Page 33 - MAJALAH 127

Oleh Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Presiden CEPP FISIP UI

umum saja. Ada 10 Fraksi atau Par- pentingan nasionalis atau menjadi stituen) dan trustee style (bertindak
tai Politik, ada 560 Anggota DPR. broker kepentingan negara asing, sebagai wali dari dapilnya. Dalam
Tanggung jawab ke Dapil meru- pro perempuan atau diskriminasi praktiknya seringkali para anggota
pakan tanggung jawab individu terhadap perempuan atau terjadi Dewan tidak terlalu memperhati-
dan tanggung jawab Partai Politik. transaksi bahkan pasal satu dengan kan kepentingan Dapilnya, namun
Bahkan Pimpinan DPR sesungguh- pasal lainnya saling bertabrakan tergantung kepada kekuatan politik
nya tidak memiliki kewenangan dan pada akhirnya melanggar kon- lain seperti tuntutan LSM, Ormas
penuh menentukan hasil akhir dari stitusi. dan tekanan melalui media yang
musya warah para Anggota DPR. seringkali kontradiksi dengan ke-
Dalam satu tahun jabatan menjadi pentingan konstituen.
Untuk dapat mengevaluasi kinerja Anggota DPR, publik dapat meng-
DPR harus pula dilihat sejauh mana evaluasi bagaimana para Anggota Sumber penilaian kinerja DPR
dukungan birokrasi agar proses DPR bekerja pada tahun pertama.
pekerjaan DPR dapat diakses oleh Menentukan prolegnas pada tang- Untuk dapat menilai kinerja DPR
publik secara meluas. Sejauh mana gal 9 Februari 2015, dengan priori- secara obyektif menggunakan kai-
Sekretariat jendral DPR RI sebagai tas 37 RUU yang akan dibahas pada dah ilmiah, harus didasarkan ke-
birokrasi pendukung kinerja DPR tahun 2015. Dari informasi yang pada rujukan dokumen yang ada.
dapat bekerja? Konsep Parlemen ada, masih terdapat 2 yang belum Ada dua dokumen yang dijadikan
modern mensyaratkan penggunaan ada naskah akademik dan Draft UU, se bagai rujukan untuk menilai kin-
teknologi agar publik dapat meng- yaitu RUU tentang Kewira Usahaan erja Anggota DPR yaitu Bill Digest
akses proses kebijakan DPR dengan Nasional dan revisi atas UU no 2 dan Hansard.
mudah dan rekam jejak yang yang tentang Penyelesaian Perselisihan
juga dapat diakses melalui Hansard Hubungan Industrial. Dalam 6 bu- Bill Digest
dan Bill Digest. Dengan menggu- lan setelah diputuskan Prolegnas
nakan sumber dokumen tersebut, tersebut, dari ke 37 RUU tersebut Dokumen proses pembuatan UU ini
maka publik akan dengan mudah belum ada satu pun yang disele- menjadi dokumen penting bagi lem-
mengukur kinerja DPR secara leb- saikan oleh DPR RI. baga DPR, mencatat seluruh proses
ih obyektif. Sayangnya DPR dan pembahasan Undang-undang oleh
Sekjen tidak memiliki hansard dan Apakah kemudian dapat disimpul- DPR baik dalam perdebatan in-
bill digest seperti yang ada di Parle- kan bahwa kinerja DPR buruk? Me- ternal dan partisipasi publik. Bill
men modern. dia komersial akan menulis negatif Digest ini merupakan indikator
dari kesimpulan tersebut. Bagaima- utama bukan jumlah UU yang dis-
Fungsi Legislasi na publik dapat menyatakan positif elesaikan, namun didasarkan lebih
terhadap kinerja DPR bila publik ti- kepada bagaimana proses Undang-
Salah satu ukuran yang sering di- dak dapat mengakses tentang apa Undang tersebut dibuat. RUU yang
gunakan oleh publik adalah berapa yang sudah, sedang dan akan dik- sangat ideologis, memiliki kontra-
jumlah UU yang dihasilkan oleh erjakan oleh DPR? Sementara yang diksi kepentingan antar kelompok
DPR. Bagi ilmuwan politik, jumlah dilakukan oleh DPR adalah revisi baik ideologi partai maupun ke-
UU yang berhasil diselesaikan tidak terhadap UU. lompok pendukungnya, diasumsi-
cukup hanya dilihat dari jumlahnya kan akan terjadi proses perdebatan
saja, namun Undang-undang apa? Ada dua model keterwakilan yaitu yang lama.
Ideologinya bagaimana? Pro rakyat delegasi (delegate style, merespons
atau pro kapitalis, memikirkan ke- kepentingan dapilnya sebagai kon- Melalui proses Bill Digest dapat

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 33