Page 26 - MAJALAH 88

Megawati pada tanggal 19 Oktober kerja formal yang dilindungi oleh PT Indonesia termasuk negara mene-
2004. Akan tetapi Pemerintah SBY Jamsostek hanya sekitar 30% dari se- ngah atas. Rata-rata kontribusi dana
enggan menjalankan UU tersebut luruh pekerja formal atau hanya seki- jaminan sosial di negara-negara kelas
sampai saat ini. tar 9% dari seluruh pekerja yang ada menengah atas sudah mencapai 5,6%
Sesungguhnya Indonesia telah di Indonesia. Perlindungan (jaminan) PDB. Jumlah dana pekerja untuk jami-
menyelenggarakan program jami- kesehatan oleh PT Jamsostek men- nan hari tua di Jamsostek kini hanya
nan sosial lebih dari 40 tahun yang cakup kurang dari 7% pekerja formal Rp 110 Triliun, jika digabungkan de-
kini dikelola oleh 4 BUMN PT Persero atau kurang dari 2% pekerja Indone- ngan dana jaminan hari tua pegawai
yang oleh UU SJSN dan diperkuat sia. Rendahnya kinerja program Jam- negeri bisa mencapai Rp 200 Triliun
oleh Keputusan Mahkamah Konsti- sostek yang diatur dengan UU Nomor untuk 237 juta penduduk. Tampaknya
tusi tanggal 31 Agustus 2005 harus
diubah menjadi BPJS, yang bukan lagi
berbadan hukum BUMN. Akan teta-
pi, sampai batas waktu 19 Oktober
2009 Pemerintah tidak menyelesaikan
tugasnya mentransformasi keem-
pat BUMN menjadi BPJS. Maka, DPR
mengambil hak inisiatif menyusun
RUU BPJS. Mengapa harus ada trans-
formasi?
Pengelolaan program jaminan
sosial oleh keempat BUMN yang di-
lakukan Indonesia sejak hampir 20
tahun lalu itu salah konsep yang me-
nyebabkan tidak optimalnya jaminan
sosial. Di seluruh dunia, penyeleng-
garaan jaminan sosial tidak dikelola
oleh perusahaan (for profit) yang
mencari dana untuk pemegang sa-
ham, meskipun pemegang sahamnya
Pemerintah. Inilah ‘keajaiban dunia”
ciptaan manusia Indonesia di jaman 3/1992 tidak lepas dari bentuk badan banyak. Namun, jumlah dana jaminan
Orde Baru. Pemerintah mengambil hukum yang salah konsep tersebut. sosial di Malaysia, yang penduduknya
keuntungan dari pungutan wajib pe- Jika ditinjau dari belanja jaminan hanya 30 juta jiwa, sudah hampir
kerja, untuk proteksi masa depannya, sosial atau dana yang terhimpun dari mencapai Rp 1.500 Triliun.
sehingga proteksi pekerja (rakyat) program jaminan sosial, Indonesia Ketertinggalan Indonesia tidak
menjadi lemah. Di banyak negara, berada pada urutan terbelakang. Ti- disadari oleh banyak pihak. Bahkan
bahkan biaya manajemen jaminan dak berbeda dengan urutan tingkat banyak pejabat tinggi Pemerintah ti-
sosial dibiayai Pemerintah, tidak di- tata kelola pemerintahan yang bersih. dak memahami dan tidak menyadari
ambil dari iuran pekerja dan atau hasil Gambaran negara terkorup Indone- ketertinggalan itu. Banyak diantara
pengembangan dana amanat pekerja. sia juga tergambar dari penyeleng- mereka salah persepsi dengan menilai
Konsep dasar jaminan sosial adalah garaan program jaminan sosial yang bahwa program jaminan sosial mem-
iuran wajib. Iuran wajib yang berupa juga tergolong “korup” dalam artian bebani fiskal negara. Aneh! Wong
pungutan paksa dari prosentasi ter- penyelenggaraannya tidak sesuai negara dibentuk untuk melindungi
tentu gaji sama dengan pajak peng- dengan prinsip-prinsip universal yang rakyat, kok pendanaan untuk melin-
hasilan perorangan. Karenanya iuran diterapkan di berbagai negara lain. dungi rakyat dikatakan “membeba-
wajib dan pajak tidak pantas dikelola Sampai dengan tahun 2011, belanja ni”? Sesungguhnya program jaminan
oleh sebuah perusahaan. Akibat dari jaminan sosial Indonesia tidak sam- sosial adalah seember berlian yang
salah konsep yang diterapkan Indo- pai 1% Produk Domestik Bruto (PDB), dananya dapat digunakan untuk pen-
nesia, kinerja penyelenggaraan tidak sementara rata-rata negara miskin ciptaan lapangan kerja baru, investasi
baik dan tidak optimal. Kepercayaan dunia kontribusi jaminan sosial sudah prasarana, sekaligus memupuk dana
publik atas kinerja PT ASABRI, PT mencapai 1,1%. Jika dibandingkan kesejahteraan rakyat. Jika kita memi-
Askes, PT Jamsostek, dan PT Taspen dengan tingkat pendapatan Indonesia liki program jaminan sosial yang kuat,
rendah. Sampai tahun ini, jumlah pe- yang kini sudah mencapai USD 3.400, kita tidak perlu meminjam uang dari

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 7