Page 15 - MAJALAH 127

Sementara dari hasil kunjungan ke Papua Barat, Fadli
mengatakan, hasil diskusi dengan pemerintah setem-
pat dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala
yang dihadapi oleh daerah tersebut dalam pelaksa-
naan UU Otsus di Papua Barat. Salah satunya masih
kurang peraturan daerah khusus sebagai implementasi
UU Otsus yang disebabkan belum adanya regulasi yang
mengaturnya.

“Kurangnya regulasi peraturan daerah khusus tentu-
nya dapat mengakibatkan pelaksanaan UU Otsus di
Provinsi Papua Barat menjadi lambat. Masih ada sejum-
lah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang belum
jadi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR RI akan memfasili-
tasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah
Pusat untuk duduk bersama membicarakan regulasi
sebagai implementasi Otsus di Papua Barat. Selain itu,
harapan dari pemangku kepentingan di Provinsi Papua
alam menjalankan fungsi pengawasan, Barat bahwa harus ada penambahan dana Otsus pro-
DPR RI juga membentuk Tim Pengawasan gram prioritas seperti pendidikan dan kesehatan harus
Otonomi Khusus (Otsus), yang bertugas pula dipikirkan.
memantau implementasi Undang-undang
DOtonomi Khusus. Saat ini, DPR memben- “Anggaran untuk otsus Papua sudah cukup besar, jus-
tuk Timwas Otsus untuk tiga daerah, yakni Provinsi tru yang perlu kita awasi adalah apakah anggaran ini
Aceh, Provinsi Papua, dan Keistimewaan Daerah Is- sampai ke tempat yang tepat atau tidak? Kalau me-
timewa Yogyakarta. Timwas Otsus dipimpin langsung ngenai jumlah besaran nanti kita lihat dan kita kaji, tapi
oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. sejauh ini yang kita lihat banyak anggaran yang sudah
disampaikan ke daerah itu dirasakan belum maksimal
Ditemui di Gedung Nusantara III baru-baru ini, Wakil kepada tempat yang tepat,” papar Politisi asal Dapil
Ketua DPR Bidang Korpolkam ini mengatakan, selama Jawa Barat ini.
ini Timwas Otsus sudah melakukan pertemuan dengan
jajaran Pimpinan Daerah Papua Barat dan DI Yogyakar- Fadli berjanji, ke depannya, pi-
ta. Namun, ia mengakui, belum melakukan pertemuan haknya akan semakin intensif
dengan Pimpinan Daerah secara langsung ketika kun- dalam melakukan pengawasan
jungan ke Aceh. terhadap implementasi Otsus.
Jika memang ada permasalahan
“Kami sudah melakukan kajian-kajian dan pengawasan terkait UU-nya, maka pihaknya
untuk DI Yogyakarta, dengan bertemu langsung de- akan segera melakukan revisi.
ngan Gubernur dan seluruh stakeholder. Untuk Pa- Selain Timwas Otsus, sebe-
pua, kita baru melakukan satu pertemuan dan diskusi lumnya DPR juga pernah
di Papua Barat. Kami belum bisa ke Papua karena kita membentuk Tim-
menunggu kondisi yang kondusif. Untuk kunjungan ke was Haji, Timwas
Aceh, sedang direncanakan masa sidang berikutnya,” TKI, dan Tim-
jelas Fadli. was Century.
(sf) Foto: An-
Politisi F-Gerindra itu menambahkan, untuk Aceh, pi- dri/Pa rle/
haknya baru melakukan pemantauan terkait pengungsi HR
Rohingya di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Pihaknya
melihat berapa banyak jumlah pengungsi Rohingya,
darimana datangnya, dan bagaimana sikap Indonesia
kepada pengungsi Rohingya itu.

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 15