Page 21 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMA

dilan menghukum mereka dengan
hukuman harus menjalankan UU SJSN
dengan membentuk UU BPJS beserta
peraturan pelaksanaannya.
Panjangnya pembahasan RUU
BPJS ini adalah bukti lain bahwa
Pemerintah tidak sungguh-sung-
guh menjalankan UUD. Dengan kasat
mata, KAJS menyaksikan langsung
dalam setiap pembahasan baik di
tingkat Pansus maupun Panja, bahwa
Pemerintah secara sistematis ingin
terus mengulur-ulur waktu (buying
time) agar UU BPJS ini tidak dapat se-
lesai sampai batas waktu pembahasan
yang ditetapkan oleh UU. Pemerintah
atau pejabat Pemerintah yang terkait
dengan RUU BPJS ini nampaknya sa-
ngat takut kehilangan “ATM” jika ke-4
BUMN (PT Taspen, PT Jamsostek, PT
Asabri dan PT Taspen) ditransformasi
ke dalam BPJS yang dibentuk dengan
UU BPJS. Ketika ke-BUMN ini ditrans-
formasi ke dalam BPJS, maka mereka
akan kehilangan kewenangan untuk
mengendalikan atau mengatur segala
hal yang dapat memberikan keuntu-
ngan-keuntungan lain, selain keun-
tungan untuk negara.
Uniknya, sejak kelahiran Republik
ini, baru kali ini sebuah UU dibahas
oleh 8 (delapan) menteri.

Bagaimana menurut bapak
keputusan pemberlakuan BPJS I
yang mulai beroperasi 1 Januari
2014.
Transformasi PT ASKES keseluru-
Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta han ke dalam BPJS Kesehatan, berikut
ayat (4) UUD. Namun, faktanya, pem- GAT II), Wakil Presiden RI, Boediono JPK (Jaminan Pemeliharaan Keseha-
bentukannya harus diperjuangkan (TERGUGAT III), MenKo Kesra, Agung tan) PT Jamsostek, Yankes (Pelayanan
terlebih dahulu oleh rakyat. Peme- Laksono (TERGUGAT IV), MenKo Per- Kesehatan) TNI/POLRI dan Program
rintah terbukti telah enggan bahkan ekonomian, M. Hatta Rajasa (TERGU- Jamkesmas Kemenkes sesungguhnya
telah lalai menjalankan UU No. 40 GAT V), MenKeu, Agus Martowardojo dapat dilakukan dan langsung bero-
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan (TERGUGAT VI), MenKum dan HAM, perasi paling lambat 1 Januari 2013.
Sosial Nasional (UU SJSN). Patrialis Akbar (TERGUGAT VII), MenK- Transformasi dan operasional pada
Terbukti, Putusan Pengadilan es, Endang Rahayu Sedyaningsih 1 januari 2014, merupakan deal poli-
Negeri Jakarta Pusat No. 278/PDT.G/ (TERGUGAT VIII), MenSos, Salim Segaf tik antara Pemerintah dengan DPR RI
PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2011 atas Al-Jufri (TERGUGAT IX), Menakertrans, yang tidak memiliki landasan yang
Gugatan Warga Negara (Citizen Law Muhaimin Iskandar (TERGUGAT X) jelas.
Siut) yang diajukan oleh KAJS, me- dan MenHan, Purnomo Yusgiantoro Dengan pola transformasi (penga-
mutuskan bahwa Presiden RI, Susilo (TERGUGAT XI) telah lalai menjalank- lihan), sesungguhnya tidak memerlu-
Bambang Yudhoyono (TERGUGAT I), an UU SJSN yang dibentuk berdasar- kan waktu yang panjang. Semua data
Ketua DPR RI, Marzuki Alie (TERGU- kan amanat UUD. Karena itu Penga- kepesertaan Askes tidak memerlukan

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 88