Page 30 - MAJALAH 127

konferensi parlemen internasional menjadi sebuah produk peraturan enan Internasional Hak-Hak Eko-
yang diikuti anggota DPR biasanya perundang-undangan. Hal ini ter- nomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
akan menghasilkan dokumen yang kait dengan salah satu fungsi pokok pun diratifikasi oleh DPR RI melalui
sifatnya pernyataan, deklarasi, ke- DPR RI yakni legislasi. Beberapa di- UU Nomor 11 /2005. Apa yang saya
sepahaman atau kesepakatan. Hasil antaranya DPR RI meratifikasi Kon- sebutkan di atas adalah produk
tersebut menurutnya akan dilapor- vensi Penghapusan Segala Bentuk ratifikasi perjanjian internasional
kan kepada pimpinan dewan yang Diskriminasi terhadap Perempuan mengenai hak asasi manusia dan
kemudian meneruskannya kepada “Convention on the Elimination of perempuan.
pemerintah dalam hal ini bisa saja all forms of discrimination against
kementerian terkait. “Bisa saja out- women”(CEDAW) melalui UU No- Di kawasan, DPR RI mendukung
come tersebut disampaikan secara mor 7/ 1984. Melalui UU Nomor 5/ upaya pemerintah Indonesia untuk
langsung dalam rapat kerja dengan 1998 DPR RI meratifikasi Konvensi terus memelihara perdamaian, ke-
kementerian terkait dan kemudian Menentang Penyiksaan Dan Per- amanan, dan stabilitas. Salah satu
menjadi bagian dari kesimpulan lakuan atau Hukuman Lain yang upaya tersebut adalah melalui rati-
rapat. Pada kondisi tertentu bisa Kejam, Tidak Manusiawi, dan Mer- fikasi Traktat Pelarangan Uji Coba
saja DPR mendorong revisi terha- endahkan Martabat Manusia (CAT); Senjata Nuklir atau the Compre-
dap UU atau mendorong lahirnya Melalui UU Nomor 29/ 1999, DPR RI hensive Nuclear-Test-Ban Treaty
produk legislasi terkait,” jelas Hekal. meratifikasi Konvensi Internasional (CTBT) melalui UU Nomor 1/ 2012;
Penghapusan Segala Bentuk Dis- Tidak hanya itu, DPR RI meratifikasi
DPR RI, dalam diplomasinya yang kriminasi Rasial (ICERD); DPRI juga Konvensi ASEAN tentang Pember-
terentang panjang, bekerja agar meratifikasi Kovenan Internasional antasan Terorisme atau the ASEAN
apa yang telah disepakati dalam Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Convention on Counter Terrorism
forum internasional diratifikasi melalui UU Nomor 12/ 2005; Kov- (ACCT) melalui UU No. 5/2012.

30 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015