Page 37 - MAJALAH 88

LEGISLASI

yang dimaksud ada dua. Pertama, pan pemilu serta sinkronisasi masa ja- banyaknya isu strategis dan isu-isu
adalah dengan membedakan pelaksa- batan kepala daerah sebelum Pilkada sensitif seperti penetapan PT, daerah
naan pemilu lokal dan nasional (man- dilakukan serta keharusan adanya lan- pemilihan dan cara perhitungan kursi.
dat terpisah). Pemilu nasional, dilaku- dasan hukum sampai RUU Pemilu ini “Tiga isu ini adalah isu sensitif
kan untuk memilih Presiden, DPR, dan termodifikasi,” ujar Taufiq Hidayat. yang akan menimbulkan tarik-me-
DPD. Sedangkan pemilu lokal akan Di samping itu pihaknya juga narik kepentingan antara partai poli-
memilih Gubernur, DPRD provinsi, Bu- menyesalkan wacana tentang RUU tik. Karena itu, Pansus Pemilu akan
pati/Walikota, serta DPRD Kabupaten/ Pemilu Legislatif di media massa yang menyelesaikan dulu isu-isu yang bisa
Kota. Kedua, adalah pelaksanaan pe- hanya mengerucut pada kenaikan segera disepakati oleh fraksi-fraksi.
milu nasional dengan memilih ekse- parliamentary threshold (PT). Padahal, Strategi yang ditempuh menyele-
kutif; Presiden, Gubernur, Bupati/Wa- penyempurnaan sistem Pemilu yang saikan dulu soal-soal yang saya kira
likota, serta yang kedua adalah pemilu menjadi grand tema dari RUU Pemilu bisa segera dapatkan kesepakatan,”
dengan memilih DPR, DPD, dan DPRD sejatinya tidak melulu berbicara ten- katanya, di Gedung DPR/MPR, Jakarta,
Kabupaten/Kota dalam satu kerangka tang PT. “Terlebih perdebatan ten- Kamis (24/11).
waktu. tang PT menjadi bias ketika muncul Selain itu, lanjutnya, Pansus Pemi-
“Modifikasi dua sistem ini akan kecurigaan dari beberapa kalangan lu akan melakukan pembahasan yang
mendorong terciptanya koalisi yang yang menyebut kenaikan PT sebagai intensif atas RUU Pemilu Legislatif ini.
lebih rapi, stabil dan permanen dari rencana buruk partai-partai besar un- “Kita usulkan kita rapatkan intern ten-
pusat hingga daerah. Gilirannya, pe- tuk menggusur partai lain yang ada tang penggunaan waktu di seluruh
nataan politik akan lebih efisien dan di DPR,” kata Taufiq Hidayat dalam waktu yang ada di DPR. Jadi misal-
efektif,” ujarnya. keterangan persnya di Jakarta, Rabu nya hari Senin, Selasa waktu komisi
Sisi positif lainnya adalah men- (23/11). tapi kita minta bisa digunakan pansus
dorong koalisi berbasis kesamaan Sementara itu, Ketua Pansus RUU untuk bahas. Kalau perlu sampai hari
ideologis. Sedangkan dalam hal pem- Pemilu Legislatif, Arif Wibowo me- Minggu dan termasuk jadwal reses di-
barengan pilkada, tujuannya adalah ngatakan, seluruh fraksi di Pansus RUU kurangi kunjungan kerja untuk rapat.
mengurangi ketegangan politik di Pemilu dan Pemerintah telah sepakat Kita menggunakan waktu sebanyak
tingkat lokal. Hanya saja Fraksi Partai bahwa pembahasan RUU Pemilu se- mungkin dan seintensif mungkin. Dan
Golkar memperkirakan, penyederha- bagai Perubahan atas UU Pemilu No- itu sudah kita sampaikan ke pimpinan
naan sistem Pemilu bisa dilaksanakan mor 10 Tahun 2008 akan diselesaikan DPR,” katanya.
pada Pemilu 2019. pada akhir Maret 2012. Terkait hal itu, Arif melanjutkan,
“Pilihan tahun tersebut memper- Meski demikian, Ketua Poksi PDIP iklan kampanye partai politik juga
timbangkan perlunya persiapan yang di Komisi II dan Baleg DPR ini mengaku akan diatur secara spesifik dalam RUU
matang, mengingat pelaksanaan pe- tidak terlalu yakin bahwa pembahasan Pemilu Legislatif. Harapannya, tidak
milu tahun 2014 sudah semakin dekat. RUU ini bisa diselesaikan dan disahkan ada lagi media yang memiliki modal
Persiapan tersebut menyangkut taha- pada akhir Maret 2012, mengingat besar dapat mengiklankan partainya
di media cetak maupun elektronik se-
cara besar-besaran. “Mau partai yang
kaya maupun miskin, perlakuan sama,”
katanya.
Arif menjelaskan, iklan parpol di
media cetak akan diatur besar iklan,
halaman, dan lainnya. Adapun di me-
dia elektronik, akan diatur durasi, jum-
lah tayang dalam sehari, jam tayang,
dan lainnya. “Di undang-undang se-
belumnya belum diatur,” katanya.
Karena itu, pihaknya akan me-
minta pandangan para pimpinan me-
dia cetak dan elektronik mengenai
iklan partai politik. Pandangan me-
dia penting agar aturan yang dibuat
nantinya tidak merugikan media dari
segi finansial. Selain itu, kata Arif, akan
ditetapkan waktu masa kampanye.(nt)

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |