Page 39 - MAJALAH 88
P. 39
LEGISLASI
“Kita ingin itu menjadi kewena-
ngan KPK. Selama ini diusulkan oleh
Kepolisian dan Kejaksaan. Nanti KPK
sendiri yang harus memilih penyidik
dan penuntut umum,” jelas Benny.
Kedua, berkaitan dengan fokus
agenda pemberantasan korupsi harus
dipertegas. Ada beberapa agenda yai-
tu koordinasi, supervisi, penindakan,
menyusun agenda reformasi birokra-
si. Ketiga soal penyadapan. Apakah
yang sekarang perlu dipertahankan
atau dirubah. Keempat, soal laporan
harta kekayaan pejabat negara. Seka-
rang sifatnya deklaratif tidak konsti-
tutif. Tidak ada sanksi kepada pejabat
negara yang tidak melaporkan harta
kekayaan.
Kelima, kewenangan melakukan
penyitaan dan penggeledahan. “Se- Anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Sundding
Selanjutnya yakni soal politik hu- yadapan mantan anggota DPR dari
kum pemberantasan korupsi kede- FP3 Al Amin Nur Nasution yang ter-
pan. “Perlu dicari jawaban tegas kita jerat kasus korupsi alih fungsi hutan
mengutamakan pencegahan atau di Bintan. Dalam persidangan majelis
penindakan. Harus dipertegas disitu. hakim memutar rekaman pembicara-
Sebelumnya belum jelas fokusnya. an pribadinya yang tidak terkait kasus.
KPK harus fokus. Kalau fokus ke pe- Dampaknya terdakwa dipermalukan
nindakan perlu lembaga baru. Tapi dan mempengaruhi kehidupan rumah
kalau fokus ke pencegahan, biar pe- tangganya.
nindakan dilakukan lembaga hukum Terkait ketiadaan Surat Penghen-
lain seperti kepolisian dan kejaksaan. tian Proses Penyidikan (SP3) di KPK,
Kalau dua-duanya dijalankan terlalu Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil
overloaded,” demikian Benny. menilai kondisi ini bertentangan de-
Masalah kesembilan, fokus penin- ngan Kitab Hukum Acara Pidana (KU-
dakan untuk kasus besar atau tidak. HAP). “Ini dilema memang, kalau kita
Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman “Sekarang-kan minimal satu miliar, meniadakan SP3 itu artinya kita mela-
muncul wacana angka ini perlu dit- wan KUHAP,” jelasnya. Baginya diber-
lama ini kewenangan itu terlalu luas. ingkatkan,” tambahnya. Poin revisi lakukannya SP3 dapat mengakomodir
Apakah harus izin pengadilan atau terakhir adalah penekanan terhadap tugas penyidik untuk tidak memak-
tidak,” lanjut politisi dari Partai De- fokus kerja KPK menyelamatkan uang sakan penanganan perkara dugaan
mokrat ini. Masalah keenam yang negara atau mau menghukum orang. korupsi. “Apalagi kasus-kasus korupsi
perlu ditinjau ulang adalah kewenan- “Selama ini masih kepada niatan un- belakangan ini lebih disebabkan per-
gan untuk menerbitkan SP3. “Diper- tuk menghukum dan mengkrimina- saingan politik, bukan murni pelang-
tahankan atau tidak.” Poin berikutnya lisasi orang daripada menyelamatkan garan hukum,” imbuhnya.
adalah yang berkaitan dengan prin- uang negara,” kata wakil rakyat dari Politisi PKS ini memperkirakan
sip kolektif kolegial. Apakah prinsip dapil NTT ini. pembahasan revisi UU KPK baru akan
ini diberlakukan sejak dilakukannya Syarifudin Sudding memberikan berlangsung sekitar bulan Maret 2012
pengangkatan, seleksi, pemilihan dan catatan tambahan soal kewenangan mendatang. “Ini masih harus dihar-
penetapan pimpinan KPK atau tidak. penyadapan yang saat ini dimiliki monisasi di Baleg. Lalu dibawa ke
Pengisian jabatan PAW harus diber- KPK. “Masalah penyadapan misalnya Bamus (Badan Musyawarah) untuk
lakukan kolektif kolegial. Dengan ada supaya diatur lebih konkrit lagi agar dijadwalkan diparipurna selanjutnya
permasalahan PAW pimpinan KPK, tidak terjadi pelanggaran hak asasi,” disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
prinsip kolektif kolegial menjadi ter- jelasnya. Ia memberikan contoh ke- Setelah itu baru bisa dimulai pemba-
ganggu. tika KPK membocorkan hasil pen- hasannya,” jelas Nasir. (iky)
40 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
