Page 6 - MAJALAH 88

UUD 1945 tersebut, maka telah dibuat
UU yaitu UU No. 40 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Dalam UU No. 40 ini, selain
menggambarkan prinsip-prinsip
Sistem Jaminan Sosial, juga meng-
amanatkan untuk membentuk UU
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagai implementasi amanat UUD
1945.
Pada dasarnya, Rancangan Un-
dang-Undang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial merupakan usul ini-
siatif DPR disusun berdasarkan lan-
dasan hukum. Dan hakekatnya RUU
BPJS dibentuk dalam rangka untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini,
kata Nizar, bukan sekedar keadilan
prosedural, tetapi lebih pada keadilan
substantif yang berdimensi individual
Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar membacakan laporannya mengenai RUU BPJS di Sidang Paripurna DPR dan sosial.
batkan menteri yang juga paling ba- usaha mencari titik temu pemahaman Nizar Shihab menambahkan,
nyak yaitu Menteri Keuangan, Menteri antara pemerintah dan DPR. Dinamika proses pembicaraan Tingkat I/Pem-
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Men- perdebatan yang berlangsung terkait bahasan RUU tentang Badan Penye-
teri Kesehatan, Menteri Perencanaan beberapa hal prinsipil sebagaimana lenggara Jaminan Sosial dilaksanakan
Pembangunan Nasional/Kepala Bap- yang termaktub dalam RUU BPJS dalam serangkaian Rapat Kerja Pan-
penas, Menteri Budan Usaha Milik sangat konstruktif dengan mengede- sus, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat
Negara (BUMN), Menteri Sosial, Men- pankan semangat rasionalitas dan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkro-
teri Hukum dan HAM dan Menteri penuh argumentatif, semua pihak nisasi (Timsin).
Pendayagunaan Aparatur Negara dan akhirnya dapat mengambil keputu-
Reformasi Birokrasi, baik secara sendi- san politik baik dari pihak pemerin-
ri maupun bersama-sama melakukan tah maupun dari DPR yaitu semangat
pembahasan RUU BPJS bersama DPR. menyelesaikan RUU BPJS tepat pada
Pansus RUU BPJS dan Pemerintah waktunya sesuai dengan harapan
telah melaksanakan rapat dan perte- rakyat Indonesia.
muan yang berlangsung selama 1 Nizar menambahkan, penegasan
tahun 28 hari, sejak tanggal 7 Oktober tentang tanggung jawab pemerintah
2010 dan berakhir tanggal 28 Oktober dalam hal kesehatan sangat nyata
2011. digambarkan seperti yang tercantum
Selama periode tersebut telah di- pada UUD 1945 hasil Amandemen ke-
lakukan pembahasan RUU BPJS tidak 4 pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3)
kurang dari 50 kali. Pembahasan di menyatakan bahwa ayat (1): Negara
tingkat Pansus sebanyak lebih dari 18 mengembangkan sistem jaminan so-
kali, pembahasan di tingkat Panja le- sial bagi seluruh rakyat dan member-
bih dari 26 kali, pembahasan di tingkat dayakan masyarakat yang lemah dan
Timus dan Timsin masing-masing 1 tidak mampu sesuai martabat kema-
kali. Selain itu, pembahasan juga di- nusiaan. Dan ayat (3) menyatakan
lakukan melalui 4 kali forum konsulta- bahwa “Negara bertanggung jawab
si, serta 2 kali pertemuan konsultasi atas penyediaan fasilitas pelayanan
yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. kesehatan dan fasilitas pelayanan
Nizar menambahkan, panjangnya umum yang layak.
rentang waktu pembahasan RUU BPJS Untuk mengimplementasikan
Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar menemui
terkait kompleksnya detil materi, dan sistem jaminan sosial seperti amanat para pengunjuk rasa di DPR

7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 7

ARIA |
TH. XLII, 201 |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 88
ARLEMENT
P