan Ibadah Haji sebagai dasar
Menurutnya, mau tidak mau UU ditangani hanya Kementerian Agama,” dan payung hukumnya perlu dire-
Haji tersebut harus direvisi, karena tegasnya. visi untuk menunjang pelaksanaan
undang-undang ini sudah tidak rele- Menurutnya, tanpa adanya evalu- ibadah haji kedepannya lebih baik,”
van lagi dimana regulasi dan operasi asi secara total dan komprehensif, himbuhnya.(iw)

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 1