Page 18 - MAJALAH 127

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid (F-Gerindra, Dapil Jabar I)

Pengawasan Komisi VIII dilakukan melalui Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar
Pendapat dengan mitra kerja, dan kunjungan spesifik dan kerja. Kami juga banyak
menerima masukan dari masyarakat. Selama setahun ini, kami konsentrasi pada
pelaksanaan haji, penjualan manusia dan kekerasan anak.

Selesai dari kunspek atau kunker, kami seperti memiliki amunisi baru, karena
menemukan banyak permasalahan yang dapat kami sampaikan kepada mitra kerja.
Banyak masalah di daerah, yang tidak kami temukan saat rapat dengan mitra kerja.
Pengawasan kami juga melihat banyak permasalahan di seputar pelaksanaan haji.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena (F-PPP, Dapil NTB)

Saat ini, Komisi IX sedang fokus pada ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih
terbatas. Kami sedang mencoba melihat hubungan antara BPJS Kesehatan dengan
fasilitas kesehatan yang tersedia. Dari pengamatan Komisi IX, masih diperlukan
penambahan fasilitas kesehatan, oleh karena itu, kami mendesak pemerintah agar
anggaran kesehatan dinaikan sampai 5 persen APBN.

Komisi IX juga sedang membentuk Panja BPJS untuk melakukan kajian secara
paripurna tentang premi, pelaksanaan dan lain sebagainya. Komisi IX juga menyoroti
ketenagakerjaan. Terkait dengan tenaga kerja luar negeri yang pulang ke tanah air,
kami minta kepada pemerintah agar tidak membuka kantong-kantong pengangguran baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam (F-PG, Dapil Jatim V)

Komisi X kesulitan mengawasi perkembangan pendidikan karena anggaran
pendidikan sebesar 20 persen APBN itu tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga.
Seharusnya, pendidikan itu dipusatkan pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Karena penyelenggaraan pendidikan berada di bawah kementerian
lain yang menjadi mitra kerja komisi lain di DPR, kami tidak bisa memantaunya.

Terkait persepakbolaan Indonesia yang akhirnya mendapat sanksi dari FIFA, Komisi
X juga sudah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan BOPI. Seharusnya,
jika ada permasalahan di PSSI, cukup orang-orangnya saja yang dibenahi, bukan
organisasinya yang dibubarkan. Kami juga menyoroti masalah ijazah palsu. Kami
harap ini kedepannya tidak terjadi lagi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan (F-PD, Dapil Lampung II)

Komisi XI melakukan rapat kerja dengan seluruh mitra kerja, untuk mengetahui
bagaimana kinerja mitra kerja, minimal per triwulan sekali. Kalau ada isu strategis,
kami melakukan kunjungan spesifik atau kunjungan kerja, untuk mengetahui
bagaimana kondisi di daerah, selain tentunya mendengar dari pusat. Kami juga
melihat laporan pemeriksaan BPK, temuan itu menjadi acuan kami untuk konfirmasi
ke lembaga terkait.

Kunspek atau kunker itu sangat efektif dalam hal mendukung fungsi pengawasan.
Kami jadi tahu kondisi real di lapangan, sehingga apa yang menjadi temuan di
lapangan, segera kami sampaikan kepada mitra kerja terkait. (sf,sc) Foto: Iwan
Armanias, Rizka, Nefuroji, Denus, Andri, Jaka/Parle/OD

18 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015