Page 25 - MAJALAH 127

lum secara riil ada saat penyusunan dan penetapan dalam penyusunan RUU, atau setidak-tidaknya segera
Prolegnas. “Karena setelah Prolegnas ditetapkan tidak melakukan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun

serta merta komisi menyampaikan NA dan draft RUU 2014 tentang Tata Tertib DPR RI Pasal 65 tentang tu-
ke Baleg untuk dilakukan pengharmonisasian, pembu- gas Badan Legislasi. “Revisi ini dilakukan dalam rangka
latan, dan pemantapan konsepsi,” ungkapnya. sinkronisasi dengan Pasal 46 UU Nomor 12 Tahun 2011
jo Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 4 dan
Kedua, Baleg yang memiliki peran signifikan dalam Pasal 8.
penyiapan RUU menjadi RUU usul DPR pada periode
2009-2014, pada periode 2014-2019 ini tidak lagi memi- Selanjutnya kepada Parlementaria, Sareh menyatakan,
liki tugas dalam penyiapan RUU. Hal ini berpengaruh beban legislasi 39 RUU yang ditetapkan dalam Proleg-
terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya nas RUU Prioritas Tahun 2015 cukup berat mengingat
menjadi tanggungjawab DPR. waktu yang sudah memasuki bulan kedelapan di tahun
2015. “Namun kami harus tetap optimis, dengan du-
Ketiga, jumlah hari legislasi yang ditentukan 2 (dua) kungan semua pihak kinerja legislasi dapat mencapai
hari dalam satu minggu, sering kali tidak mencukupi target yang diharapkan. Dan sebagaimana amanat kon-
atau tidak dipatuhi/ditaati. stitusi, UU yang dihasilkan nantinya berkualitas dan
pro rakyat,” tegas Sareh mengakhiri.
Keempat, penambahan waktu reses dari empat men-
jadi lima kali mengurangi/menyita waktu rapat-rapat
di DPR termasuk dalam rangka penyiapan atau pem- KEMBALIKAN POSISI BALEG
bahasan RUU.
SEBAGAI SENTRAL PEMBAHASAN UU
Kelima, kunjungan kerja yang tidak simultan ke dae-
rah-daerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu
yang tersedia untuk mengadakan Rapat Panja. Senada dengan Sareh, Wakil Ketua Baleg Firman Su-
bagyo menyatakan bahwa salah satu penyebab utama
Keenam, penyelesaian tahap penyusunan dan penyam- lambannya penyusunan RUU di DPR adalah karena
paian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan Badan Legislasi tidak diposisikan sebagai sentralnya
pembahasan bersama tidak berjalan dengan baik. “Hal pembahasan RUU.
ini menunjukan bahwa komitmen terhadap Prolegnas
yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan
Pemerintah selama ini masih kurang,” jelas Sareh.

Ketujuh, dalam penyusunan RUU, Baleg kerap menung-
gu draft RUU dari komisi-komisi. Karena tugas Baleg
adalah melakukan harmonisasi yang diajukan anggota
atau komisi-komisi.

Dalam satu tahun sidang ini, ungkap Sareh, Baleg telah
mengharmonisasi 5 RUU dimana 2 RUU diantaranya
sudah ditetapkan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR
RI. Sementara 6 RUU masih dalam proses pengharmo-
nisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep di Baleg.

“Jika fungsi legislasi tetap diserahkan ke komisi-komi-
si, target legislasi akan sulit tercapai. Karena sam-
pai saat ini, komisi-komisi lebih mengutamakan fungsi
pengawasan daripada fungsi legislasi,” ungkap Sareh.

Sareh mengaku, untuk meningkatkan capaian DPR di
bidang legislasi ini, dirinya bersama pimpinan Baleg
lainnya telah mengusulkan kepada Pimpinan DPR un-
tuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2014 khusus Pa-
sal 105 untuk mengembalikan tugas dan fungsi Baleg

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 25