Page 38 - MAJALAH 88

Revisi UU KPK Semata-mata untuk

Perbaikan Penegakan Hukum

Internet/pdk.or.id

etelah menyelesaikan agenda uji untuk perbaikan penegakan hukum sangat telak. Kami menilai, poin-poin
kepatutan dan kelayakan calon saja,” kata Syarifudin Sudding ang- tersebut adalah upaya menyerang
Spimpinan KPK, salah satu agen- gota Komisi III dari FPHanura kepada jantung KPK,” ujarnya. Ia memaparkan
da penting Komisi III DPR RI yang juga Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Ja- sampai saat ini KPK sudah memproses
menjadi fokus perhatian publik adalah karta beberapa waktu lalu. Proses re- 42 orang wakil rakyat di Senayan yang
revisi UU nomor 30 tahun 2002 ten- visi menurutnya sampai saat ini masih tersangkut delapan kasus korupsi. Jika
tang Komisi Pemberantasan Korupsi mematangkan draf yang disiapkan kedelapan kasus ini diproses hingga
(KPK). Sebagian pengamat menilai oleh jajaran staf ahli di bagian hukum tuntas, ICW memperkirakan ada lebih
ada agenda terselubung dibalik upaya Setjen DPR. dari 100 anggota DPR terjerat.
parlemen melakukan peninjauan kem- Tudingan adanya agenda terse- Ketua Komisi III Benny K. Harman
bali undang-undang yang mengatur lubung parlemen dibalik agenda re- membantah pandangan miring terkait
institusi garda paling depan dalam visi yang tengah disiapkan DPR di- revisi undang-undang 30/2002 ten-
memenangkan perang melawan keja- sampaikan Koordinator Monitoring tang KPK. “Revisi UU KPK tidak dalam
hatan korupsi di negeri ini. ICW, Febry Diansyah. Ia menyebut asas untuk melemahkan kewena-
“Saya kira komitmen kita bagaima- sudah memperoleh catatan terkait ngan KPK. Revisi Undang-undang KPK
na melakukan perubahan untuk draf revisi yang sedang disiapkan merupakan bagian dari agenda politik
membawa perbaikan dalam konteks DPR. “Memang disebutkan beberapa hukum kita” tegasnya. Ia lebih jauh
penegakan hukum artinya kalau se- poin menarik dan seolah-olah ingin menyampaikan sepuluh poin penting
mangatnya dalam upaya pemberan- memperkuat KPK, seperti kemungki- revisi yang menurutnya dapat dikritisi
tasan korupsi saya kira tidak ada yang nan KPK jadi penyidik tunggal korupsi publik. Pertama,
akan melakukan penolakan, tanpa ada dan perekrutan penyidik sendiri. Na- berkaitan dengan kewenangan
kepentingan yang melatarbelakangi mun, berapa isu revisi lain kita pan- KPK untuk melakukan rekruitmen ter-
dibalik revisi itu. Jadi ini semata-mata dang bisa melemahkan KPK dengan hadap penyidik dan penuntut.

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 9