Page 23 - MAJALAH 88
P. 23

LAPORAN  UTAMA












                                                 “ Justru, kalau ke-4 BUMN ini tidak ditransformasi
                                                 ke dalam BPJS, akan sulit untuk mengontrol tentang
                                                 kehati-hatian pengelolaan Dana Jaminan Sosial ini,
                                                 karena di dalam ke-4 BUMN tersebut Dana Jaminan Sosial
                                                 BUKAN dana amanat dan bukan dana titipan peserta.
                                                 Di dalam ke-4 BUMN itu, kekuasaan yang paling besar
                                                 berada pada Meneg BUMN (Pemerintah) bukan pemilik
                                                 dana jaminan sosial.“




                                                                              Presidium Komite Aksi Jaminan Sosia
                                                                                                                Indra Munaswar








               Begitu  pula  bagi  kaum  pekerja/  memperjuangkan   nasib   rakyat.   menjadi  anggota  DPR,  adalah  pega-
            buruh – terutama yang berpenghasi-  Bagaimana menurut bapak?         wai  negeri,  jadi  bisa  hilang  ingatan-
            lan sebatas UMP/UMK; dengan diun-     Dalam pandangan kami, setidak-  nya  akan  statusnya  sebagai  anggota
            dangkannya  UU  BPJS,  maka  mereka   nya  ada  kejujuran  dari  DPR  sebagai   DPR...(mungkin  begitu.......).  Ada  juga
            berhak mendapatkan Jaminan Pensi-  institusi yang mengakui telah ikut la-  fraksi  yang  punya  ketakutan  tinggi
            un. Selama ini Jaminan Pensiun hanya   lai tidak mengawasi pelaksanaan UU   partainya  akan  kehilangan  kadernya
            dinikmati  oleh  Pegawa  Negeri  saja   SJSN, yang berakibat UU BPJS hingga   sebagai  menteri,  sehingga  anggota
            (PNS,  Prajurit  TNI/Anggota  POLRI).   lewat  limit  waktu  yang  diamanatkan   Pansus  dari   fraksi  tersebut  lebih
            Dengan  UU  BPJS  ini,  pemberi  kerja/  UU SJSN pada 19 Oktober 2009, UU   banyak  berperan  sebagai  “penga-
            pengusaha  wajib  mengikutsertakan   BPJS  belum  juga  terbentuk.  Sebagai   nut  aliran  kebatinan”  –  banyak  diam
            pekerja/buruhnya ke dalam program   penebus  dosa,  DPR  RI  berinisiatif   ketimbang berpendapat.
            Jaminan  Pensiun  BPJS  Ketenagaker-  merancang  RUU  BPJS.  Sedangkan
            jaan, yang iurannya ditanggung ber-  Pemerintah,  bukan  saja  tidak  mem-  Dalam  pandangan  akhir  peme-
            sama  oleh  pemberi  kerja/pengusaha   persiapkan rancangan RUU BPJS, tapi   rintah,  Agus  mengatakan,  penge-
            dan pekerja/buruh.                juga  sangat  berusaha  untuk  meng-  lolaan dana sosial pada kedua BPJS
                                              gagalkan RUU BPJS ini menjadi UU.  tetap perlu memperhatikan prinsip
               Apa yang dikritisi dari UU terse-  Pansus  RUU  BPJS  DPR  RI  telah   kehati-hatian.  Pemerintah  mengu-
            but.                              bekerja  dengan  keras  untuk  meng-  sulkan  dibuat  katup  pengamanan
                 Kritik  yang  paling  utama  adalah   goalkan  UU  BPJS  ini.  Sebagian  be-  jika  terjadi  krisis  keuangan  atau-
            sebagaimana  telah  terurai  dalam  ja-  sar dari anggota Pansus telah berani   pun kondisi tertentu yang membe-
            waban No. 2 dan No. 3 di atas.    melepaskan  atribut-atribut  fraksinya   ratkan  perekonomian.  Bagaimana
                                              untuk  berjibaku  bersama  dalam  se-  pandangan Bapak terhadap usulan
               Dengan  disahkannya  UU  terse-  tiap pembahasan RUU BPJS ini. Hanya   Pemerintah tersebut.
            but, untuk pertama kalinya menjadi   segelintir  anggota  Pansus  saja  yang   Tanpa  adanya  omongan  Agus
            sejarah  DPR  memiliki  badan  jami-  mungkin  dia  lupa  kalau  dia  itu  ang-  Martowardoyo  itu  pun,  memang  su-
            nan  sosial  dan  tentunya  ini  bukan   gota  DPR  RI,  sehingga  dalam  se-  dah seharusnya Dana Jaminan Sosial
            pekerjaan mudah untuk menggoal-   tiap  pembahasan  lebih  menempat-  yang merupakan Dana Amanat Peser-
            kan  RUU  tersebut.  Bisa  dikatakan   kan  diri  sebagai  unsur  Pemerintah   ta yang dititipkan pada BPJS dikelola
            ini  sebuah  prestasi  DPR  untuk   (di  DPR).  Mungkin,  karena  sebelum   dengan  prinsip  kehati-hatian  seba-







             4                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
             4 | PARLEMENTARIA |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                                                       1

                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 88
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28