Page 19 - MAJALAH 127
P. 19

tentunya dituntut SDM yang lebih
                                                                                baik,” imbuhnya.

                                                                                Helmi melihat, ada hal menarik se-
                                                                                bagai pendukung Dewan, dengan
                                                                                adanya tenaga ahli, peneliti, legal
                                                                                drafter dan protokol dari Setjen
                                                                                DPR yang dimasukkan yang mem-
                                                                                bantu tugas-tugasnya Kedewanan.

                                                                                Terkait jadwal rapat AKD, jelas Hel-
                                                                                mi, tergantung daripada keputu-
                                                                                san rapat Badan Musyawarah yang
                                                                                menentukan jadwal rapat dan masa
                                                                                reses. Dari keputusan rapat Bamus,
                                                                                Kepala Bagian di AKD harus segera
                                                                                membuat jadwal kerja AKD. Jadwal
                                                                                kerja AKD harus memuat tiga fungsi
                        DITUNTUT MENUJU                                         DPR, yakni fungsi anggaran, fungsi
                                                                                legislasi dan fungsi pengawasan.

                             MODERNISASI                                        Dalam  melaksanakan  fungsi  pe-
                                                                                ngawasan,  Dewan  menjalankan
                                                                                dengan rapat kerja dan rapat dengar
                                                                                pendapat dengan mitra kerja mau-
                      iro Persidangan, yang   rapat sampai dengan penyusunan  pun rapat dengar pendapat umum
                      berada di bawah Deputi  risalahnya. Kedepannya, kami di   dengan masyarakat. Helmi menilai,
                      Persidangan dan KSAP  tuntut akan menjadi Parlemen yang   ketiga fungsi ini sudah dijalankan
                      Sekretariat Jenderal  modern, perubahan itu juga me-      melalui persidangan oleh Anggota
            BDPR RI, kini dituntut  nyangkut nanti mengenai ketentuan  Dewan dengan baik.
            untuk lebih modern. Hal ini untuk   terutama peraturan MD3 dan per-
            mengimbangi ritme kegiatan Ang-   aturan tata tertib yang akan men-  “Kedepannya, fungsi ini mungkin
            gota Dewan dan Dewan Perwakilan   galir menjadi perubahan di dalam  akan lebih baik lagi. Intensitas kun-
            Rakyat yang sedang bertransfor-   proses pelaksanaan rapat-rapat,”   jungan kerja maupun kunjungan
            masi menuju Parlemen Modern.      papar Helmi, memulai perbinca-    spesifik juga baik. Tentunya setiap
                                              ngan dengan Parlementaria.        AKD menemukan permasalahan di
            Kepala Biro Persidangan Setjen DPR                                  mitra kerjanya masing-masing,” im-
            RI, Helmizar, menyatakan, sebagai   Sebagai pendukung kegiatan De-  buh Helmi.
            supporting system dari DPR, tentu   wan, tentu merupakan tanggung
            pihaknya akan selalu memenuhi apa   jawab yang tak mudah. Selain dibu-  Bicara kendala terkait fungsi Biro
            yang menjadi kebutuhan Anggota  tuhkan Sumber Daya Manusia yang     Persidangan, Helmi menilai ham-
            Dewan dalam menjalankan kiner-    berkompeten, tentu jumlah yang  pir tidak ada kendala sama sekali.
            janya. Dalam kurun waktu hampir   cukup banyak. Mengingat, jumlah  Jika pun ada kendala, hanya sebatas
            1 tahun Anggota Dewan periode  Alat Kelengkapan Dewan yang juga     kendala di proses administrasi.
            2014-2019 menjalankan tugasnya,   tak sedikit.
            Biro Persidangan turut ambil ba-                                    “Setiap kegiatan persidangan
            gian dari suksesnya pelaksanaan   “SDM yang ada di Biro Persidangan   kadang-kadang serba mendadak,
            proses persidangan.               kurang lebih sekitar hampir 200   sehingga administrasinya men-
                                              pegawai dengan dengan tugas po-   jadi agak terlambat. Namun itu ti-
            “Tugas Sekretariat Jenderal DPR   kok dan fungsinya masing-masing.  dak terlalu berpengaruh, dan sisi
            adalah  supporting system. Khu-   Kalau dilihat, untuk 1 Komisi hanya   ki nerja pun tidak ada perubahan
            sus Biro Persidangan, memiliki tu-  11 pegawai. Kedepannya, kita akan   sama sekali,” kata Helmi sembari
            gas menyelenggarakan kegiatan     kekurangan pegawai karena juga  menutup perbincangan. (sf) Foto:
            rapat-rapat, mulai dari persiapan   pekerjaan Dewan akan lebih berat,   Iwan Armanias/Parle/HR



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 127 TH. XLV, 2015  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24