Page 31 - MAJALAH 88
P. 31
PENGAWASAN
Revisi UU Minerba
Kedepankan Kepentingan Nasional
Internet/ariefgeo.blogspot.com
Salahsatu Tambang Batubara
rangka melakukan evaluasi UU Miner- “Menurutnya, salah satu klausul
ba No.4 Tahun 2009 tentang Pertam- yang tidak implementasi adalah se-
bangan Mineral dan Batubara (Mi- jumlah pemegang kontrak pertam-
nerba). bangan menolak iiniiik mematuhi
Bahkan Partai Golkar secara amanat UU terkait retribusi daerah
eksplisit mengutarakan keinginannya dan mendesak agar poin kontrak yang
mengadakan perubahan terhadap ditandatangani bersama pemerintah
UU tersebut karena memang dinilai pusat dihormati,” katanya.
sudah tidak implementatif. UU No Tak cuma itu, dalam banyak aspek,
4 tahun 2009 tersebut memunculkan UU Minerba juga cenderung memuat
celah kelemahan pemerintah yang ketentuan yang bersifat sangat umum
cukup siginifikan sehingga perlu dire- dan tidak operasional. Untuk itu, dia
visi segera. mengingatkan pemerintah agar ber-
Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin “Ketidakjelasan dalam UU Minerba hati-hati dalam renegosiasi kontrak
aat ini, Komisi VII DPR tengah mencakup arah perencanaan, penge- pertambangan. “Payung hukum harus
menggodok revisi UU Miner- lolaan, kebijakan, dan strategi per- kuat, sehingga pemerintah tidak akan
Sba, bahkan belum lama ini juga tambangan nasional yang menjadi visi melakukan salah langkah, jangan sam-
Komisi VII mengadakan kunker Panja ke depan,”jelas Wakil Ketua Komisi III pai kemudian hari berbuah gugatan
Minerba ke berbagai daerah dalam DPR Azis Syamsudin. arbitrase internasional.”jelasnya.
| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
