Page 24 - MAJALAH 127

Ketua Badan Legislasi DPR RI Sarehwiyono

Dasar 1945 (UUD 1945),” kata Ketua Badan Legislasi DPR
RI Sarehwiyono kepada Parlementaria.

Dijelaskan Sareh, bahwa di dalam Pasal 20 huruf a UUD
1945, fungsi legislasi DPR disebutkan pertama kali se-
belum fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. “Hal ini
berarti fungsi legislasi merupakan fungsi yang teramat
penting yang harus dikuatkan DPR,” tegasnya.

Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, untuk me-
ningkatkan fungsi legislasi DPR, keberadaan Badan
legislasi (Baleg) menjadi cukup vital. Oleh karena itu,
Baleg seharusnya diposisikan sebagai pusat pemben-
tukan UU. Namun ironisnya, kata Sareh, kewenangan
Baleg dalam Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) justru diamputasi
dan dikurangi dalam melakukan penyusunan UU.

Saat ini sesuai UU MD3, terang Sareh, kewenangan
penyusunan UU berada di masing-masing komisi.
Pasal 105 ayat (1) huruf c, tugas Baleg yaitu melaku-
kan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsep RUU yang diajukan anggota DPR, komisi atau
gabu ngan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang
(RUU) tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Selanjutnya Pasal 105 ayat (1) huruf d, tugas Baleg yaitu
PERAN BADAN memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diaju-
kan anggota DPR, komisi atau gabungan komisi di luar
RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Program
LEGISLASI Legislasi Nasonal (Prolegnas).

“Artinya tugas Baleg sekarang ini benar-benar di-
TERAMPUTASI amputasi dengan dikuranginya tugas Baleg untuk
melakukan penyusunan RUU,” papar anggota DPR dari
daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Hal ini menyebabkan, lanjut Sareh, kinerja legislasi
endahnya produk Undang-Undang (UU) khususnya dalam mempersiapkan RUU tidak dapat di-
yang dihasilkan DPR, tidak berarti serta harapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
merta kinerja dewan di bidang legislasi dalam Prolegnas RUU Prioritas. Karena Baleg tidak
dapat dinilai buruk. Perlu dipahami bahwa dapat mengambil alih penugasan yang telah diberikan
Rdalam menjalankan fungsi legislasi dilak- kepada masing-masing komisi yang tidak selesai dalam
sanakan oleh dua lembaga, yaitu DPR dan Presiden. melakukan penyusunan RUU yang ditetapkan.
Dengan begitu, minimnya capaian legislasi tidak bisa
dikatakan sebagai kesalahan DPR semata, Presi den Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi
dalam hal ini pemerintah juga memegang peran dalam DPR dalam mencapai target Prolegnas RUU Prioritas
pembentukan UU pun patut bertanggungjawab. Tahun 2015 sebagaimana disampaikan Sareh kepada
Parlementaria, antara lain :
“Dalam membentuk UU, DPR tidak sendiri sebab ada
peran pemerintah yang cukup signifikan, sebagaimana Satu, Naskah Akadamik (NA) dan draff RUU sebagai
dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang syarat utama suatu RUU masuk dalam Prolegnas, be-

24 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015