Page 24 - MAJALAH 88

gaimana diatur dalam Pasal 4 huruf ngawasi pelaksanaan UU BPJS ini, Presiden menjadi sangat penting,
d UU BPJS junto Pasal 4 huruf d dan KAJS membentuk BPJS Watch. agar tidak terjadi penyimpangan
Pasal 47 ayat (1) UU No. 40 Tahun Langkah awal telah dilakukan KAJS dan/atau lebih rendah kualitasnya
2004 tentang SJSN. sebelum RUU BPJS diundangkan. dari ketentuan-ketentuan yang dia-
Justru, kalau ke-4 BUMN ini tidak Bersama dengan ICW (Indonesian tur dalam perundang-undangan yang
ditransformasi ke dalam BPJS, akan Corruption Watch) telah melakukan menjalankan ke-4 BUMN, yang dapat
sulit untuk mengontrol tentang keha- pemantauan terhadap asset PT Jam- merugikan peserta lama.
ti-hatian pengelolaan Dana Jaminan sostek yang akan ditransformasi ke KAJS juga akan ikut mengawasi
Sosial ini, karena di dalam ke-4 BUMN dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena RUPS PT Jamsostek pada Februari
tersebut Dana Jaminan Sosial BUKAN asset PT Jamsostek adalah milik pe- 2012 dan RUPS PT Askes pada Febru-
dana amanat dan bukan dana titipan kerja/buruh yang menjadi peserta ari 2013. Direksi dan Dewan Komisa-
peserta. Di dalam ke-4 BUMN itu, perlu diawasi agar jelas fisik dan ke- ris PT Jamsostek dan PT Askes yang
kekuasaan yang paling besar berada beradaannya. terpilih dalam RPUS tersebut haruslah
pada Meneg BUMN (Pemerintah) bu- Dalam tahun pertama sejak diun- orang-orang yang mempunyai mo-
kan pemilik dana jaminan sosial. dangkannya UU BPJS ini, KAJS akan ralitas dan kredibilitas yang baik. Ini
mengawasi pembentukan peraturan sangat penting, karena mereka yang
Agar UU ini implementasinya pelaksanaan berupa Peraturan Peme- terpilih dalam RUPS tersebut akan
sesuai dengan apa yang diharapkan rintah dan Peraturan Presiden. Ada 18 menjadi Direksi dan Dewan Pengawas
masyarakat, mengingat berlakunya (delapan belas) Ketentuan dalam UU BPJS selama 2 (dua) tahun terhitung
BPJS I dan II masih cukup lama, SJSN dan UU BPJS yang harus diatur sejak beroperasinya BPJS.
apakah KAJS tetap akan mengawasi dengan Peraturan Pemerintah, dan KAJS akan melakukan perlawanan
pelaksanaan dari UU tersebut. terdapat 15 (lima belas) Kententuan kepada Pemerintah (Meneg BUMN)
Rakyat tidak boleh kecolongan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang ha- jika memilih Direksi dan Dewan
lagi seperti UU SJSN yang tidak di- rus diatur dengan Peraturan Presiden, Komisaris yang telah nyata-nyata me-
laksanakan oleh Pemerintah hingga guna dapat beroperasinya kedua BPJS nentang RUU BPJS dan memecah be-
lewat tenggat waktu 5 tahun sejak tersebut. Pengawasan pembentukan lah gerakan buruh. (sc,tt)
diundangkan. Karena itu, untuk me- Peraturan Pemerintah dan Peraturan ***

Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 88
ARLEMENT
P