Page 34 - MAJALAH 127

SUMBANG SARAN

diakses di Website, terlihat bahwa modern dengan dukungan teknolo-
terdapat perdebatan pro-kontra Dengan tidak adanya Bill gi IT agar publik dapat mengakses
antar anggota dari masing-masing Digest dan Hansard yang proses yang terjadi di DPR. Sayang-
fraksi. Proses tersebut memasuk- dimiliki DPR RI yang dapat nya program untuk Hansard dan
kan partisipasi publik dalam pros- diakses melalui teknologi Bill Digest yang sudah dirancang
es pembuatan UU tersebut. Kes- website http://www.dpr. sejak tahun 2012 dirancang oleh
emuanya terekam secara verbatim go.id/, maka DPR baik se­ CEPP UI sampai saat ini belum ter-
dalam bill digest tersebut. Dengan bagai lembaga maupun se­ laksana. Transparansi Kinerja De-
demikian publik dapat melihat dan bagai Anggota tidak akan wan juga tergantung kepada sistem
menganalisa bagaimana kinerja pernah dilihat bekerja de­ pendukung kesekretariatan dan
atau rekam jejak Lembaga dan Ang- ngan baik. kepemimpinan DPR. Misal pem-
gota DPR tersebut. bangunan gedung DPR hanya seke-
maupun sebagai Anggota tidak akan dar gedung atau dalam kerangka
Bill Digest dari Parlemen Afrika pernah dilihat bekerja dengan baik. pembangunan collective memory
Selatan Ukuran persepsi masyarakat me- bangsa? Tentu sekretariat jendral
lalui kaca mata wartawan akan se- akan mengatakan bahwa rekam
Hansard lalu dilihat dengan perspektif yang tersebut ada dan dapat diakses se-
Dokumen kedua yang dapat digu- negatif, baik karena ideologi media cara manual belum menggunakan
nakan untuk rujukan dari kinerja maupun karena untuk kepentingan IT modern.
Anggota DPR dengan apa yang dise- bisnis semata.
but sebagai hansard – yang meru- Melalui hansard dan bill digest yang
pakan nama yang diberikan untuk Penutup: DPR Modern dipublikasikan melalui website DPR,
traskrip tentang debat di parlemen. maka publik dapat menilai apakah
Hansard ini dipublikasikan tidak DPR membutuhkan Sekretariat Jen- wakilnya telah menyuarakan ke-
lama setelah perdebatan terse- dral yang memahami fungsi lembaga pentingan daerah pemilihannya,
but selesai. Di Parlemen Australia legislatif dengan ukuran yang bisa ataukah wakilnya tidak pernah se-
Hansard dengan menggunakan dilihat melalui hansard dan bill di- kalipun menyuarakan kepentingan
teknologi IT ini hanya membutuh- gest, agar kinerja DPR dilihat secara dapilnya dan kepentingan negara-
kan 3 (tiga) jam selesai sidang-si- komprehensif dan dievaluasi dengan nya. Sementara itu publik sering-
dang yang ada, maka Hansard su- obyektif. Seorang Anggota Dewan kali menyatakan bahwa Anggota
dah dapat diakses melalai website pernah menyatakan bill digest dan DPR hanya mementingkan kepen-
parlemen Australia http://www. hansard hanya untuk kepentingan tingan Partai Politik. Dalam praktik
aph.gov.au publik Australia dapat kelompok akademisi saja. Akademisi demokrasi tidak langsung Anggota
mengakses proses politik. akan sangat mudah memberikan DPR mewakili kepentingan partai.
analisa dengan rujukan yang tepat Kepentingan Partai Politik tidak bo-
Apabila DPR memiliki hansard maka bila hansard dan Bill digest tersebut leh bertentangan dengan Konstitusi
publik dapat mengakses untuk me- tersedia. Publik juga berkepentingan Negara dan Peraturan Perundang-
ngetahui apa yang diperjuangkan untuk mengevaluasi Anggota Dewan undangan. Pilihan kebijakan yang
oleh 560 Anggota Dewan dan 10 Par- melalui rekam jejaknya selama 5 ta- diambil pada akhirnya adalah pili-
tai Politik dalam setiap sidang. Siapa hun. Apakah terekam di dalam han- han parpol. Partai politik dibangun
yang hadir, apa yang diperjuangkan sard dan bill digest, sehingga tidak dalam kerangka untuk mengimple-
melalui pernyataan dan pertanyaan pantas dipilih kembali atau Anggota mentasikan cita-cita negara yang
yang diajukan dalam melaksanakan Dewan tersebut konsisten dengan tertuang dalam konstitusi melalui
fungsi legislasi, pe ngawasan dan janji kampanye? Hansard dan Bill jalan sesuai ideologi partai yang
budget. DPR dapat secara transpa- Digest adalah bukti nyata dari rekam diyakini. DPR tidak boleh lemah,
ran menyampaikan kepada publik jejak Anggota Dewan dan rekam je- agar DPR tidak menjadi cap legiti-
apa yang telah, sedang dilakukan jak lembaga DPR sebagai bagian dari masi dari Presiden. Seperti kata
sebagai wakil rak yat. transparansi dan akuntabilitasnya Lord Acton: Power tends to corrupt
kepada seluruh rakyat yang diwakili absolute power corrupt absolutely.
Dengan tidak adanya Bill Digest dan dalam negara demokratis dan mo- Mengembalikan peran partai politik
Hansard yang dimiliki DPR RI yang dern. di ranah legislatif sebagai lembaga
dapat diakses melalui teknologi penyeimbang kekuasaan eksekutif
website http://www.dpr.go.id/, DPR periode 2014-2019 telah mene- merupakan tanggung jawab ber-
maka DPR baik sebagai lembaga tapkan untuk membangun DPR sama bangsa Indonesia.

34 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015