Page 4 - MAJALAH 88

langsung menyelenggarakan pro- UU tentang Badan Penyelenggara demi untuk mensejahterakan ma-
gram Jaminan Kesehatan, termasuk Jaminan Sosial ini akan memberikan syarakat Indonesia.
menampung pengalihan program kepastian hukum dalam penyeleng- Namun dari awal dia me-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT garaan program jaminan sosial se- ngatakan, undang-undang ini tidak
Jamsostek (Persero) dan PT Asabri bagaimana diatur dalam UU Nomor akan mendapat nilai A karena banyak
(Persero). 40 Tahun 2004 secara efektif, efisien sekali kepentingan. Tidak kurang dari
Saat pembahasan tingkat II dalam dan terarah 22 teori yang terjadi dalam pemba-
rapat paripurna, Pramono Anung Menanggapi telah disahkannya hasan undang-undang ini dengan
yang memimpin sidang kembali
menanyakan tanggapan fraksi atas
RUU BPJS.
“Apakah RUU BPJS bisa disahkan
menjadi undang-undang?” tanya Pra-
mono. “Setujuuu,” jawab kompak ra-
tusan anggota yang hadir.
Dalam pandangan akhir Peme-
rintah, Menteri Keuangan Agus Mar-
towardoyo mengatakan, pengelolaan
dana sosial pada kedua BPJS tetap
perlu memperhatikan prinsip kehati-
hatian. Untuk itu, kata dia, pemerin-
tah mengusulkan dibuat katup pe-
ngamanan jika terjadi krisis keuangan
ataupun kondisi tertentu yang mem-
beratkan perekonomian.
Dengan begitu, tambah Agus,
pemerintah dapat mengambil lang-
kah khusus untuk mengamankan
dana BPJS. “Tindakan khusus itu dapat Jajaran Pimpinan DPR RI saat memimpin jalannya Sidang Paripurna pengesahan RUU BPJS
berupa penyesuaian besar manfaat, RUU BPJS, mantan Wakil Ketua Pansus cabang-cabangnya. Contoh, keseha-
besar iuran, dan usia pensiun,” kata RUU BPJS Ferdiansyah mengatakan, tan, keuangan, pemasaran, hukum,
Agus. disahkannya RUU tersebut merupa- sosiologi, komunikasi karena harus
Dalam laporannya di depan Si- kan perjuangan berat anggota Dewan dilakukan sosialisasi dan ilmu-ilmu
dang Paripurna, Ketua Pansus RUU yang berusaha keras menggoalkan lainnya.
BPJS Ahmad Nizar Shihab berharap, RUU tersebut. Semua itu bertujuan Menurut Ferdi, pembahasan RUU
BPJS ini paling ruwet, paling berat, pa-
ling banyak menterinya, paling sensa-
sional, dan paling lama. “Pembahasan
RUU ini bisa dikatakan paling semua,”
kata Ferdi mengomentari pemba-
hasan RUU tersebut.
Sedang mengomentari pasca
disahkannya UU ini, Mantan Wakil
Ketua Pansus RUU BPJS Surya Chan-
dra mengatakan, hal terpenting yang
harus dilakukan pasca disahkannya
UU BPJS adalah mengawasi bagaima-
na implementasinya di lapangan.
Tentunya, kata Surya, dalam hal pe-
ngawasan ini DPR akan mengawal
UU tersebut agar implementasi di
lapangan sesuai dengan apa yang di-
harapkan, (tt,sc)
***
Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar memberikan laporannya mengenai RUU BPJS kepada Pimpinan DPR RI

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
1
ARLEMENT
P

Edisi 88