Page 22 - MAJALAH 127
P. 22
DPR Periode 20142019 sudah berjalan hampir 1 ta
hun, bagaimana fungsi anggaran di awal periode ini?
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPR memiliki tiga
fungsi, yaitu Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Di-
mana fungsi anggaran DPR dilaksanakan oleh Badan
Anggaran. Saat ini Badan Anggaran beranggotakan 98
anggota yang merepresentasikan fraksi dan komisi.
Pada awal periode ini pelaksanaan fungsi anggaran
telah dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Badan Ang-
garan DPR RI, yaitu pembahasan RUU APBN-P 2015.
Dalam APBN-P 2015 itu, DPR memberikan ruang gerak
bagi Pemerintahan Baru untuk dapat menjalankan visi
dan misi yang telah disusun melalui program-program
yang diprioritaskan dalam APBN-P 2015.
Bagaimana tahapan dalam proses pembahasan APBN
di DPR?
Proses pembahasan di DPR selalu berdasarkan Per-
aturan dan Perundangan yang berlaku. Misalnya pem-
bicaraan pendahuluan dimulai pada tanggal 20 Mei
dan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juli setiap
tahunnya. Kemudian RUU APBN-P ketika perlu dia-
jukan oleh Pemerintah karena ada faktor-faktor yang
berubah, harus selesai dibahas selama satu bulan atau
30 hari sejak diajukan oleh Pemerintah.
DPR OPTIMALKAN Untuk RUU APBN sendiri diajukan pada pertengah-
an Agustus dan selesai dua bulan sebelum APBN di-
POSTUR APBN laksanakan, artinya harus selesai paling lambat pada
bulan Oktober. Dan yang terakhir RUU tentang Per-
tanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN harus dise-
lesaikan 3 (tiga) bulan setelah BPK menyampaikan audit
embahasan Anggaran Pendapatan dan Be- atas APBN tahun sebelumnya kepada DPR.
lanja Negara (APBN) bersama Pemerintah,
menjadi salah satu tugas DPR RI dalam Artinya, pelaksanaan fungsi anggaran oleh Badan
menjalankan fungsi anggaran. Pembahasan Anggaran (DPR) yaitu pembahasan siklus APBN (time
PAPBN, dilaksanakan setiap tahunnya, di- frame) selalu berdasarkan UU. Yang menjadi kendala
tambah dengan pembahasan APBN-Perubahan. Hampir terkadang adalah jatuhnya masa sidang dan reses. Ter-
setahun Anggota Dewan Periode 2014-2019 menjabat, kadang waktu pembahasan-pembahasan APBN itu ter-
DPR sudah membahas APBN-P 2015 dan RAPBN 2016 bentur oleh waktu masa sidang/masa reses sehingga
bersama Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. perlu dilakukan penyesuaian jadwal.
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Bagaimana dinamika pembahasan APBN?
Jenderal DPR RI, memiliki tugas untuk mendukung
fungsi anggaran Anggota Dewan. Untuk mengeta- Dinamika dalam pembahasan APBN membutuhkan
hui bagaimana perjalanan fungsi anggaran, termasuk pemahaman untuk kepentingan bersama, dan dibutuh-
bagaimana bentuk dukungan Setjen DPR kepada Ang- kan lobby khususnya di Badan Anggaran, karena materi
gota Dewan, Parlementaria menemui Deputi Bidang yang besar dan banyak dengan rentan waktu yang ter-
Anggaran dan Pengawasan, Satyanta Nugraha, atau batas terkait aspek kepentingan untuk memperjuang-
yang akrab dipanggil Totok, di ruang kerjanya. Berikut kan aspirasi masyarakat. Setjen DPR hanya supporting
cuplikannya; system setiap kegiatan yang dilaksanakan.
22 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015
