Page 36 - MAJALAH 88

elaksanaan pemilihan umum
(pemilu) diusulkan agar dilak-
Psanakan serentak dalam dua Internet/matanews.com
tahap, yakni pemilu nasional dan lo-
kal. Pada tahap pemilu nasional dilak-
sanakan pemilihan presiden, anggota
DPR dan DPD. Sedangkan, tahap pe-
milu lokal mencakup pemilihan kepala
daerah (gubernur, bupati dan Waliko-
ta) serta anggota DPRD.
Usul pemilu serentak tersebut
dianggap cukup positif. Selain meng-
hemat biaya, pemilu serentak bisa
menciptakan efektivitas pemerintahan
dan menyehatkan demokrasi. Sebab,
koalisi yang terbentuk adalah koalisi
ideologis, bukan pragmatis. Dengan
demikian, terbangun koalisi yang so- Suasana Pemilu 2009
lid, baik pendukung pemerintah mau- maupun dana dari negara untuk pe-
pun oposisi. nyelenggaraan pemilu. Pemilu seren-
Gagasan pemilu serentak terse- tak juga digelar agar tidak terjadi pe-
but disampaikan sejumlah anggota milukada yang berlangsung tiap hari
Pansus RUU Pemilu Legislatif saat seperti terjadi sekarang. Dengan pe-
pembahasan Rancangan Undang Un- milu serentak berarti hanya ada dua
dang Pemilihan Umum Anggota DPR, tahapan pemilu dalam lima tahun. “Itu
DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) sangat efisien dan efektif. Selain itu
oleh Pansus RUU Pemilu Legislatif dan untuk menghindari kebosanan publik
pemerintah di Gedung DPR/MPR, Ja- yang terus meningkat sebagaimana
karta, Rabu (23/11). terjadi belakangan ini,” katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu
Gerindra Ahmad Muzani menilai pe- Legislatif dari Fraksi Partai Golkar, Tau-
milu serentak bisa menyederhanakan fiq Hidayat juga mengatakan gagasan
atau memperpendek proses de- tersebut sudah lama tercetus dalam
mokrasi yang terjadi sekarang. Dam- pembahasan UU Pemilu. Jika memang
paknya, bisa mengefisiensikan biaya akan dibahas, lanjutnya, maka harus
dan energi. Alasan lainnya dapat me- ditentukan kerangka waktu kapan pe- Anggota Pansus RUU Pemilu Legislatif, Nurul Arifin
nyederhanakan koalisi, dimana koalisi milu tersebut dilakukan serentak di pada proses pemilihan anggota le-
menjadi permanen sejak pemilu pre- dalam draft RUU Pemilu yang sedang gislatif, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi,
siden. Hal itu karena partai-partai ko- dibahas. “Tentu bukan 2014, yang pa- dan DPRD Kabupaten/Kota. Belum
alisi bisa mengusung calon presiden ling mungkin itu 2019,” cetusnya. lagi pemilu untuk memilih Presiden,
yang sama. Menurut dia, pilihan modifikasi Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan
Implikasinya kata Muzani bisa penggabungan pun perlu dikaji men- Walikota.
menciptakan konsistensi dari presiden dalam. Misalnya, penggabungan pe- “Menimbang persoalan tersebut,
dan partai di DPR dalam menawarkan milu pusat dan lokal yang dikatakan Fraksi Partai Golkar akan memper-
program ke rakyat. Maka sistem pre- bisa mengangkat isu-isu lokal. Na- juangkan modifikasi sistem pemilu
sidensil menjadi kuat. “Kami dukung mun, tetap mengandung konsekue- menjadi lebih sederhana dan meru-
penuh pemilu serentak itu,” tegasnya. nsi perubahan undang-undang. Meski pakan poin baru yang akan dima-
Sementara itu, anggota Pansus begitu, pihaknya mengakui bahwa sukkan kedalam Daftar Inventarisasi
RUU Pemilu Legislatif dari Fraksi Par- masalah utama Pemilu 2009 adalah Masalah (DIM) Fraksi guna dibahas
tai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pemilu yang rumit dan mahal. di Pansus. Poin krusial yang dapat di-
pemilu serentak diusulkan atas dasar Rumitnya sistem pemilu ini ber- upayakan terkait ide penyederhanaan
asas efektif dan efisien. Dengan pemilu akibat pada jenuhnya pemilih terha- itu adalah dengan melaksanakan pe-
serentak diharapkan bisa menghemat dap cara memilih. Terlebih lagi, saat milu secara serentak,” katanya.
biaya, baik dari biaya para kontestan datang ke TPS pemilih dihadapkan Dijelaskannya, modifikasi pemilu

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 7