Page 17 - MAJALAH 127

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam (F-PKB, Dapil Jatim VII)

Komisi IV dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah dilakukan melalui
kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja. Salah satunya memantau kinerja Bulog
dalam penyerapan gabah. Kita temukan penyerapan gabah itu masih minim. Kita
mendorong Pemerintah untuk menyerap gabah secara langsung dari petani, juga
dari sentra-sentra pertanian.

Pengawasan komoditas sapi juga kami lakukan. Jika Pemerintah membuka ruang
impor sapi hidup itu tidak bisa langsung di sembelih. Sebaiknya impor daging saja.
Tapi impor dan operasi pasar harus dilakukan oleh Bulog. Bulog cukup mengambil
keuntungan secara wajar. Sehingga, harga yang sampai di konsumen juga masih
wajar.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said (F-PG, Dapil Sulteng)

Komisi V setiap saat melakukan pengawasan terhadap mitra kerja, terutama
serapan anggaran. Kami melihat, memang ada permasalahan di penyerapan
anggaran mitra kerja kami, karena ada perubahan nomenklatur. Sampai saat ini
yang menajdi sorotan kami adalah serapan anggaran di Kementerian Perhubungan.

Kami melihat kinerja mitra kerja kami semakin baik. Terkait arus mudik dan balik
juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan melalui kunspek dan
kunker sangat efektif. Kami mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja melalui
kunspek dan kunker, dan di satu sisi banyak mendapat temuan di daerah, termasuk aspirasi dari masyarakat.

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir (F-PAN, Dapil Sumsel I)

Sejak Panja Pengawasan Aset Negara di Komisi VI dibentuk pada periode lalu, dan
dilanjutkan pada periode ini, semua aset negara sudah kita benahi. Kami telah
melakukan pendataan aset negara yang diperjualbelikan atau area abu-abu. Hasil
temuan, ada beberapa BUMN yang melaporkan aset tanahnya dimiliki pihak lain.
Ini harus dibenahi.

Hasil pengawasan Komisi VI juga menemukan banyak anak perusahaan BUMN
yang diperjualbelikan. Kami juga sedang mengawasi aset ‘liquid’, yakni aset yang
mendatangkan keuntungan bagi negara, tidak perlu dijual. Kami juga sedang menyoroti kinerja Kementerian
Perdagangan, yang mengurusi ekspor impor.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (F-PG, Dapil Jatim IX)

Salah satu bentuk pengawasan yang Komisi VII lakukan adalah mengamati
ketersediaan BBM pada saat lebaran dan harga BBM yang berubah karena dari
subsidi berganti menjadi subsidi langsung. Kami mengontrol bagaimana Pemerintah
menghitung berapa harga BBM sebenarnya yang dibebankan kepada rakyat.

Kami juga mengawasi pelaksanaan UU Minerba, pada aktifitas pertambangan,
baik batubara maupun mineral. Masalah yang kami lihat, terkait diizinkan atau
tidaknya pertambangan mengekspor raw mineral atau tidak. Karena menurut UU,
jika sampai akhir tahun 2014, maka tidak boleh ekspor raw material.

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 17