Page 22 - MAJALAH 88

pemindahan sama sekali, karena kan-
tor PT Askes otomomatis menjadi
kantor BPJS Kesehatan (Catatan: bu-
kan BPJS I). Begitu pun semua SDM PT
Askes menjadi SDM BPJS Kesehatan
tanpa harus ada perampingan. Begitu
pun pengalihan data-data kepeser-
taan dari JPK PT Jamsostek, Yankes
TNI/POLRI dan Jamkesmas ting-
gal mengalihkan data base-nya saja.
Sangat ironi jika di jaman ultra IT ini,
badan-badan itu tidak memiliki data
base yang akurat yang mudah untuk
dipindahkan. Sedangkan untuk Audit,
atau bahkan untuk Audit forensik jika
dianggap perlu, bisa dilakukan dalam Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta
waktu 6 (enam) bulan saja. orang tidak mampu tidak mati sebe- Jaminan Kesehatan ini pun akan
lum mendapatkan pelayanan kese- dapat dinikmati oleh para prajurit
Bagaimana juga menurut Bapak hatan dari negara. Karena, para fakir TNI/Anggota POLRI. Selama ini, ke-
pembentukan badan hukum BPJS miskin dan orang tidak mampu telah tika prajurit TNI/Anggota POLRI atau
II yang mengelola jaminan ke- membayar iuran yang dibayar dengan keluarganya menderita sakit harus
celakaan kerja, kematian, hari tua, uang negara (APBN) dalam bentuk berobat hanya di RS-RS TNI/POLRI.
dan pensiun atau transformasi PT PBI (Penerimaan Bantuan Iuran), se- Padahal RS-RS tersebut sangat terba-
Jamsostek terjadi pada 1 Januari hingga mereka berhak mendapatkan tas jumlah di seantero negeri ini. Ja-
2014 dan dioperasionalkan paling pelayanan kesehatan dengan prinsip ngankan bagi mereka yang bertugas
lama pada Juli 2015. EKUITAS (mendapatkan pelayan me- di perbatasan laut, perbatasan hutan,
Dibanding dengan BPJS Keseha- dis yang sama tanpa pembedaan je- atau di perbatasan negara, bagi me-
tan, persiapan pengoperasian BPJS nis penyakit atau besaran iuran) dan reka yang bertugas di kota-kota saja
Ketenagakerjaan (Catatan: bukan BPJS prinsip PORTABILITAS (dimana pun sangat sulit untuk berobat. Apabila
II) lebih mudah. Karena, yang ditrans- mereka sakit di dalam wilayah Re- mereka berobat di RS umum apalagi
formasi untuk pertama kali hanya PT publik Indonesia) harus mendapatkan RS swasta, mereka harus membayar
Jamsostek. Sehingga tidak akan ada pelayanan kesehatan penuh (univeral sendiri tanpa mendapatkan penggan-
hambatan yang berarti untuk men- covered). tian dari negara.
transformasi kelembagaan, asset, pro-
gram, kepesertaan dan SDM dari PT
Jamsostek ke dalam BPJS. Karena itu,
mestinya BPJS Ketenagakerjaan dapat
beroperasi mulai 1 Januari 2013. Se-
dangkan program Jaminan Pensiun
yang merupakan program baru BPJS
Ketenagakerjaan tentunya dijalankan
tidak dengan seketika untuk semua
pekerja/buruh formal maupun infor-
mal. Kami tidak mengerti, mengapa
Pemerintah begitu ngotot untuk
mengoperasikan BPJS Ketenagaker-
jaan pada 1 Juli 2015.

Menurut Bapak, apakah UU ini
telah mengakomodir jaminan sosial
bagi masyarakat kecil.
Setidaknya, ketika BPJS Kesehatan
telah beroperasi, maka secara pasti
akan jauh berkurang fakir miskin dan

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 88
ARLEMENT
P