Page 32 - MAJALAH 88

Azis menambahkan, renegosiasi
diharapkan bisa menjadi titik balik
pengelolaan sektor pertambangan Internet/batumineral.co.cc
nasional yang lebih pro rakyat. Sesuai
amanat konstitusi, kata dia, bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, kat-
anya. “Untuk itu. Partai Golkar akan
mengkaji kembali pasal demi pasal
dalam Undang-Undang Minerba un-
tuk penyempurnaan. Golkar berharap kaitannya dengan tata guna hutan itu malaysia karena memang tidak ada
implementasi Undang-Undang Mi- yang memang sangat berat mengu- kepastian usaha.
nerba benar-benar mampu mewujud- rusnya dan mahal,”jelasnya. UU Minerba harus segera dire-
kan pengelolaan sektor penambangan Kedepan diharapkan BUMN atau- vitalisasi dengan memprioritaskan
mineral dan batubara yang berkeadi- pun Pemda harus memiliki semacam pengusaha lokal dibandingkan pe-
lan sosial, sehingga bisa menciptakan smelter, yaitu pengolahan tambang ngusaha asing. Selain itu, pemerin-
iklim investasi yang ramah dan fair,” dari bahan baku menjadi setengah tah harus mengedepankan prinsip
tandasnya. jadi. “pada tahun 2014 itu tidak boleh manajemen usaha yang lajim dilaku-
Sementara Anggota Komisi VII lagi pemda tidak siap untuk mengo- kan di dunia bisnis. jadi kalau kasus
DPR Nur Yasin (F-KB) mengatakan, lahnya kalau tidak logikanya tambang Freeport bayar royalti satu persen itu
terkait minerba kalau kita urut satu- akan distop jika tidak sanggup bikin tidak jelas aturannya.
persatu harus difinalisasi perubahan- smelter,”tegas wakil rakyat dari Dapil “ kalau tidak tertib susah kita, kalau
nya mulai dari kewenangan Pemda di Jatim IV. masalah berkaitan dengan produksi
level Bupati, Provinsi dan Pusat terse- Terkait Kontrak karya, jelasnya, batubara itu sebaiknya di morato-
but. “kewenangan level pemerintahan hal tersebut merupakan bagian yang rium saja, yang diperuntukkan untuk
tersebut menyebabkan tumpang tin- harus dilakukan pemerintah untuk ekspor yang tidak jelas itu sebaiknya
dihnya area minerba karena masing mengevaluasi kontrak pertambangan dihentikan,”jelasnya.
bupati bisa mengeluarkan konsensi yang tidak menguntungkan bagi In- Selain itu, kewenangan Pemda
baru. dan tumpang tindah satu de- donesia. khusus wilayah yang konflik harus ditinjau, hak untuk memberi-
ngan yang lain. disitu juga mengaki- antara pemilik tanah dengan konsensi kan pertambangan itu harus diambil
batkan pemerintah secara langsung harus segera ditemukan solusi kom- lagi kepusat, sementara daerah tidak
dirugikan dari sisi pajak,”tandasnya. promi artinya hak rakyat tidak boleh bisa dengan menggunakan sistem
Menurutnya, pemerintah tidak pu- dirampas kalau memang akan dieks- sekarang ini. “Saya tidak melihat
nya data yang jelas siapa yang harus ploitasi harus seijin pemilik. dengan diserahkan kedaerah dapat
membayar royalti pajak. Hal lainnya Contohnya, seperti kasus pertam- lebih sejahtera, bahkan PAD mening-
yang harus diperhatikan wilayah kerja bangan di NTT dan Maluku. apapun kat itu sebanding dengan kerusakan
pertambanganyang belum final. “Ha- jenis pembangunanya tidak boleh lingkungannya. jika tambang tidak
rus ada yang difinalkan yang disebut merugikan masyarakat jika merugi- jelas peruntukkannya itu distop saja
clear and clean ini yang sudah diteliti kan seharusnya diberhentikan dahulu itu juga tidak rugi berada di bumi
oleh Dirjen Minerba Kementerian masyarakat dipindah atau dijamin ti- Indonesia,”katanya.
SDM bahwa ijinnya jelas daerahnya dak terkena efek negatif dari limbah Dia mencontohkan, Amerika Seri-
jelas dan tidak bentrok satu sama tersebut. kat itu membeli minyak BBM bukan
lain,”katanya. Menurutnya, Revisi UU Minerba karena kurang minyak mereka ba-
Akibat tidak adanya kejelasan menyangkut banyak kepentingan nyak persediaan minyaknya di Texas,
tersebut menyebabkan pebisnis kecil apapun yang menyangkut banyak ke- New meksiko, namun cadangannya
dan menengah kebingungan untuk pentingan selalu tidak mudah apalagi itu buat masa depan mereka. “Indo-
melakukan eksplorasi dan eksploitasi. pemerintah kita tidak tegas. “Peme- nesia tidak pernah berpikir kearah de-
Karena memang masih kurang jelas rintah tidak tegas mengeluarkan pan. saya tidak yakin pemerintah SBY
berkaitan dengan wilayah kerja per- aturan turunannya dari Minerba,siapa bisa berhasil membenahi itu semua.
tambangan. “Jadi banyak persoalan konsensinya. artinya kepastian buat saran saya UU harus dirubah secara
tambang ini berkaitan dengan wilayah usahanya tidak ada. jadi wajar saja signifikan,”jelasnya. (si)
konsesi dan ijin-ijin khususnya serta pengusaha mengalihkan usahanya di ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |