Page 5 - MAJALAH 88

LAPORAN UTAMAAMA
LAPORAN UT

UU BPJS :

Berikan Kepastian Hukum

Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial

epanjang masa pembahasan- sosial yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, karena setiap orang diwajibkan mem-
nya, RUU tentang Badan Penye- PT Asabri, dan PT Askes. Pemerintah bayar premi layaknya asuransi untuk
Slenggara Jaminan Sosial (BPJS) menghendaki proses transformasi di- bisa mendapatkan jaminan sosial.
banyak mengundang kontroversi. Di lakukan bertahap, sementara DPR Perdebatan yang cukup alot ini
satu pihak, RUU ingin dipahami se- ingin transformasi menyeluruh di- akhirnya membawa hasil. Bertepatan
bagai jaminan sosial negara atas rak- lakukan segera. dengan Penutupan Masa Persida-
yatnya. Oleh karena itu, ada semangat Di luar perdebatan itu, ada kelom- ngan II Tahun Sidang 2011-2012 pada
baik yang layak didukung. pok lain yang menolak RUU tersebut. 28 Oktober yang lalu, Panitia Khu-
Namun, di pihak lain, sejumlah Kelompok ini mengkhawatirkan ke- sus (Pansus) RUU tentang BPJS telah
persoalan menyangkut implemen- pentingan asing yang ingin meman- berhasil menuntaskan tugasnya dan
tasi niat baik ini belum juga rampung faatkan mobilisasi dana masyarakat menyampaikan RUU ini pada Sidang
menemukan kata sepakat. DPR dan Indonesia berada di balik desakan Paripurna.
pemerintah masih menemukan jalan pengesahan RUU tersebut. Kelompok Mantan Ketua Pansus RUU BPJS
buntu menyangkut transformasi em- ini juga menganggap RUU tersebut Ahmad Nizar Shihab mengatakan,
pat badan usaha milik negara (BUMN) sesungguhnya tak bersahabat dengan pembahasan RUU tentang BPJS ini
yang kini menjalankan fungsi jaminan kelompok masyarakat kurang mampu memang cukup lama, dengan meli-

7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 7
ARIA |
TH. XLII, 201 |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 88
ARLEMENT
P