Page 23 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMA

“ Justru, kalau ke-4 BUMN ini tidak ditransformasi
ke dalam BPJS, akan sulit untuk mengontrol tentang
kehati-hatian pengelolaan Dana Jaminan Sosial ini,
karena di dalam ke-4 BUMN tersebut Dana Jaminan Sosial
BUKAN dana amanat dan bukan dana titipan peserta.
Di dalam ke-4 BUMN itu, kekuasaan yang paling besar
berada pada Meneg BUMN (Pemerintah) bukan pemilik
dana jaminan sosial.“

Presidium Komite Aksi Jaminan Sosia
Indra Munaswar

Begitu pula bagi kaum pekerja/ memperjuangkan nasib rakyat. menjadi anggota DPR, adalah pega-
buruh – terutama yang berpenghasi- Bagaimana menurut bapak? wai negeri, jadi bisa hilang ingatan-
lan sebatas UMP/UMK; dengan diun- Dalam pandangan kami, setidak- nya akan statusnya sebagai anggota
dangkannya UU BPJS, maka mereka nya ada kejujuran dari DPR sebagai DPR...(mungkin begitu.......). Ada juga
berhak mendapatkan Jaminan Pensi- institusi yang mengakui telah ikut la- fraksi yang punya ketakutan tinggi
un. Selama ini Jaminan Pensiun hanya lai tidak mengawasi pelaksanaan UU partainya akan kehilangan kadernya
dinikmati oleh Pegawa Negeri saja SJSN, yang berakibat UU BPJS hingga sebagai menteri, sehingga anggota
(PNS, Prajurit TNI/Anggota POLRI). lewat limit waktu yang diamanatkan Pansus dari fraksi tersebut lebih
Dengan UU BPJS ini, pemberi kerja/ UU SJSN pada 19 Oktober 2009, UU banyak berperan sebagai “penga-
pengusaha wajib mengikutsertakan BPJS belum juga terbentuk. Sebagai nut aliran kebatinan” – banyak diam
pekerja/buruhnya ke dalam program penebus dosa, DPR RI berinisiatif ketimbang berpendapat.
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagaker- merancang RUU BPJS. Sedangkan
jaan, yang iurannya ditanggung ber- Pemerintah, bukan saja tidak mem- Dalam pandangan akhir peme-
sama oleh pemberi kerja/pengusaha persiapkan rancangan RUU BPJS, tapi rintah, Agus mengatakan, penge-
dan pekerja/buruh. juga sangat berusaha untuk meng- lolaan dana sosial pada kedua BPJS
gagalkan RUU BPJS ini menjadi UU. tetap perlu memperhatikan prinsip
Apa yang dikritisi dari UU terse- Pansus RUU BPJS DPR RI telah kehati-hatian. Pemerintah mengu-
but. bekerja dengan keras untuk meng- sulkan dibuat katup pengamanan
Kritik yang paling utama adalah goalkan UU BPJS ini. Sebagian be- jika terjadi krisis keuangan atau-
sebagaimana telah terurai dalam ja- sar dari anggota Pansus telah berani pun kondisi tertentu yang membe-
waban No. 2 dan No. 3 di atas. melepaskan atribut-atribut fraksinya ratkan perekonomian. Bagaimana
untuk berjibaku bersama dalam se- pandangan Bapak terhadap usulan
Dengan disahkannya UU terse- tiap pembahasan RUU BPJS ini. Hanya Pemerintah tersebut.
but, untuk pertama kalinya menjadi segelintir anggota Pansus saja yang Tanpa adanya omongan Agus
sejarah DPR memiliki badan jami- mungkin dia lupa kalau dia itu ang- Martowardoyo itu pun, memang su-
nan sosial dan tentunya ini bukan gota DPR RI, sehingga dalam se- dah seharusnya Dana Jaminan Sosial
pekerjaan mudah untuk menggoal- tiap pembahasan lebih menempat- yang merupakan Dana Amanat Peser-
kan RUU tersebut. Bisa dikatakan kan diri sebagai unsur Pemerintah ta yang dititipkan pada BPJS dikelola
ini sebuah prestasi DPR untuk (di DPR). Mungkin, karena sebelum dengan prinsip kehati-hatian seba-

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 88