Page 27 - MAJALAH 88

SUMBANG SARAN

lalui kerja keras wakil rakyat di DPR.
Tetapi, masih ada kelompok-ke-
lompok yang tidak menginginkan
transformasi BPJS dan mengancam
akan menarik dana JHT di PT Jam-
sostek. Secara legal, ancaman terse-
but tidak mungkin bisa dilakukan.
Penolakan oleh sebagian serikat pe-
kerja sangat mencurigakan ada yang
‘menunggangi”. Sebab RUU BPJS ber-
tujuan memperbaiki nasib mereka,
memperbaiki jaminan untuk mereka,
dan memberi porsi lebih besar pe-
ngawasan atas dana merea di BPJS.
Kok, diberi perbaikan malah menolak.
Sebagian lagi mengancam akan me-
nguji materi UU BPJS untuk dibatal-
kan oleh Mahkamah Konstitusi. Anca-
man oleh sebagian kecil pimpinan dan
anggota serikat pekerja kemungkinan
besar adalah “pesanan” dari pihak-pi-
hak yang tidak suka transformasi dan
lembaga internasional untuk mem- plus akan “dibagikan” kepada peserta reformasi demi perbaikan nasib rak-
bangun negeri ini. (pemegang saham sesungguhnya) yat. Dalam demokrasi memang hal ini
dalam bentuk manfaat jaminan so- sah-sah saja, tetapi mereka harus sa-
Inti Perubahan dan sial yang lebih baik. Kedua BPJS (BPJS dar bahwa upaya-upaya mereka han-
Pengaturan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) ya menunda perbaikan kesejahteraan
Awalnya Pemerintah ‘ngoto’ agar merupakan badan semi Pemerintah/ rakyat yang oleh Pemerintahan SBY
UU BPJS hanya berisi penetapan, yang Semi Swasta akan dipimpin Direksi telah ditelantarkan selama tujuh
intinya tetap menjadi bangsa aneh, dan Dewan Pengawas yang dipilih se- tahun.
BPJS adalah BUMN. Tekanan publik, cara terbuka melalui uji kelayakan dan Semoga kita menjadi rakyat yang
khususnya gerakan di luar Parlemen kepatutan. Sebagai mana KPK dan konsisten membangun bangsa dan
yang dikoordinir KAJS memang me- berbagai Komisi lain, pemilihan pim- tidak terjebak pada kepentingan
ngubah sikap Pemerintah. Alhamdulil- pinan BPJS dilakukan secara terbuka. jangka pendek kelompok. Kini UU
lah perjuangan rakyat dan wakil-wakil Untuk mendukung manajemen SJSN dan RUU BPJS sebagai perwuju-
rakyat menghasilkan kesepakatan RUU yang bersih dan keterbukaan yang dan amanat UUD pasal 34 ayat 2 su-
BPJS yang disetujui Pleno DPR untuk baik, maka disiapkan 7 (tujuh) orang dah lengkap. Uji materi UU SJSN oleh
ditanda-tangani Presiden. Dalam RUU Dewan Pengawas (Dewas) untuk Mahkamah Konstitusi sudah dilaku-
BPJS yang siap ditanda-tangani, rakyat tiap BPJS. Dewas terdiri dari unsur kan dua kali dan Mahkamah Konstitu-
akan menikmati manajemen program Pemerintah dua orang, wakil pekerja si menolak perubahan substansial UU
jaminan sosial yang transparan, dike- dua orang, wakil pemberi kerja dua SJSN. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
lola oleh profesional dan diawasi oleh orang dan unsur ahli satu orang. juga telah “menghukum” Pemerintah
wakil rakyat. Kedua lembaga, badan Sepuluh orang calon anggota Dewas untuk menjalankan UU SJSN dan UU
hukum publik, yang bukan lagi BUMN dari unsur non Pemerintah yang lolos BPJS. Maka, seharusnya tidak ada lagi
tetapi juga bukan birokrasi Pemerinah seleksi panitia secara terbuka, akan kontroversi atau penolakan. Seharus-
bertanggung jawab langsung kepada diseleksi lagi oleh DPR. Dengan nya kita jadi bangsa yang taat hukum.
Presiden. Bentuk badan hukum pu- proses yang terbuka, maka kans BPJS Taat hukum merupakan keharusan
blik, bukan perusahaan memastikan dikelola baik menjadi sangat be- dalam sebuah negara demokrasi. Na-
bahwa kedua BPJS adalah lembaga sar. Hal ini berbeda dengan dewan mun pengawasan, BPJS watch, harus
nirlaba seperti Bank Indonesia. Namun komisaris BUMN yang hanya dipilih tetap diperkuat, agar apa yang telah
demikian, surplus harus dicari sebe- oleh Pemerintah dan terkesan ha- diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS
sar-besarnya. Hanya saja, hasil surplus nya bagi-bagi rejeki kepada pejabat dijalankan dengan konsisten. Jika ti-
tidak dibagi kepada pemegang sa- Pemerintah dan orang-orang dekat- dak, kita akan menjadi bangsa yang
ham seperti dalam perusahaan. Sur- nya. Inilah kemenangan rakyat me- terus tertinggal di dunia. Semoga!

9
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 9
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 88